Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Singgung Otoritarianisme Orde Baru

image-gnews
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) dalam Rapat Pleno Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dipantau secara daring melalui YouTube Baleg DPR RI di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) dalam Rapat Pleno Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dipantau secara daring melalui YouTube Baleg DPR RI di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Achmad Baidowi menyatakan partainya menolak rencana amandemen konstitusi yang kini sedang ramai dibicarakan usai pertemuan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dengan mantan Ketua MPR Amien Rais. Dia menyatakan keberatan atas salah satu gagasan dalam wacana amandemen itu, yakni pemilihan presiden lewat MPR. 

"Saya bersama fraksi PPP tentu menolak keras kalau kembali ke (konstitusi) yang lama di mana presiden dipilih MPR," kata Achmad yang biasa disapa Awiek dalam pesan suara yang diterima Tempo via aplikasi Whatsapp, Ahad, 9 Juni 2024.

Anggota Komisi VI DPR itu juga menyebut gagasan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) itu akan mengembalikan sistem parlementer di mana presiden dipilih secara tidak langsung, yakni melalui parlemen, bukan oleh rakyat. Dia mengkhawatirkan kondisi ini akan memicu pemerintahan yang otoriter. "Otoritarianisme Orde Baru cukup memberi pelajaran bagi kita," ujarnya. 

Lebih lanjut, Awiek menegaskan bahwa pemilihan presiden yang dilakukan secara tidak langsung itu justru akan menggerus nilai-nilai demokrasi yang telah dicapai lewat Reformasi. "Iklim demokrasi yang sudah dibuka itu jangan diputar kembali," kata dia. 

Tak sampai di situ, Awiek juga menyebut bahwa sampai saat ini belum ada komunikasi antara Bamsoet dengan PPP untuk membicarakan amandemen UUD. Namun, dia menyebut bahwa Bamsoet pernah mengunjuki PPP untuk membahas soal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada tahun 2023.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais sebelumya bertemu dengan pimpinan MPR 2019-2024 di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 5 Juni 2024. Mereka membahas peluang amandemen UUD 1945, khususnya untuk mengubah tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden.

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet, Amien terbuka dengan ide amandemen konstitusi. “Walaupun beliau telah meletakkan perubahan atas UUD, mulai dari amendemen pertama sampai keempat, beliau tak keberatan untuk UUD ini disempurnakan kembali,” kata Bamsoet usai pertemuan.

SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Pakar Hukum Sebut Amandemen UUD 1945 Ancam Demokrasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gemas Tolak Wacana Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto

14 jam lalu

Massa menyampaikan tuntutannya saat aksi kamisan, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024. Kamisan ke-834 mengangkat tuntutan menolak upaya pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto, dengan menyinggung agenda reformasi 1998.  TEMPO/Ilham Balindra
Gemas Tolak Wacana Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto

Pengusulan nama Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah upaya penghapusan sejarah dan pemutihan terhadap kejahatan yang dilakukannya selama 32 tahun memimpin Indonesia.


Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

5 hari lalu

Logo PPP
Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

DPP PPP bakal menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) sebelum Pilkada untuk menyiapkan pelaksanaan Muktamar


DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

5 hari lalu

Ketua Umum PPP Mardiono menyampaikan duka cita dan kenangannya atas meninggalnya Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz di rumah duka, Matraman, Jakarta Timur, Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/Mhd Rio Alpin Pulungan
DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

Pimpinan majelis DPP PPP mendesak Mardiono segera mempersiapkan muktamar PPP pada November ini.


Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

6 hari lalu

Muhammad Romahurmuziy pernah terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019. Pria yang akrab disapa Romy itu bebas pada 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Setelah bebas, ia kembali masuk jajaran partai setelah PPP mendapuknya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. ANTARA
Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

Pimpinan majelis Dewan PPP mendesak Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk menggelar muktamar awal tahun


Airlangga Hartarto Yakin Prabowo Bisa Bawa Ekonomi Tumbuh 8 Persen: Belajar dari 1986-1997

7 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024. TEMPO/Hammam Izzuddin
Airlangga Hartarto Yakin Prabowo Bisa Bawa Ekonomi Tumbuh 8 Persen: Belajar dari 1986-1997

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan target Presiden Prabowo Subianto membawa perekonomian Indonesia tumbuh 8 persen bukan hal yang mustahil.


Presiden Prabowo Subianto Badan Pengawas Pembangunan Meniru Orde Baru

11 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto Badan Pengawas Pembangunan Meniru Orde Baru

Badan ini bertugas mengoptimalkan program pembangunan, mengawasi anggaran negara, dan memonitor semua program pemerintah.


Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

13 hari lalu

Kuasa hukum kader PPP, Abdul Hakim, mendaftarkan uji permohonan soal pembatasan periode masa jabatan DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD menjadi dua periode ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Dinda Shabrina
Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

Menurut kuasa hukum kader PPP itu, periode masa jabatan anggota legislatif perlu dibatasi dan disamakan dengan eksekutif.


PPP Ungkap Peluang Jokowi jadi Juru Kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin

14 hari lalu

Presiden ketujuh RI Joko Widodo (kanan) bersama ibu Iriana Joko Widodo (kiri) menyapa warga seibanya di kediaman Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 20 Oktober 2024. Jokowi kembali ke Solo usai purna tugas sebagai presiden selama dua periode dan digantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA/Mohammad Ayudha
PPP Ungkap Peluang Jokowi jadi Juru Kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Punya pengaruh yang kuat di Solo, tim pemenangan Luthfi-Gus Yasin pertimbangkan Jokowi sebagai juru kampanye.


Serba-serbi Pelantikan Prabowo-Gibran, Disorot Media Asing hingga Keluarga Jokowi Disoraki

17 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Prabowo sempat bicara soal kekalahannya saat melawan Joko Widodo dalam pemilihan presiden pada 2014 dan 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Serba-serbi Pelantikan Prabowo-Gibran, Disorot Media Asing hingga Keluarga Jokowi Disoraki

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden masa jabatan 2024-2029


Sah, Prabowo Presiden dan Gibran Wakil Presiden 2024-2029

17 hari lalu

Suasana di kompleks parlemen menjelang pelantikan Prabowo-Gibran pukul pagi ini di Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 20 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Sah, Prabowo Presiden dan Gibran Wakil Presiden 2024-2029

Prabowo Subianto mengucapkan sumpah di depan sidang MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024.