Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Catatan Reshuffle Kabinet: Belajar 3 Kabinet Zaken yang Muncul di Era Orde Lama

image-gnews
Jajaran Menteri Kabinet Djuanda berfoto bersama Presiden Sukarno. Wikipedia
Jajaran Menteri Kabinet Djuanda berfoto bersama Presiden Sukarno. Wikipedia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Istilah kabinet zaken tak lain sebuah kabinet di mana anggotanya dipilih berdasarkan keahlian dan bukan sebagai representasi dari partai politik tertentu. Namun demikian, anggota kabinet zaken juga dapat berasal dari kalangan partai politik. 

Dalam sejarahnya, kabinet zaken muncul antara tahun 1957 hingga 1959, setelah negara mengalami beberapa periode ketakstabilan. Munculnya kabinet zaken tak terlepas dari perubahan politik di akhir era Demokrasi Liberal dan awal era Demokrasi Terpimpin. Presiden Soekarno mengusulkan konsep Demokrasi Terpimpin sebagai alternatif untuk Demokrasi Liberal yang dianggap tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. 

3 Zaken Kabinet Era Orde Lama 

1. Kabinet Natsir

Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS). Kabinet ini resmi diumumkan pada tanggal 7 September 1950 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1950. Kabinet ini dipimpin oleh Mohammad Natsir sebagai perdana menteri.

Kabinet ini merupakan hasil dari koalisi antara partai Masyumi dan PNI (Partai Nasional Indonesia), meskipun tidak ada anggota PNI yang terlibat di dalamnya. Hal ini menyebabkan PNI berada di oposisi bersama Murba dan PKI. Pembentukan kabinet ini memungkinkan Partai Masyumi untuk memiliki jumlah kursi terbanyak di DPR pada saat itu.

Sebagai kabinet zaken, Kabinet Natsir banyak diisi oleh golongan non-partai dan ahli, seperti Djuanda Kartawidjaja yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan dan Hamengkubuwono IX yang ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri.

2. Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga yang terbentuk setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat pada tanggal 3 April 1952 hingga 2 Juni 1953. Formatur Ir. Sukarno membentuk Kabinet Darurat Ekstra-Parlementer dan menunjuk Ir. 

Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri. Kabinet Djuanda ini diberi nama Kabinet Karya (Zaken Kabinet) sebab tidak berasal dari partai politik serta memiliki dua anggota militer di dalamnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mr. Wilopo merupakanpendiri kabinet ini dan menjabat sebagai perdana menteri ketujuh. Kabinet ini terbentuk setelah pembubaran Kabinet Sukiman-Suwiryo yang diduga lebih condong ke Blok Barat.

Kabinet Wilopo resmi terbentuk pada tanggal 1 April 1952 dengan susunan anggota yang berasal dari berbagai partai politik dengan jumlah kursi yang berbeda-beda. Susunan kabinet ini terdiri dari beberapa orang ahli dalam bidangnya atau disebut sebagai kabinet Zaken.

3. Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda terbentuk setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tanggal 14 Maret 1957. Jatuhnya kabinet sebelumnya disebabkan oleh masalah ekonomi yang menyebabkan demonstrasi buruh yang dikomandoi oleh PKI.

Presiden Soekarno kemudian membentuk Kabinet Darurat Ekstra-Parlementer dan menunjuk Ir. Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri. Kabinet Djuanda ini tidak berasal dari partai politik dan memiliki dua anggota militer di dalamnya.

Kabinet Djuanda dikenal sebagai kabinet zaken karena keberhasilannya dalam berbagai prestasi, seperti membentuk Dewan Nasional, memperjuangkan Irian Barat, dan mempercepat pembangunan. Kabinet ini berlangsung dari April 1957 hingga Juli 1959.

Setelah era Kabinet Djuanda, tidak ada lagi kabinet zaken yang terlihat dalam pemerintahan Indonesia, baik di era Orde Baru maupun era Reformasi. Bagaimana kabinet Prabowo kelak? Rasanya mustahil sebagai kabinet zaken.

KAKAK INDRA PURNAMA | EIBEN HEIZIER | ANANDA RIDHO SULISTYA
Pilihan editor: Langkah Jokowi Lima Tahun ke Depan dan Usulan Kabinet Zaken

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

19 jam lalu

Bakal Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung saat menghadiri acara Konsolidasi Internal bersama Komunitas Juang Perempuan (KJP) di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Jumat, 6 September 2024. berjanji untuk menggandakan operasional RT/RW, memasang CCTV di setiap lingkungan untuk menekan tindak kriminalitas, serta meningkatkan anggaran kader dasa wisma dan jumantik. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

Akademisi menilai tidak akan ada reshuffle kabinet setelah mundurnya Tri Rismaharini dan Pramono Anung karena maju di Pilkada 2024.


Segini Jumlah Uang Pensiun Menteri Jokowi Meski Hanya Kerja 2 Bulan

12 hari lalu

(Ki-ka) Bahlil Lahadalia saat dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas saat dilantik menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rosan Roeslani saat dilantik menjadi Menteri Investasi, dan politikus Partai Gerindra Angga Raka Prabowo saat dilantik menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. Pergantian komposisi Kabinet Indonesia Maju ini muncul lagi menjelang akhir jabatan Presiden Jokowi. Pada 18 Juli 2024, Jokowi mengganti susunan wakil menteri dengan menunjuk dua orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Pertanian. TEMPO/Subekti.
Segini Jumlah Uang Pensiun Menteri Jokowi Meski Hanya Kerja 2 Bulan

Jokowi melantik menteri di ujung masa jabatannya. yang tinggal dua bulan lagi. Berapa tunjangan dan uang pensiun yang diterima menteri baru itu?


Sorotan Media Asing Keputusan Reshuffle Kabinet Jokowi di Akhir Masa Jabatan

14 hari lalu

Sorotan Media Asing Keputusan Reshuffle Kabinet Jokowi di Akhir Masa Jabatan

Keputusan Jokowi untuk me-reshuffle kabinet di akhir masa jabatan menuai sorotan dari berbagai media asing.


5 Kritikan Reshuffle Kabinet Jokowi, Syahwat Politik Hingga Risiko Ketidakpastian Pasar

17 hari lalu

Presiden Jokowi reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 19 Agustus 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
5 Kritikan Reshuffle Kabinet Jokowi, Syahwat Politik Hingga Risiko Ketidakpastian Pasar

Executive Director CSIS Yose Rizal Damuri menilai reshuffle kabinet Jokowi dapat meningkatkan risiko ketidakpastian pasar.


Ganjar Kritik Pencopotan Yasonna dari Menkumham: Full Politik

18 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kiri), Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP Adian Napitupulu (tengah), Politisi PDIP Rokhmin Dahuri (kanan) saat memberikan keterangan pers terkait reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ganjar Kritik Pencopotan Yasonna dari Menkumham: Full Politik

Ganjar Pranowo mengkritik pencopotan Yasonna Laoly dari Menkumham.


Jokowi Angkat Bahlil jadi Menteri ESDM, Djarot PDIP: Conflict of Interest

18 hari lalu

Jokowi Angkat Bahlil jadi Menteri ESDM, Djarot PDIP: Conflict of Interest

PDIP menyoroti langkah Presiden Jokowi Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)


Djarot PDIP Kritik Pencopotan Yasonna Laoly oleh Jokowi

19 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (tengah), Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP Adian Napitupulu (kiri), Politisi PDIP Rokhmin Dahuri (kanan) saat memberikan keterangan pers terkait reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. Djarot mempertanyakan alasan elite PDIP Yasonna Laoly dicopot dari jabatan Menkumham. Djarot menduga Yasonna diganti karena memperpanjang kepengurusan DPP PDIP tanpa persetujuan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Djarot PDIP Kritik Pencopotan Yasonna Laoly oleh Jokowi

Djarot PDIP menyebut Jokowi sedang berupaya untuk mengontrol serta mengatur orang-orang yang berada pada pemerintahan mendatang.


Ragam Reaksi Politikus PDIP atas Reshuffle Kabinet Jokowi

19 hari lalu

(Ki-ka) Bahlil Lahadalia saat dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas saat dilantik menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rosan Roeslani saat dilantik menjadi Menteri Investasi, dan politikus Partai Gerindra Angga Raka Prabowo saat dilantik menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. Pergantian komposisi Kabinet Indonesia Maju ini muncul lagi menjelang akhir jabatan Presiden Jokowi. Pada 18 Juli 2024, Jokowi mengganti susunan wakil menteri dengan menunjuk dua orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Pertanian. TEMPO/Subekti.
Ragam Reaksi Politikus PDIP atas Reshuffle Kabinet Jokowi

Deddy Yevri Sitorus mengatakan reshuffle kabinet dilakukan antara lain untuk melumpuhkan PDIP.


Politikus PDIP Bilang Jokowi Reshuffle Kabinet Tanpa Alasan Etis Substansial

19 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Jokowi Reshuffle Kabinet Tanpa Alasan Etis Substansial

Deddy mengatakan Jokowi tidak memiliki alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang dua bulan lengser.


Kepala BPOM Taruna Ikrar Ungkap 5 Pesan Jokowi, dari Obat Mahal hingga Pengawasan

19 hari lalu

Taruna Ikrar saat dilantik menjadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. Taruna Ikrar menggantikan Penny Lukito sebagai Kepala BPOM. TEMPO/Subekti.
Kepala BPOM Taruna Ikrar Ungkap 5 Pesan Jokowi, dari Obat Mahal hingga Pengawasan

Taruna diminta untuk melakukan koordinasi antar lembaga. Sebab, BPOM tidak bekerja sendiri.