TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani mengulas sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian serius bagi DPR selama masa persidangan V berlangsung. Salah satu langkah yang dia soroti adalah pembentukan panitia khusus atau pansus haji untuk untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah.
"DPR RI melalui tim pengawas haji telah melaksanakan fungsi pengawasan, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan ibadah haji," kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Kamis, 11 Juli 2024.
Lebih lanjut, Puan turut menyebut sejumlah permasalahan lain yang menjadi perhatian DPR dalam beberapa waktu ke belakang. Dia mengatakan DPR telah menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat berkenaan dengan permasalahan yang menjadi sorotan masyarakat.
Dia menyebut permasalahan itu mencakup Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera, pembatalan ratusan pelamar yang dinyatakan lulus PPPK tahun 2023, kasus judi online, penyediaan jasa internet Starlink, mafia tanah dan sertifikat tanah elektronik, serta peredaran narkoba di wilayah perbatasan pulau Kalimantan.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP itu mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan berbagai polemik itu. "Pemerintah perlu segera menindaklanjuti seluruh permasalahan tersebut sehingga rakyat merasakan kehadiran negara dalam mengurus rakyat," ujarnya.
Lebih lanjut, Puan juga mengungkap berbagai pembahasan yang telah dilakukan DPR lainnya, seperti pemberian pertimbangan terhadap tujuh calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk negara Indonesia; penentuan 17 anggota lembaga sensor fil periode 2024-2028, serta pemberian kewarganegaraan republik Indonesia kepada atlet sepak bola.
Pilihan Editor: Anggota DPR Curiga ada Travel Nakal Manfaatkan Jatah Kuota Haji
