TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi melakukan reshuffle kabinet dengan melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 19 Agustus 2024. Sejumlah menteri dan wakil menteri yang dilantik adalah Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Berikutnya, Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, serta Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pengangkatan menteri, wakil menteri, dan kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan. “Agar berjalan dengan baik, lancar, dan efektif," kata Ari melalui pesan pendek kepada Tempo pada Senin pagi, 19 Agustus 2024.
Perombakan Kabinet Jokowi itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di mana dua menteri yang diajukan partai itu, yaitu Menkumham teri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri ESDM Arifin Tasrif, terkena reshuffle.
1. Ketua DPP PDIP Said Abdullah: PDIP Sudah Mewakafkan Kadernya
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah mengatakan partainya tidak mempermasalahkan ihwal kadernya yang terkena perombakan kabinet oleh Presiden Jokowi. Sebab, kata dia, PDIP di awal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah mewakafkan kadernya yang menjadi menteri untuk kepentingan serta pengabdian bangsa dan negara.
“Kalau pertanyaannya apakah ini bagian dari menyingkirkan kader-kader PDIP perjuangan, kan PDIP perjuangan sudah mewakafkan. Silakan yang diwakafkan itu mau dipakai lagi, tidak dipakai lagi, bagi PDIP tidak ada masalah sedikit pun,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 19 Agustus 2024 seperti dikutip dari Antara.
Dia menuturkan hal tersebut menjadi amanat dari keputusan Kongres PDIP untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga tuntas pada 20 Oktober 2024.
“Atas ketaatan kami terhadap konstitusi, maka kami menerima pergantian Pak Yasonna dan/atau Bapak Arifin Tasrif,” kata Said.
