TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengundang semua mantan presiden untuk mengikuti perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur, pada tahun ini. Mantan Presiden yang sudah purna tugas adalah Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Upacara 17 Agustus tahun ini akan digelar secara hybrid di IKN dan Jakarta. Sampai saat ini Istana belum menyampaikan kepastian mengenai unsur mana yang bakal mengisi rangkaian perayaan upacara Kemerdekaan di IKN.
“Semuanya diundang, semuanya diundang ke IKN,” kata Jokowi usai meninjau posyandu di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa, 11 Juni 2024.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada Senin, 10 Juni 2024, mengungkapkan bahwa pemerintah bakal menyelenggarakan Upacara 17 Agustus secara hybrid di IKN dan Jakarta. Rangkaian perayaan HUT RI yang digelar secara hybrid ini mencakup hiburan hingga upacara pengibaran bendera.
Pemerintah juga membuat acara upacara di makam pahlawan Kalibata dan IKN memorial. Upacara 17 Agustus di IKN akan dipimpin langsung oleh Jokowi, didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara gelaran di Jakarta akan dikepalai oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang didampingi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Mengklaim pembangunan sudah di atas 80 persen, Pemerintah ingin IKN terus berjalan di tengah pergantian kepemimpinan otorita. Mundurnya Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN kembali memunculkan perbincangan publik mengenai perencanaan hingga keputusan Jokowi memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara.
Dalam keterangan yang sama di Kebayoran Baru, Jokowi mengklaim alasan pemerintah menggelar upacara 17 Agustus hybrid adalah karena pertimbangan transisi. “Agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi di sini (Jakarta) tetap dilakukan, di sana (IKN) tetap dilakukan,” kata bekas Gubernur Jakarta ini.
Jokowi kemudian menekankan bahwa upacara di IKN secara penuh bisa digelar tahun depan. Setelah ada surat keputusan presiden mengenai perpindahan Ibu Kota Negara. Kepala negara menyebut urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu tidak mudah.
Pilihan Editor: Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru
