Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. PDIP menargetkan memenangkan di 60 persen wilayah yang menggelar Pilkada serentak pada 2020. ANTARA
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. PDIP menargetkan memenangkan di 60 persen wilayah yang menggelar Pilkada serentak pada 2020. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Harun Masiku hari ini, Senin, 10 Juni 2924. Hasto sebelumnya juga dipanggil Polda Metro Jaya pada Selasa, 4 Juni 2024 lalu soal kasus dugaan tindak pidana penghasutan.

Pengalaman Hasto dipanggil kepolisian dan KPK itu ditanggapi dengan gelak tawa oleh pimpinannya, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP. Respons itu diberikan Megawati saat dikunjungi Hasto di Bali, Rabu, 5 Juni 2024. Kata Megawati, nasib Hasto rupanya serupa dengan pengalamannya di era Orde Baru, kepemimpinan Presiden Soeharto.

“Kemarin habis dari Bali saya jemput Ibu. Ibu turun langsung tertawa ‘Eh, To, kamu rasakan seperti saya waktu zaman Orde Baru dipanggil polisi’,” ujar Hasto usai mengisi diskusi Hari Lahir Bung Karno di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Kamis, 6 Juni 2024.

Cerita Megawati dipanggil kepolisian

Megawati tercatat beberapa kali menyampaikan pengalaman dirinya pernah dipanggil kepolisian di era Orde Baru. Salah satunya saat berbicara di depan para pendukungnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu, 3 Februari 2024 lalu. Kala itu dia membahas soal adanya intimidasi oknum aparat kepolisian terhadap PDIP di musim Pemilu 2024.

“Ibu udah dibawa polisi tiga kali lho waktu zaman Pak Harto. Wah galak-galak juga, tapi ibu sih kalem-kalem aja,” kata Megawati kala itu di hadapan simpatisan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pada Rabu, 22 November 2023, dalam konsolidasi pemenangan pemilu DPD PDIP Bali, Megawati juga menyampaikan pengalamannya itu di hadapan para kader. Megawati mengaku sudah mendapat berbagai laporan mengenai kejadian seperti penurunan baliho paslon Ganjar-Mahfud di Bali hingga kejanggalan hukum yang mereka lihat. Pihaknya berpetuah agar kader PDIP agar tak gentar.

“Ga usah keder (kebingungan), tidak usah takut kalau digituin. Ini bukan zaman Orba dulu. Ini Orde Reformasi. Tapi kita respons baik-baik caranya, dengan santun dan taat pada hukum,” kata dia, dikutip dari Antara.

Pemanggilan Megawati oleh kepolisian di era Orde Baru itu terjadi kala awal dirinya terjun ke dunia politik pada 1987. Saat itu dirinya bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), kini PDIP, banyak pihak yang tidak senang. Megawati menuturkan para lawan politik ketakutan karena putri Presiden Pertama RI Sukarno ujuk-ujuk ikut perpolitikan.

“Orang mulai ketakutan. Ketika saya tiba-tiba menjadi anggota PDI,” cerita Megawati dalam pengukuhan pengurus DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) periode 2021-2026 secara virtual, Sabtu, 26 Maret 2021 lalu.

Usai bergabung dengan PDI itulah Megawati kemudian dipanggil polisi sebanyak tiga kali. Di Antara pemanggilan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Di Gedung Bundar Kejaksaan Agung itu, Megawati mengaku diinterogasi dari pagi sampai malam. Namun, tidak ada kesimpulan pasti yang membuat dirinya bertanya-tanya alasan pemanggilan tersebut.

“Pada waktu itu saya dipanggil ke polisi saja 3 kali. Ke kejaksaan, gedung bundar, dan dipanggil dari pagi sampai malam. Saya sampai tanya, sebenarnya kalian ini mau mencari dari saya apa, tho?” cerita Megawati.

Tak hanya itu, ketika akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di Pemilu Legislatif atau Pileg 1987, Megawati menyebut dirinya juga pernah menjalani penelitian khusus (litsus) di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam). Ketika itu, para tentara yang bertugas rupanya menginterogasi dirinya perihal rencana Megawati soal menjadi anggota DPR tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ketika mau menjadi anggota DPR, saya dilitsus di Rindam sana. Ditanyakan (oleh tentara),” ujar Megawati.

Aparat kepolisian Orde Baru bahkan menjuluki putri proklamator itu sebagai “Ratu Preman”. Julukan itu menjadi kode perlawanan Megawati dan kader PDI saat menghadapi tekanan dari aparat pemerintahan Presiden Soeharto yang ingin menenggelamkan partainya. Cerita itu disampaikan Megawati dalam perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT PDIP ke-50 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta pada Selasa, 10 Januari 2023 lalu.

“Zaman dulu, ibumu ini dikasih nama ‘ratu preman.’ Nggak tahu polisi waktu itu bantuin atau tidak,” tutur Megawati.

Kilas balik Megawati dipanggil KPK

Berdasarkan Tempo, KPK pernah memanggil Megawati dalam kasus suap cek pelawat (traveler cheque) pada Februari 2011. Permintaan itu semula datang dari Max Moein, politikus PDIP yang menjadi tersangka kasus ini.

Saat itu, KPK sudah menahan 24 tersangka penerima cek pelawat yang merupakan anggota DPR periode 1999 -2004. Dari jumlah itu, 13 di antaranya adalah politikus PDIP.

Menurut Max, cek pelawat Rp 500 juta yang dia terima dari bendahara Fraksi PDIP pada 2004 disebut-sebut sebagai uang partai. “Kami hanya pelaksana partai. Tanpa kejelasan status uang, ini ada simpang siur,” ujar Max saat itu.

Pemanggailan itu juga dibenarkan oleh KPK. “(Pemanggilan) itu berdasarkan permintaan kuasa hukum tersangka. Kami penuhi karena kami wajib perhatikan,” ujar Wakil Ketua KPK saat itu Haryono Umar, 18 Februari 2011.

Tapi, Megawati tak memenuhi panggilan KPK tersebut. Megawati hanya menunjuk Tim Hukum PDIP ke KPK mempertanyakan urgensi pemanggilan tersebut.

Ketua KPK Abraham Samad, Agustus 2014, juga pernah menyebut nama Megawati dalam kasus lain, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Abraham menegaskan institusi yang dipimpinnya tidak merasa takut apabila harus memeriksa Ketua Umum PDIP tersebut.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | ANDI RUSLI | MUHAMMAD TAUFIK | IMA DINI SHAFIRA | SUNDARI

Pilihan Editor: Sekjen PDIP Dipanggil KPK, Apa Sangkutpaut Hasto Kristiyanto dengan Kasus Harun Masiku?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons PDIP atas Keputusan PKS Usung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024

8 menit lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah), Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri), dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (kanan) berpose dalam acara penyerahan surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons PDIP atas Keputusan PKS Usung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024

DPP PDIP menilai PKS bermain aman dengan mengusung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024.


Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

32 menit lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution memberikan keterangan saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu pagi, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

Edy Rahmayadi bisa jadi lawan terkuat Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024. Bagaimana peluang Ahok? Begini kata pengamat politik Unpad.


Respons PKS dan PDIP Soal Jokowi Lantik Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu

35 menit lalu

Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Thomas Djiwandono merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Tommy mengisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad menjelang pergantian Pemerintah Jokowi. TEMPO/Subekti.
Respons PKS dan PDIP Soal Jokowi Lantik Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu

Presiden Jokowi melantik Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo, menjadi Wamenkeu. Begini respons PKS dan PDIP.


Elektabilitas Ridwan Kamil-Ono Surono Tertinggi di Survei Pilgub Jabar, Pengamat: Koalisi Golkar-PDIP Sulit Terbentuk

40 menit lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Elektabilitas Ridwan Kamil-Ono Surono Tertinggi di Survei Pilgub Jabar, Pengamat: Koalisi Golkar-PDIP Sulit Terbentuk

Pengamat menilai koalisi Golkar dengan PDIP di pilkada Jabar dinilai sulit terjadi meski elektabilitas Ridwan Kamil-Ono Surono tertinggi dalam survei


Peluang Kaesang Menang di Pilkada Jateng Lebih Kecil Dibanding di Pilkada Jakarta, Ini Alasan Pengamat Politik UGM

1 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep enggan beri komentar banyak soal Pilkada Solo, saat ditemui wartawan di Mall Solo Paragon, Jawa Tengah, Sabtu, 15 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Peluang Kaesang Menang di Pilkada Jateng Lebih Kecil Dibanding di Pilkada Jakarta, Ini Alasan Pengamat Politik UGM

Pengamat politik UGM sebut peluang Kaesang menang di Pilkada Jateng lebih kecil dibandingkan di Pilkada Jakarta. Ini dua faktor penentunya.


Mulai Usut Dugaan Korupsi di ASDP, KPK Sita 3 Mobil dan Periksa Para Mantan Direksi

10 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Mulai Usut Dugaan Korupsi di ASDP, KPK Sita 3 Mobil dan Periksa Para Mantan Direksi

KPK menyatakan telah melakukan sejumlah upaya paksa dalam kasus dugaan korupsi di perusahaan pelat merah PT ASDP.


Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

11 jam lalu

Suasana sidang gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pelanggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap KPU RI pada Kamis, 18 Juli 2024 di ruang sidang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. TEMPO/Desty Luthfiani
Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

Kendati Gibran sudah terpilih sebagai wapres, namun gugatan PDIP atas keputusan KPU tetap berlanjut di PTUN Jakarta.


KPK: 6.969 Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN

12 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK: 6.969 Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta 6.969 calon anggota legislatif terpilih segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).


Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

12 jam lalu

Aktivitas Suku Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Kepulauan Seribu membersihkan sampah plastik di Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 6 Oktober 2021. TEMPO/Daniel Christian D.E
Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

Pulau sampah akan dibuat di Kepulauan Seribu. Legislator PDIP menentangnya. Laut Jakarta bakal rusak.


Tiga Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Semarang yang Diusut KPK

13 jam lalu

Petugas KPK memasuki lift bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Semarang seusai menggeledah ruangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa lantai 6 Gedung Moch Ikhsan kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Tiga Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Semarang yang Diusut KPK

KPK tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang