Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Disdik Klaim Tidak Ada Praktik Jual Beli Bangku Kosong di PPDB Jakarta 2024

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo, menjelaskan soal prosedur adanya bangku kosong pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta. "Dari tahun ke tahun komitmen DKI Jakarta kalau di PPDB tahap satu sudah selesai. Ada yang tidak lapor diri di semua jalur maka daya tampung yang kosong itu dibuka pada tahap dua," kata Budi kepada Tempo melalui telepon pada Rabu, 26 Juni 2024. 

Jika pada tahap dua masih ada yang tidak lapor diri juga, kata dia, maka bangku akan dibiarkan kosong. Untuk penerimaan tahap dua ini, panitia hanya menerima calon siswa dari jalur prestasi. "Jika masih ada bangku kosong karena anak mengundurkan diri atau tidak lapor diri. Maka dibiarkan kosong selama satu semester," ujarnya. 

Bangku kosong itu baru diisi murid pada semester dua, dari program mutasi. "Mutasi itu kan diatur oleh Kementerian juga. Regulasinya dari kementerian, nanti kami buat SE (surat edaran) tata cara, persyaratan, prosedur dan sebagainya," ujarnya. 

Program mutasi, kata Budi, adalah siswa yang sudah sekolah dan berlaku untuk siapa saja yang hendak pindah. "Misal dari luar DKI, dari swasta, negeri mau pindah ke mana sepanjang daya tampungnya (cukup) maka siapapun boleh mendaftar," katanya.

Dia menegaskan tidak ada praktik jual beli bangku kosong di PPDB Jakarta. "Jadi kalau ada isu jual beli bangku kosong, itu enggak ada. Kalau ada temuan ya silakan lapor, kami tindaklanjuti cepat," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pelaksana tugas Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin memastikan tidak ada praktik jual beli bangku kosong pada PPDB 2024 ini. "Kami selalu menekankan dan menyampaikan jika ada yang mau intervensi, sistem sudah berjalan sesuai ketentuan. Ikuti saja persyaratannya solakan upload ke dalam sistem," kata Budi ditemui di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024.

Dia menegaskan tidak ada perlakuan khusus atau jalur spesial untuk anak-anak pejabat. "Privilege enggak ada. Jadi kami pastikan sesuai ketentuan."

Pilihan editor: PPATK Sebut Perputaran Dana Terkait Pemilu Capai Rp 80 Triliun

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sekolah Swasta Jakarta Bakal Gratis 2025, Disdik DKI: Masih Dibahas Kriteria dan Pemetaannya

2 hari lalu

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
Sekolah Swasta Jakarta Bakal Gratis 2025, Disdik DKI: Masih Dibahas Kriteria dan Pemetaannya

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo, mengatakan mekanisme program sekolah swasta gratis masih dalam tahap pembahasan.


Uji Coba Makan Bergizi Gratis di SMA 70 Dinilai Salah Sasaran, Disdik DKI: Demografi Siswanya Heterogen

3 hari lalu

Wakil Presiden RI Terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono usai memantau uji coba makan bergizi gratis di SMAN 70 Jakarta Selatan, Rabu 9 Oktober 2024. ANTARA/Lifia Mawaddah Putri
Uji Coba Makan Bergizi Gratis di SMA 70 Dinilai Salah Sasaran, Disdik DKI: Demografi Siswanya Heterogen

Dinas Pendidikan DKI menyebut uji coba program makan bergizi gratis di SMAN 70 tidak salah sasaran.


8 Dokumen untuk Daftar KJP Plus Tahap II Tahun 2024

24 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
8 Dokumen untuk Daftar KJP Plus Tahap II Tahun 2024

Ketahui beberapa dokumen yang diperlukan untuk mendaftar KJP Plus Tahap II Tahun 2024 yang dibuka sejak 18 September.


Jadwal, Syarat, dan Cara Daftar KJP Plus Tahap II Tahun 2024

24 hari lalu

Ilustrasi KJP
Jadwal, Syarat, dan Cara Daftar KJP Plus Tahap II Tahun 2024

Disdik DKI Jakarta resmi membuka pendaftaran KJP Plus Tahap II Tahun 2024. Ketahui jadwal, ketentuan, dan prosedurnya.


Dewan Adat Dayak Kalteng Minta Muatan Lokal Masuk Jam Kredit Guru

48 hari lalu

Ratusan massa yang dimotori Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah yang melakukan aksi penolakan  pelantikan Front Pembela Islam (FPI) di Palangka Raya, Minggu (12/2). ANTARA/Dayat
Dewan Adat Dayak Kalteng Minta Muatan Lokal Masuk Jam Kredit Guru

Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah terus mendorong penguatan mata pelajaran muatan lokal di sekolah SD hingga SMA.


Disdik DKI Bina Siswa yang Ikut Demo Tolak Revisi UU Pilkada

48 hari lalu

Ratusan pelajar STM melakukan aksi lanjutan Kawal Putusan MK dan menolak pengesahan revisi UU Pilkada menggeruduk Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi demonstrasi muncul setelah adanya upaya dari DPR yang disebut-sebut bakal menganulir putusan MK. Upaya anulir putusan MK itu dilakukan melalui agenda rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR. Aksi demonstrasi dimulai pada Kamis, 22 Agustus 2024, yang diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga koalisi sipil. TEMPO/Subekti.
Disdik DKI Bina Siswa yang Ikut Demo Tolak Revisi UU Pilkada

Sejumlah siswa sempat ditangkap oleh kepolisian saat aksi Kawal Putusan MK itu.


Program Sekolah Swasta Gratis Libatkan 2.090 Sekolah, Disdik DKI Masih Kaji Mekanismenya

49 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Program Sekolah Swasta Gratis Libatkan 2.090 Sekolah, Disdik DKI Masih Kaji Mekanismenya

Program sekolah swasta gratis di DKI Jakarta rencananya akan memakai anggaran dari program KJP Plus.


Disdik DKI Jakarta Catat Ada 92 Siswa Ditahan Polisi karena Ikut Demo Tolak RUU Pilkada

51 hari lalu

Ratusan pelajar STM melakukan aksi lanjutan Kawal Putusan MK dan menolak pengesahan revisi UU Pilkada menggeruduk Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi demonstrasi muncul setelah adanya upaya dari DPR yang disebut-sebut bakal menganulir putusan MK. Upaya anulir putusan MK itu dilakukan melalui agenda rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR. Aksi demonstrasi dimulai pada Kamis, 22 Agustus 2024, yang diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga koalisi sipil. TEMPO/Subekti.
Disdik DKI Jakarta Catat Ada 92 Siswa Ditahan Polisi karena Ikut Demo Tolak RUU Pilkada

Disdik DKI Jakarta mengerahkan timnya untuk menindaklanjuti siswa yang ditangkap polisi akibat ikut demo kawal RUU Pilkada.


Disdik Jakarta Pertimbangkan Cabut Program KJP Plus utuk Prioritaskan Sekolah Swasta Gratis

55 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Disdik Jakarta Pertimbangkan Cabut Program KJP Plus utuk Prioritaskan Sekolah Swasta Gratis

Disdik Jakarta mempertimbangkan masukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meminta program KJP Plus dicabut karena banyak masalah.


Dinas Pendidikan DKI Jelaskan 6 Sebab Mahasiswa Tak Bisa Terima KJMU, Tak Ada Soal Air Mineral Galon Bermerek

13 Agustus 2024

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Dinas Pendidikan DKI Jelaskan 6 Sebab Mahasiswa Tak Bisa Terima KJMU, Tak Ada Soal Air Mineral Galon Bermerek

Dinas Pendidikan DKI buka suara soal pernyataan seorang mahasiswa yang menyebut tak lolos verifikasi KJMU karena minum air mineral galon bermerek.