TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan alasan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi pada Senin, 19 Agustus 2024. Salah satu yang dicopot dalam reshuffle ini adalah kader PDIP Yasonna Laoly sebagai menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham).
"Kami anggap ini merupakan suatu peristiwa politik dan menjadi kesempatan Pak Jokowi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan kekuatannya," kata Djarot saat ditemui di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.
Djarot menyebut Jokowi sedang berupaya untuk mengontrol serta mengatur orang-orang yang berada pada pemerintahan mendatang. Dia menduga langkah Yasonna Laoly yang meloloskan pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP menjadi salah satu alasan yang memicu reshuffle kabinet. "Karena pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham," ujarnya.
Djarot menduga reshuffle itu berhubungan dengan kehadiran Yasonna dalam deklarasi dukungan calon gubernur Sumatera Utara untuk maju di Pilkada 2024 pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Tak sampai di situ, Djarot meragukan kehadiran Yasonna dalam kabinet sebagai sebagai beban. Dia juga mempertanyakan efektivitas pemerintahan usai reshuffle karena sisa periode Jokowi hanya kurang dari dua bulan.
Djarot mengkritik tindakan Jokowi itu sebagai langkah yang tak sesuai etika. "Di dalam pemerintahan, meskipun itu hak prerogatif presiden, tetap ada etika-etika pemerintahan," tuturnya.
Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDIP Adian Napitupulu turut mempertanyakan alasan pencopotan Yasonna. Dia menduga ada rencana untuk memanfaatkan sisa 43 hari efektif yang tersisa.
"Jangan-jangan ada produk hukum yang akan dikeluarkan dalam waktu 43 hari ini yang mungkin tidak disetujui oleh Pak Yasonna," ucap Adian dalam kesempatan yang sama.
Jokowi melakukan reshuffle kabinet hari ini. Ia telah melantik Supratman Andi Atgas sebagai Menkumham di Istana Negara. Selain Supratman, Jokowi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Rosan Roeslani sebagai Kepala BKPM/ Menteri Investasi, Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai badan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Daniel A. Fajri ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Daftar Menteri dari PDIP di Kabinet Jokowi setelah Reshuffle
