Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Sepakat Korban Judi Online Bisa Terima Bansos, Apa Alasannya?

image-gnews
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memegang palu sidang usai dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023. Habiburokhman yang merupakan Anggota Fraksi Gerindra dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Desmond J Mahesa, yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memegang palu sidang usai dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023. Habiburokhman yang merupakan Anggota Fraksi Gerindra dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Desmond J Mahesa, yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, sepakat korban judi online bisa memperoleh bantuan sosial atau bansos untuk sementara waktu. Menurut Habiburokhman, pemberian bansos ini sebagai upaya penanganan judi online secara menyeluruh dari hulu sampai hilir.

Habiburokhman menyebut pemberian bansos dapat mengurangi ketergantungan pada judi online. “Jadi kalau dia bisa survive, artinya dia bisa kurang keinginannya beradu nasib dengan judi online,” kata Habiburokhman dalam pesan video yang diterima Tempo, Sabtu, 15 Juni 2024.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemberian bansos penting untuk melengkapi tindakan penegakan hukum yang dilakukan Polri. Ia juga mengungkapkan, pemberian bansos ini sebagai upaya penanganan judi online secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. “Kami sepakat sekali (bansos),” ujar Habiburokhman.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengusulkan agar korban judi online bisa mendapatkan bansos. "Kami sudah banyak memberikan advokasi, mereka yang korban judi online ini misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai penerima bansos," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Kamis, 13 Juni 2024.

Menurut Muhadjir sudah banyak korban judi online dan tidak hanya segmen masyarakat tertentu seperti masyarakat kelas bawah saja. "Tapi juga masyarakat (kelas) atas mulai banyak yang termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi juga banyak yang kena,” ujar Muhadjir.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Diah Pitaloka mengkritik rencana pemerintah memberi bansos kepada korban judi online. Politisi PDIP itu menilai, korban judi online tidak bisa serta merta memperoleh bansos sebab setiap penerima bansos harus terdata dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terlebih dahulu.

Ia menyebut pemain judi online yang kalah taruhan tidak bisa langsung dinyatakan berstatusnya warga miskin. “DTKS itu sebuah sistem klasifikasi datanya apakah yang korban bersangkutan itu masuk dalam kriteria atau tidak, itu yang menentukan. Jadi bukan karena judi online atau tidak," kata Diah dikutip dari laman resmi DPR, Ahad, 16 Juni 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kritik juga datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Menurut Fitra, pemberian Bansos bagi pelaku judi online sama saja dengan merelakan uang negara untuk mensubsidi penjudi. Akibatnya, keuangan negara dirugikan karena dibuat untuk berjudi sekaligus jumlah penjudi berpotensi meningkat.

“Bansos tersebut bisa memicu kenaikan penjudi baru karena dampaknya ditanggung negara,” ujar Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gurnadi Ridwan saat dihubungi Tempo pada Ahad, 16 Juni 2024.

Selain itu, Gurnadi mengatakan, pemberian Bansos untuk penjudi juga berpotensi memicu kecemburuan, khususnya masyarakat kelas ekonomi menengah-bawah yang sebelumnya tidak mendapatkan Bansos. 

Kendati ada proses seleksi untuk memilih keluarga penjudi yang dimasukkan ke Daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai pintu masuk mendapatkan Bansos, namun tetap saja tidak ada jaminan uang Bansos tersebut tidak akan digunakan untuk modal berjudi.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I  HAN REVANDA PUTRA  I EKA YUDHA SAPUTRA | IKHSAN RELIUBUN I DANIEL A. FAJRI I RUSMAN PARAQBUEQ

Pilihan Editor: MUI: Rencana Pemberian Bansos Kepada Pelaku Judi Online Perlu Dikaji Ulang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pilgub Jatim, Pakar Politik Unair Sarankan PKB-PDIP Usung Calon di Luar Khofifah agar Demokrasi Berjalan Bagus

6 jam lalu

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan surat rekomendasi kepada Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di kediamannya di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Prabowo menyampaikan Partai Gerindra secara resmi mengusung Khofifah dan Emil Dardak sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) untuk Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pilgub Jatim, Pakar Politik Unair Sarankan PKB-PDIP Usung Calon di Luar Khofifah agar Demokrasi Berjalan Bagus

PDIP dinilai agak terlambat mengambil sikap dalam membangun koalisi di Pemilihan Gubernur Jawa Timur.


Kata Hasto soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

10 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Kata Hasto soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

Hasto Kristiyanto merespons soal kemungkinan duet antara Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta.


Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

11 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

PDIP menilai penggeledahan rumah dan kantor Wali Kota Semarang sebagai dinamika politik hukum menjelang Pilkada Serentak.


Tak Biarkan Bobby Nasution dan Khofifah Lawan Kotak Kosong, Hasto Pastikan Kader PDIP Bakal Maju

11 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menghadiri diskusi Peristiwa Kudatuli di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Tak Biarkan Bobby Nasution dan Khofifah Lawan Kotak Kosong, Hasto Pastikan Kader PDIP Bakal Maju

Hasto memastikan akan mengusung kadernya di Pilgub Sumatera Utara dan Jawa Timur lawan Bobby Nasution dan Khofifah.


Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

11 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

Hasto merespons pengangkatan tiga wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Kamis 18 Juli 2024.


Respons Hasto soal Peluang Megawati Jadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung

13 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menghadiri diskusi Peristiwa Kudatuli di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons Hasto soal Peluang Megawati Jadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung

Hasto menanggapi soal peluang Megawati jadi anggota Dewan Pertimbangan Agung.


Kata Anies Baswedan soal Peluang Berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta

13 jam lalu

Dari kiri Ketua Dewan Penasihat organisasi masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Aldwin Rahardian, Anies Rasyid Baswedan dan Ketua Umum Bang Japar di Gor Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Kata Anies Baswedan soal Peluang Berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta

Anies Rasyid Baswedan menanggapo isu peluang dia akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.


Ribka Tjiptaning Desak Jokowi Akui Kudatuli Sebagai Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

14 jam lalu

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning saat ditemui Tempo di ruangannya, lantai 4 kantor DPP PDIP Diponegoro, Sabtu, 27 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Ribka Tjiptaning Desak Jokowi Akui Kudatuli Sebagai Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

Ribka Tjiptaning mendesak Jokowi agar memasukkan peristiwa Kudatuli ke dalam daftar pelanggaran HAM berat.


Gerindra Dukung Mantan Aspri Prabowo Maju Pilkada Kota Bandung

14 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Gerindra Dukung Mantan Aspri Prabowo Maju Pilkada Kota Bandung

Gerindra secara resmi menyerahkan surat rekomendasi kepada mantan asisten pribadi Prabowo Subianto, Ridwan Dhani Wirianata di Pilkada Kota Bandung


Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

15 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menunjukkan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli