Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gejala Kisruh Internal PPP Pasca Pemilu Legislatif Gagal Lolos ke Senayan

image-gnews
Massa dari Front Kader Penjaga Partai (FKPP) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka meminta agar Mardiono terus menjabat sebagai PLT Ketua Umum PPP dan mereka juga meminta agar para kader yang bermasalah dan tidak setuju segera dikeluarkan dari partai. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Massa dari Front Kader Penjaga Partai (FKPP) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka meminta agar Mardiono terus menjabat sebagai PLT Ketua Umum PPP dan mereka juga meminta agar para kader yang bermasalah dan tidak setuju segera dikeluarkan dari partai. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kegagalan Partai Persatuan Pembangunan disingkat PPP pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 sangat mengejutkan publik.

Pasalnya partai yang dipimpin Muhamad Mardiono tersebut hanya membutuhkan 0,13 persen suara lagi untuk memastikan diri lolos ke Senayan dari 3,8 persen suara yang masuk untuk PPP. Nahasnya lagi ini menjadi rapor merah bagi PPP sekaligus menghentikan kekonsistenan partai berlambang Ka'bah tersebut selama 50 tahun terakhir selalu berhasil masuk ke Senayan.

Ternyata efek kegagalan tersebut berimbas pada gejala konflik internal dalam PPP, berikut fakta-fakta terbarunya. 

1. Sering Berkonflik dan Menyalahi Citra sebagai Partai Agamis

Dilansir dari Radio Republik Indonesia, politikus senior PPP yakni Zainut Tauhid mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakbecusan pengurus partai internal yang dirinya anggap berkontribusi besar atas gagalnya PPP melenggang ke Senayan.

Ini adalah kali pertama dalam sejarah partai yang juga menaungi Sandiaga Uno ini tidak lolos, Zainut mengaku kegagalan PPP akibat tidak bisa lagi meraih kepercayaan masyarakat karena para elit partainya acapkali mempertontonkan konflik di publik padahal PPP sendiri bernapaskan Islam. 

2. Sandiaga Uno Ungkap Permintaan Maaf

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno ikut bersuara terkait kekisruhan internal PPP yang kurang 0,13 persen lagi untuk ke Senayan. Dirinya yang baru bergabung dalam partai tersebut menyampaikan permintaan maafnya. "Saya memang perpindahan ke PPP ini tadinya difokuskan untuk mengangkat suara PPP, belum bisa diwujudkan. Saya mohon maaf mungkin kalau ada kurang optimalnya dari kinerja selama berkampanye untuk PPP." Sandi juga mengungkapkan keprihatinannya atas pengurus partai di daerah lain yang sudah berjuang semaksimal mungkin, namun, tak ayal Sandi pun legowo dan menerima keputusan sengketa Pileg 2024 lalu. 

3. Penggantian Ketua Umum Secara Mendadak 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Konflik internal PPP bahkan telah tercium sebelum pemilihan legislatif dilaksanakan, dikutip dari Antaranews saat itu salah satu partai tertua di Indonesia ini memang memperlihatkan kondisi kritis dari hasil survei yang telah beredar terkait elektabilitas partai.

Namun, bukannya segera membenahi dan ubah strategi PPP justru blunder dan melakukan penggantian ketua umum secara mendadak dari Suharso Monoarfa diganti dengan M. Mardiono. Sedangkan partai lainnya tengah berjuang meneguhkan konsolidasi elite. 

4. Pro-Kontra Internal PPP Memutuskan Berkoalisi dengan Kubu Ganjar-Mahfud

Ternyata terdapat sejumlah pro-kontra di kalangan internal PPP saat memutuskan berkoalisi dengan paslon capres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud. Elit internal PPP memutuskan secara sepihak untuk langsung berkoalisi dengan kubu PDIP, sedangkan dari pihak internal banyak yang menginginkan untuk berkoalisi dengan paslon nomor urut 1 dan 2.

Hal ini semakin memperbesar keretakan internal partai hingga pecah suara dan tidak solid lagi. Meskipun demikian PPP di tingkat kabupaten/kota dan provinsi masih memiliki eksistensi untuk lolos sebagai lembaga parlemen daerah. 

5. Sosok Pemimpin PPP Tidak Memiliki Kekuasaan Berarti

Seorang konsultan politik Agung Baskoro mengungkapkan politikus yang memegang jabatan kepemimpinan dalam PPP tidaklah memiliki kekuasaan dan digdaya yang kuat serta mendominasi. Padahal pengaruh seorang pemimpin sangat vital untuk keberlangsungan partai politik dan mempengaruhi kekuatan partai untuk mendulang suara bagi masyarakat Indonesia. Pemimpin partai juga berperan dalam menengahi konflik internal di dalamnya, sayangnya bukan meredam konflik, nyatanya internal PPP saat ini tengah bersiteru dan pecah menjadi kubu-kubuan. 

RRI | ANTARANEWS
Pilihan editor: Didesak Mundur dari Posisi Ketum PPP, Ini Jawaban Mardiono

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sandiaga Uno Pamitan ke Kiai Menjelang Akhir Masa Tugas, Bicara Kegiatan Setelah Pensiun Jadi Menteri

18 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menunjukkan knalpot
Sandiaga Uno Pamitan ke Kiai Menjelang Akhir Masa Tugas, Bicara Kegiatan Setelah Pensiun Jadi Menteri

Sandiaga Uno mulai berpamitan ke para kyai seiring akan berakhir masa jabatannya di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin pada Oktober 2024.


Respon Sandiaga Uno Soal Musibah Helikopter Jatuh di Bali Bawa Wisatawan Asing

19 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menunjukkan knalpot
Respon Sandiaga Uno Soal Musibah Helikopter Jatuh di Bali Bawa Wisatawan Asing

Sandiaga Salahuddin Uno merespon musibah helikopter wisata yang jatuh di Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat 19 Juli 2024.


Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (ketiga kiri), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (ketiga kanan), Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kanan), dan Mendagri Tito Karnavian (kiri) menghadiri rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 30 Desember 2023. Jelang 45 hari penyelenggaran Pemilu 2024 KPU menggelar konsolidasi nasional yang diikuti anggota dan ketua KPU daerah se-Indonesia dalam rangka kesiapan penyelenggaraan Pemilu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

Para Anggota DPR ini meminta agar Presiden Jokowi segera menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU. Apa alasannya?


Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat RDPU dengan Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI), Ikatan Alumni UI (ILUNI-UI), Ikatan Alumni Atma Jaya Jakarta dan Ikatan Alumni Trisakti (IKA USAKTI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Jul 2024? Foto :Dok.DPR. Jaka/Andri
Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai, kebijakan yang dinamai "cleansing" terhadap para guru honorer di DKI Jakarta tersebut kurang humanis.


Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

1 hari lalu

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto : Farhan/Andri
Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

Anggota DPR dari Gerindra meminta semua pelaku katrol nilai rapor di Depok dipidana. Hasil evaluasi Komisi X, PPDB hanya bermasalah di kota-kota besar


DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

1 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

Komisi II DPR menunggu surpres untuk memilih pengganti Hasyim Asy;ari sebagai ketua dan anggota KPU. Agar Pilkada 202ti tak terganggu


Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

2 hari lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendesak agar pembahasan RUU TNI tidak dilanjutkan.


Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

2 hari lalu

Jemaah haji Indonesia menuju bus untuk kembali ke hotel di Mina, Mekah, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

Pada Selasa, 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V.


Komisi X Dorong Pembukaan Sekolah Darurat di Papua Pasca Insiden Pembakaran

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti. Dok. DPR. Ist/Man
Komisi X Dorong Pembukaan Sekolah Darurat di Papua Pasca Insiden Pembakaran

Komisi X DPR RI meminta pemerintah buka sekolah darurat usai peristiwa pembakaran gedung sekolah yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM)


Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Belum Ditahan, KPK Beri Penjelasan

3 hari lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu bersama jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Imran Jakub, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Belum Ditahan, KPK Beri Penjelasan

KPK mengungkapkan alasan Sekjen DPR Indra Iskandar belum ditahan, meski menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR.