Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Kena Pajak Lagi di Jakarta, Begini Aturan Barunya

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati merespons keluhan masyarakat soal pemungutan pajak terhadap rumah di bawah Rp 2 miliar. Sebelumnya rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Aturan soal pajak tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024. Menurut Lusi, aturan baru ini merupakan perbaikan formulasi pemberian insentif pajak daerah yang telah diberikan kepada masyarakat Jakarta pada tahun-tahun sebelumnya yang dianggap tidak tepat sasaran.

“Kebijakan tahun ini, khususnya terhadap hunian dengan nilai di bawah Rp 2 miliar penerapannya berbeda dengan tahun sebelumnya yang sebelumnya bebas pajak, untuk 2024 diberikan untuk satu objek PBB-P2 yang dimiliki Wajib Pajak," kata Lusi dari keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 18 Juni 2024.

Dia menjelaskan apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu objek PBB-P2 maka pembebasan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terbesar. Lusi mengatakan kebijakan tahun sebelumnya pembebasan pajak berdasarkan pertimbangan pemulihan ekonomi dampak pademi Covid-19.

Kendati demikian, Lusi menyebut Pemrov DKI Jakarta memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak dan atau sanksi pajak, serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang, yang bertujuan untuk membantu mengurangi beban masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Tujuannya, untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. "Kami mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan insentif fiskal agar wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya,” tuturnya.

Lusi memaparkan isi kebijakan PBB-P2 DKI Jakarta pada 2024.

1. Ruang lingkup pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan, serta kemudahan pembayaran PBB-P2 tahun 2024 meliputi
a.           Pembebasan Pokok
b.           Pengurangan Pokok
c.           Angsuran Pembayaran Pokok
d.           Keringanan Pokok
e.           Pembebasan Sanksi Administratif.

2. Kebijakan Pembebasan Pokok PBB-P2

• Pembebasan Pokok 100 persen, diberikan untuk kategori.
a. Objek rumah tinggal milik orang pribadi.
b. Hunian dengan NJOP sampai dengan Rp 2 miliar
c. Hanya diberikan kepada Wajib Pajak untuk satu Objek PBB-P2.
d. Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu objek pajak, maka pembebasan akan diberikan kepada NJOP terbesar sesuai kondisi data pada sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2024.

• Pembebasan Pokok 50 persen, diberikan untuk kategori.
a. PBB-P2 yang harus dibayar dalam SPPT tahun pajak 2023 sebesar Rp 0.
b. Tidak memenuhi ketentuan untuk diberikan pembebasan 100 persen.
c. Bukan termasuk PBB-P2 yang baru ditetapkan pada tahun pajak 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

• Pembebasan Nilai tertentu, diberikan untuk kategori:
a. PBB-P2 yang harus dibayar dalam SPPT tahun pajak 2023 lebih dari Rp 0.
b. Kenaikan PBB-P2 tahun pajak 2024 lebih dari 25 persen dari PBB-P2 yang harus dibayar tahun pajak 2023.
c. Tidak memenuhi ketentuan kriteria untuk diberikan pembebasan 100 persen.
d. Bukan termasuk objek PBB-P2 yang mengalami penambahan luas bumi dan/atau bangunan.
e. Bukan termasuk Objek PBB-P2 yang telah dilakukan perekaman data hasil penilaian individual yang baru ditetapkan untuk ketetapan tahun pajak 2024.

3. Kebijakan Pengurangan Pokok PBB-P2
• Pengurangan pokok PBB-P2 diberikan kepada:
a. Wajib Pajak orang pribadi yang dikecualikan dari pemberian pembebasan pokok (Objek PBB Baru Tahun 2024, Objek PBB-P2 yang mengalami penambahan luas bumi dan/atau bangunan, dan Objek PBB-P2 yang telah dilakukan perekaman data hasil penilaian individual yang baru ditetapkan untuk ketetapan tahun pajak 2024).
b. Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi.
c. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian atau penurunan aktiva bersih pada tahun pajak sebelumnya.
d. Wajib Pajak yang objek pajaknya terdampak Bencana Alam, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, dan atau Bencana Non-Alam.
• Pengurangan pokok PBB-P2 diberikan atas pengajuan permohonan Wajib Pajak, yang diajukan secara elektronik melalui laman : pajakonline.jakarta.go.id.
• Presentase maksimal yang diberikan yaitu sebesar 100%.
• Persyaratan pengajuan permohonan pengurangan pokok PBB-P2 Tahun 2024.
a. Satu permohonan untuk satu SPPT.
b. diajukan secara elektronik melalui laman  pajakonline.jakarta.go.id 
c. diajukan oleh Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam SPPT
d. dalam hal Wajib Pajak berupa Badan, diajukan oleh pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian dan/atau perubahan Badan.
e. dalam hal permohonan diajukan oleh bukan Wajib Pajak permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

4. Angsuran Pembayaran Pokok
• Angsuran pembayaran pokok diajukan terhadap:
a. PBB-P2 tahun 2024
b. Tunggakan PBB-P2 tahun 2013-2023
• Permohonan diajukan melalui laman : pajakonline.jakarta.go.id
• Batas Waktu pengajuan permohonan angsuran paling lambat tanggal 31 Juli 2024
• Ketentuan pembayaran pokok secara angsuran:
a. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pokok atas SPPT yang dimohonkan pembayaran pokok secara angsuran;
b. PBB-P2 yang harus dibayar paling sedikit sebesar Rp 100 juta
c. Dapat diberikan paling banyak 10 (sepuluh) kali angsuran secara berturut-turut dalam jangka waktu sebelum berakhirnya tahun 2024.

5. Keringanan Pokok Pembayaran
• Wajib pajak di DKI Jakarta diberikan fasilitas keringanan pokok ketika melakukan pembayaran PBB-P2
•  Pembayaran PBB-P2 diberikan keringanan pokok:
a.    Sebesar 10 persen untuk pembayaran PBB-P2 tahun 2013-2024
Periode sejak tanggal 4 Juni 2024 s.d. tanggal 31 Agustus 2024
b.    Sebesar 5 persen untuk pembayaran PBB-P2 tahun 2013-2024
Periode sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan 30 November 2024.

6. Pembebasan Sanksi Administratif
a. Pemberian pembebasan sanksi administratif diberikan dengan persentase sebesar 100 persen.
b. Pemberian pembebasan sanksi administratif ini dilakukan dengan cara penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak daerah, tanpa harus wajib pajak mengajukan permohonan secara mandiri.
c. Pemberian pembebasan sanksi tanpa mempersyaratkan adanya bebas Tunggakan Pajak Daerah.

Salah satu akun media sosial X bernama @Rizkihadi pada 16 Juni 2024 lalu sebelumnya mengunggah postingan menanyakan soal PBB Provinsi DKI Jakakarta bagi pemilik rumah di bawah Rp 2 miliar tidak membayar pajak, namun aturan baru itu jadi membayar sekitar Rp 700.000.

"Guys mau tanya, ini PBB di DKI sekarang balik ke jaman jahiliyah lagi ya? Soalnya biasa PBB bayar 0 Rupiah (Nilai NJOP di bawah Rp 2 miliar), sekarang jadi Rp 700 ribuan. Gercep banget ya berubahnya? Padahal Zaman Ahok dan Anies masih berlaku PBB Rp 0  itu. Wah, beneran seru nih," tulis akun @Rizkihadi.

Dia juga menyebut masyarakat banyak yang terkejut dengan aturan baru itu.

Pilihan editor: Presiden PKS Beri Sinyal Kuat Dukung Anies Baswedan Maju di Pilgub Jakarta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

60 Jasad Warga Palestina Ditemukan setelah Serangan Israel di Kota Gaza

23 jam lalu

Warga Palestina melintas di antara bangunan yang hancur setelah pasukan Israel mundur dari kawasan Shejaiya di tengah konflik Israel-Hamas, di bagian timur kota Gaza, 10 Juli 2024. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
60 Jasad Warga Palestina Ditemukan setelah Serangan Israel di Kota Gaza

Hamas mengatakan serangan Israel di Kota Gaza telah menyebabkan "lebih dari 300 unit perumahan dan lebih dari 100 bisnis hancur".


Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

Anggota BPH Migas Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite.


Muslim Bosnia Peringati Genosida Srebrenica

1 hari lalu

Orang-orang yang selamat dari pembantaian Srebrenica Bosnia tahun 1995 berdoa bagi keluarga mereka, di pemakaman memorial di Potocari pada bulan Juli 2016 [www.rte.ie]
Muslim Bosnia Peringati Genosida Srebrenica

Para pelayat mulai berkumpul di Srebrenica pada Kamis 11 Juli 2024 untuk mengenang pembantaian Muslim Bosnia pada 1995.


Bank-bank Thailand Akui Kurang Kapasitas untuk Menyelidiki Pembayaran Senjata Myanmar

1 hari lalu

Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar Tom Andrews berbicara pada konferensi pers setelah pertemuan dengan Komite Parlemen Thailand untuk Keamanan Nasional, Urusan Perbatasan, Strategi Nasional, dan Reformasi Nasional, mengenai temuan bahwa bank-bank Thailand telah memfasilitasi transaksi uang di Myanmar. kesepakatan senjata di Myanmar, di Bangkok, Thailand, 11 Juli 2024. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Bank-bank Thailand Akui Kurang Kapasitas untuk Menyelidiki Pembayaran Senjata Myanmar

Bank-bank besar Thailand membela diri pada Kamis 11 Juli 2024 terhadap kritik bahwa mereka memfasilitasi pembelian senjata oleh junta Myanmar.


Indonesia di Peringkat 6 Kontributor Terbesar terhadap Pasukan Perdamaian PBB

2 hari lalu

Wakil Sekjen PBB Jean-Pierre Lacroix da Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal bersama manajemen, staf dan pasukan penjaga perdamaian Pusat Misi Internasional Kepolisian Nasional, dalam kunjungannya ke Pusat Misi Internasional Kepolisian Republik Indonesia di Serpong, Indonesia, Rabu (10/7). Sumber: dokumen Pusat Informasi PBB di Indonesia (UNIC)
Indonesia di Peringkat 6 Kontributor Terbesar terhadap Pasukan Perdamaian PBB

Indonesia kini menempati peringkat keenam kontributor terbesar terhadap pasukan perdamaian PBB dengan mengirimkan 2.715 personel.


Ribuan Bantuan Kemanusiaan Menumpuk di Kerem Shalom, Terhambat Masuk Gaza

2 hari lalu

Sejumlah jus kemasan yang merupakan paket  bantuan untuk Gaza rusak, di Mesir, 22 Mei 2024. Beberapa pasokan makanan yang menunggu untuk memasuki Jalur Gaza dari Mesir telah mulai membusuk karena penyeberangan Rafah masih ditutup akibat serangan Israel. REUTERS/Stringer
Ribuan Bantuan Kemanusiaan Menumpuk di Kerem Shalom, Terhambat Masuk Gaza

PBB mengeluhkan sulitnya menjemput bantuan kemanusiaan untuk didistribusikan di Gaza di tengah serangan yang masih berlangsung dan rusaknya ketertiban umum.


Amerika Serikat Kecam Transfer Senjata Canggih Iran ke Houthi, termasuk Rudal Balistik

2 hari lalu

Pedagang senjata Qaed Elaiyan menunjukan senjata api di tokonya, saat Houthi meningkatkan permintaan senjata api, di Sanaa, Yaman 6 Maret 2024. REUTERS/Khaled Abdullah
Amerika Serikat Kecam Transfer Senjata Canggih Iran ke Houthi, termasuk Rudal Balistik

Perwakilan Amerika Serikat di PBB mengecam pengiriman senjata canggih Iran ke kelompok Houthi di Yaman dalam sidang Dewan Keamanan PBB.


Rusia Tuai Kecaman di PBB atas Gelombang Serangan di Ukraina

3 hari lalu

Seorang wanita berdiri saat konferensi pers usai pertemuan Dewan Keamanan tentang konflik antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas di markas besar PBB di New York, AS, 24 Oktober 2023. REUTERS/Shannon Stapleton
Rusia Tuai Kecaman di PBB atas Gelombang Serangan di Ukraina

Rusia menuai kecaman di Dewan Keamanan PBB pada Selasa setelah sekutu Ukraina menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow.


Pemerintah Keir Starmer Dapat Warisan Ekonomi Inggris yang Terburuk Sejak Perang Dunia II

3 hari lalu

Pedagang menunjukkan kondisi daging kepada pembeli di Pasar Smithfield, London, Inggris, 19 November 2021. Tak seperti pasar pada umumnya yang beroperasi setengah atau sepanjang hari, pasar daging ini hanya buka pada pukul 12 tengah malam hingga pukul 7 pagi. REUTERS/Hannah McKay
Pemerintah Keir Starmer Dapat Warisan Ekonomi Inggris yang Terburuk Sejak Perang Dunia II

Pemerintahan Inggris yang baru mendapat warisan perekonomian Inggris terburuk sejak perang dunia II.


Tegur Putin, Modi: Hati Saya Berdarah atas Kematian Anak-anak dalam Perang

3 hari lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghadiri pertemuan di kediaman negara Novo-Ogaryovo dekat Moskow, Rusia 8 Juli 2024. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
Tegur Putin, Modi: Hati Saya Berdarah atas Kematian Anak-anak dalam Perang

PM India Narendra Modi mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa kematian anak-anak yang tidak bersalah adalah hal yang menyakitkan