Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPRD DKI Minta Sosialisasi Pemungutan PBB untuk Hunian Kedua NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Digencarkan

image-gnews
Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dwi Wijayanto Rio Sambodo, mengkritik soal aturan penerapan pemungutan pajak untuk hunian kedua dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar harus dilakukan sosialisasi secara menyeluruh ke masyarakat. Selain itu dia menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menghapus kebijakan untuk rakyar.

"Pemberlakuan kembali PBB untuk hunian warga di bawah Rp 2 miliar yang jumlahnya di atas 1 unit harus diberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada warga masyarakat, agar masyarakat tidak mendapatkan informasi setengah setengah," kata Dwi Rio kepada Tempo melalui pesan singkat pada Senin, 24 Juni 2024.

Politikus Partai Demikrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan aturan penghapusan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebenarnya sudah berlaku sejak masa jabatan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama. Kemudian masa Anies Rasyid Baswedan. Ia menyebut jika Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta saat ini mengatakan penggratisan pajak karena upaya pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19 itu tidak ada hubungannya.

"Perlu digarisbawahi bahwa penghapusan PBB untuk rumah di bawah Rp 2 miliar sudah dimulai sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia," tuturnya. 

Menurutnya, pemberlakuan kembali PBB tersebut harus dilakukan dengan peningkatan pelayanan Pemprov DKI Jakarta. Dia mencontohkan pada 2023 Pemrov dianggap kedodoran dalam alokasi anggaran untuk warga salah satunya penghapusan ribuan penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan terlambatnya pembayaran Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dia tidak jelaskan detail kasus penghapusan KJMU itu.

Dwi Rio menilai Pemprov DKI Jakarta saat ini terus berupaya menghapus kebijakan-kebijakan untuk masyarakat. "Ini sebenarnya cukup ironi ya," ucapnya.

Dia mengatakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta harus matang dan tepat sasaran. "Jangan sampai niatnya untuk mewujudkan keadilan dalam pemungutan pajak bagi warga Jakarta malah tidak berjalan semestinya dan mengorbankan sektor-sektor lainnya. Pemprov Jakarta jangan sampai gagal dalam memberikan pelayanan terbaiknya," tuturnya.

Dwi Rio menyarankan kepada Pemprov sejalan dengan pemungutan pajak harus diikuti dengan peningkatan pelayanan seperti mengatasi macet, banjir dan pelayanan publik lain. "Kenyataannya, macet, banjir dan pelayanan publik juga belum meningkat signifikan. Bahkan fasilitas sosial yang seharusnya diberikan kepada warga justru dihapus oleh Pemprov dengan berbagai persyaratan yang semakin rumit, " kata dia.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansah menanggapi penerapan regulasi baru dari Pemerintah Provinsi Jakarta soal tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar. Regulasi tersebut tertuang dalam  Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.

Menurut dia, penerapan tarif PBB tersebut bukan karena pasca Covid-19, tapi lantaran DKI berubah menjadi DKJ (Daerah Khusus Jakarta). "Sekarang diberi tarif kembali karena Jakarta enggak jadi Ibu Kota lagi. Itu kaitannya dengan pendapatan," kata Trubus kepada Tempo melalui saluran telepon pada Selasa, 18 Juni 2024. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Trubus menilai DKJ saat ini sedang gencar mencari sumber pendapatan daerah. Sebabnya, selama menjadi ibu kota negara, pemerintah DKI Jakarta terbantu dengan kucuran anggaran dari pusat. "Itu ditetapkan DKJ APBD-nya nyari sendiri," tuturnya.

Penerapan pajak rumah di bawah Rp 2 miliar itu, menurut dia, menunjukan bahwa pemerintah yang dipimpin Heru Budi Hartono itu sedang mencari pemasukan daerah. "Nah kelihatannya Pak Pj Gubernur ini mencoba untuk mengubah semua itu yang di bawah Rp 2 miliar harus bayar pajak," ujarnya.

Saat ditanya apakah ada hubungannya penerapan tarif pajak untuk hunian di bawah Rp 2 miliar dengan pemulihan ekonomi pasca Covid-9, Trubus menepisnya. Dia mengatakan kebijakan pembayaran pajak Rp 0 untuk hunian di bawah Rp 2 miliar sudah diterapkan pada masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dan kemudian lanjutkan saat era Anies Baswedan. 

Pembebasan pajak tersebut pun bisa dimanfaatkan menjadi salah satu kebijakan politik untuk menarik suara. "Enggak untuk pemulihan ekonomi. Sebelumnya sudah pernah karena pak Ahok dulu menerapkan itu malah di bawah Rp 1 miliar. Kalau pak Anies bikin Rp 2 miliar jadi itu persaingan tersendiri," ucapnya.

Kebijakan keringanan pembayaran PBB sudah diterapkan pada 2013 lalu, saat Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi mengeluarkan aturan Pergub Nomor 84 Tahun 2013.

Namun, keringanan hanya untuk kalangan tertentu seperti veteran, mantan gubernur, wakil gubernur, mantan presiden dan wakilnya serta punawirawan TNI Polri. Mereka diberi keringanan hingga 75 persen.

Kemudian, aturan itu berlanjut pada masa Ahok. Saat itu, Ahok merevisi regulasi itu melalui Pergub Nomor 259 tahun 2015, yang isinya menggratiskan pajak rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar. Kemudian pada masa Anies melalui Pergub Nomor 23 Tahun 2022, kebijakannya diperluas lagi dengan menggratiskan rumah dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.

Sedangkan kebijakan teranyar yang diteken Heru Budi, mengubah aturan itu dengan hanya menggratiskan untuk satu rumah saja yang memiliki harga di bawah Rp 2 miliar.

Pilihan Editor: Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 di Jakarta Dengan NJOP di Bawah Rp 2 miliar, Apa Syaratnya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sekolah-sekolah PBB terus Dibom Israel, Mengapa Warga Gaza Masih Berlindung di Sana?

53 menit lalu

Anak laki-laki Palestina berdiri di dekat jendela rusak ruang kelas di sekolah UNRWA, setelah serangan udara terhadap rumah tetangga sekolah di Khan Younis, di selatan Jalur Gaza, 21 Juni 2024. REUTERS/Mohammed Salem
Sekolah-sekolah PBB terus Dibom Israel, Mengapa Warga Gaza Masih Berlindung di Sana?

Warga Gaza berharap mendapatkan perlindungan dan akses terhadap pasokan yang terbatas di sekolah-sekolah yang dikelola PBB.


Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

16 jam lalu

Aktivitas Suku Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Kepulauan Seribu membersihkan sampah plastik di Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 6 Oktober 2021. TEMPO/Daniel Christian D.E
Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

Pulau sampah akan dibuat di Kepulauan Seribu. Legislator PDIP menentangnya. Laut Jakarta bakal rusak.


18 Juli Diperingati Hari Internasional Nelson Mandela, Bagaimana Sejarahnya?

22 jam lalu

Sebuah karya seni yang menggambarkan potret Nelson Mandela yang dibuat oleh pelukis Pantai Gading Aristide Kouame, 26 tahun, yang melukis efek optik dengan sandal jepit bekas, tergambar di bengkelnya di Abidjan, Pantai Gading, pada 2 Agustus 2021. [REUTERS/Luc Gnago]
18 Juli Diperingati Hari Internasional Nelson Mandela, Bagaimana Sejarahnya?

Peringatan itu sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi Nelson Mandela terhadap budaya perdamaian dan kebebasan.


PBB: Israel Masih Hadang Pasokan Bahan Bakar ke Gaza

2 hari lalu

PBB: Israel Masih Hadang Pasokan Bahan Bakar ke Gaza

PBB menegaskan Israel masih tidak mengizinkan bahan bakar bagi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.


Negara Anggota PBB Prihatin Warga Myanmar yang Butuh Bantuan Kemanusiaan Naik

2 hari lalu

Seorang anak pengungsi Rohingya duduk di samping ibunya yang beristirahat setelah melintasi perbatasan Bangladesh-Myanmar, di Teknaf, Bangladesh, 6 September 2017. Konflik di Rakhine membuat ribuan warga Rohingya harus mengungsi. REUTERS/Danish Siddiqui
Negara Anggota PBB Prihatin Warga Myanmar yang Butuh Bantuan Kemanusiaan Naik

Negara anggota PBB prihatin dengan meningkatnya kekerasan, konflik, pelanggaran HAM di seluruh Myanmar


Cara Cek Status Penerimaan KJP Plus 2024 Tahap 1 Gelombang 2

2 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Cara Cek Status Penerimaan KJP Plus 2024 Tahap 1 Gelombang 2

Disdik DKI Jakarta cairkan KJP Plus 2024 tahap 1 gelombang 2. Penerima bisa manfaatkan sejak Jumat sore, 12 Juli 2024. Begini cara cek status penerima


Jakarta Ingin Bangun Pulau Sampah di Kepulauan Seribu, KLHK Sarankan Hanya Tampung Residu

3 hari lalu

Petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 29 Oktober 2023. Menurut penuturan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta luas TPST zona 2 yang terdampak 2 sampai dengan 3 hektar dan proses pendinginan masih berlangsung hingga malam hari ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Jakarta Ingin Bangun Pulau Sampah di Kepulauan Seribu, KLHK Sarankan Hanya Tampung Residu

Jakarta tidak lagi memiliki lahan untuk dijadikan lokasi pembuangan sampah dalam 10 tahun ke depan.


Diplomat Uni Eropa Tolak Upaya Israel Labeli UNRWA sebagai Organisasi Teroris

3 hari lalu

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Diplomat Uni Eropa Tolak Upaya Israel Labeli UNRWA sebagai Organisasi Teroris

Diplomat utama Uni Eropa Josep Borrell kembali menolak segala upaya Israel untuk melabeli UNRWA sebagai "organisasi teroris".


Di Forum PBB, Mensos Risma Beberkan Strategi RI Atasi Kemiskinan: Makan Gratis hingga Sewa Rusun Rp 10 Ribu

4 hari lalu

Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini didampingi Arrmanatha Christiawan Nasir, Duta Besar/Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York dan Doddi M Judanto, Staf Khusus Menteri Sosial, berbicara di di Forum Politik Tingkat Tinggi (High Level Political Forum). Foto : Istimewa
Di Forum PBB, Mensos Risma Beberkan Strategi RI Atasi Kemiskinan: Makan Gratis hingga Sewa Rusun Rp 10 Ribu

Mensos Tri Rismaharini memaparkan capaian pemerintah mengentaskan kemiskinan, dari makan gratis, rumah murah hingga 648 lumbung sosial.


Sekda DKI Sebut Jakarta Fair 2024 Catatkan Transaksi Rp 7,5 Triliun Naik Dibanding Tahun Lalu

4 hari lalu

Sejumlah pengunjung menyaksikan pesta kembang api  pada hari terakhir penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2024 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024. PT Jakarta International Expo menyebutkan selama 33 hari penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2024 yang diikuti oleh 2.550 pelaku usaha itu berhasil mencatat transaksi jual beli lebih dari Rp7,5 triliun. ANTARA/Aprillio Akbar
Sekda DKI Sebut Jakarta Fair 2024 Catatkan Transaksi Rp 7,5 Triliun Naik Dibanding Tahun Lalu

Sekda Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, mengatakan penyelenggaraan Jakarta Fair 2024 mencatatkan transaksi Rp 7,5 Triliun