Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

image-gnews
Hakim Suhartoyo (kanan) dan Saldi Isra (kiri) berbincang saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Tiga hakim konstitusi: Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menjadi hakim yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hakim Suhartoyo (kanan) dan Saldi Isra (kiri) berbincang saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Tiga hakim konstitusi: Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menjadi hakim yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan, Jawa Timur. Dia menilai, tanda tangan para pemilih memiliki bentuk yang mirip. 

Pernyataan itu disampaikan Saldi saat bertanya pada Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan Ahmad Mustain Saleh dalam sidang sengketa Pileg panel 2 yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.  Sidang tersebut digelar dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, serta keterangan Bawaslu.

“Saya mau minta penjelasan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Ini daftar hadir yang tanda tangannya kaya begini ini, ada laporan ke Bawaslu enggak? Ada keberatan enggak? Atau memang tanda tangan orang Bangkalan mirip-mirip semua?” tanya Saldi.

Menjawab itu, Ahmad Mustain Saleh mengatakan Bawaslu tidak menerima laporan keberatan mengenai tanda tangan itu. Meski demikian, Ahmad memastikan, Bawaslu mempunyai foto daftar hadir. 

“Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) kami di 15 TPS di Desa Durin Timur juga memiliki foto formulir C Hasil dan daftar hadir. Kalau berkaitan dengan laporan, tidak ada, Yang Mulia,” kata Ahmad.

Saldi lantas bertanya apakah pemilih yang datang tidak membubuhkan tanda tangan di daftar hadir sehingga tanda tangan pemilih hampir mirip. Saldi juga memastikan apakah benar tanda tangan pemilih sudah sesuai dengan aslinya. 

“Data yang kami miliki seperti itu,” jawab Ahmad.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ah, ini Anda, ‘kan, coba membelokkan pertanyaan saya saja. Memang begini tanda tangan orang di situ?,” tanya Saldi.

“Tidak bisa dipastikan, Yang Mulia,” ujar Ahmad.

Tak puas dengan jawaban Ahmad, Saldi meminta Bawaslu Bangkalan untuk menunjukkan bukti mengenai daftar hadir di TPS 009 Durin Timur, Konang. Ahmad lantas menjawab, bukti itu sudah ada di PK-16,13. 

“Oke, lanjut dulu. Nanti saya akan bandingkan,” ujar Saldi.

Hari ini MK kembali menggelar sidang sengketa Pemohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hasil Pemilihan Legislatif 2024. Sidang hari ini akan memeriksa 55 perkara. Sidang ini digelar dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, serta keterangan Bawaslu. Sidang ini masih akan diadakan dalam tiga panel, masing-masing dengan tiga hakim konstitusi.

Pilihan Editor: Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Agus Rahardjo Harap KPU Tindaklanjuti Putusan Bawaslu soal Kondang Kusumaning Ayu

1 hari lalu

Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jawa Timur, Agus Rahardjo didampingi kuasa hukumnya usai melaporkan calon anggota DPD terpilih nomor urut 4, Kondang Kusumaning Ayu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024. Agus ingin Kondang dicoret karena masih berstatus sebagai staf administrasi DPD. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Agus Rahardjo Harap KPU Tindaklanjuti Putusan Bawaslu soal Kondang Kusumaning Ayu

Agus Rahardjo menjelaskan alasan buat laporan ke KPU RI karena ada calon lain palsukan data administrasi mengaku sebagai mahasiswi.


Tanggapan KPU Soal Sumbar Paling Rawan dalam Hal Pelanggaran Pemilu di Sumatera

1 hari lalu

Plt Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Kamis, 4 Juli 2024. Mochammad Afifuddin menjadi Plt Ketua KPU RI hingga ada ketua definitif ditetapkan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tanggapan KPU Soal Sumbar Paling Rawan dalam Hal Pelanggaran Pemilu di Sumatera

KPU RI meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar mengantisipasi kerawanan dalam Pilkada 2024.


Pesan Bawaslu kepada KPU setelah DKPP Berhentikan Hasyim Asy'ari

2 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Pesan Bawaslu kepada KPU setelah DKPP Berhentikan Hasyim Asy'ari

Ketua Bawaslu optimistis KPU dapat menyelenggarakan Pilkada 2024 setelah DKPP memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Temukan 107 Pantarlih sebagai Tim Kampanye, Bawaslu Jabar Lakukan Ini

2 hari lalu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menempelkan stiker tanda bukti pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu 2024 di Kampung Kadujangkung, Lebak, Banten, Ahad, 19 Februari 2023. Coklit yang berlangsung hingga 14 Maret 2023 tersebut dilakukan oleh Pantarlih dengan mengunjungi setiap kampung yang berada di pedalaman Suku Badui guna mengantisipasi ketidaksesuaian data Pemilu 2024. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Temukan 107 Pantarlih sebagai Tim Kampanye, Bawaslu Jabar Lakukan Ini

Bawaslu mengungkapkan temuan itu diperoleh saat proses coklit data pemilih pada tahapan penyusunan daftar pemilih Pilkada Jabar 2024.


Bawaslu Berharap Tak Ada Putusan Pengadilan di Tengah Tahapan Pilkada 2024, Ini Alasannya

2 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Bawaslu Berharap Tak Ada Putusan Pengadilan di Tengah Tahapan Pilkada 2024, Ini Alasannya

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP bersikap adil dan netral dalam Pilkada 2024.


Plt Ketua KPU Persilakan Jajarannya, Bawaslu hingga DKPP yang Maju Pilkada 2024 Mundur Pekan Ini

3 hari lalu

Pelaksana tugas (Plt) Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Mochammad Afifuddin di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Plt Ketua KPU Persilakan Jajarannya, Bawaslu hingga DKPP yang Maju Pilkada 2024 Mundur Pekan Ini

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin, mempersilakan anggota KPU, Bawaslu dan DKPP yang ingin menjadi calon kepala daerah untuk mundur pekan ini


Bawaslu Minta Panwascam Lakukan Ini Saat Awasi Kampanye Pilkada 2024

4 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu Minta Panwascam Lakukan Ini Saat Awasi Kampanye Pilkada 2024

Bawaslu menilai pengawasan proses Pilkada 2024 bukan tugas mudah karena adanya politik lokal yang berbeda di setiap wilayah.


Bawaslu Sebut Sudah Berkoordinasi dengan Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin

5 hari lalu

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu Puadi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. TEMPO/Hendri Agung Pratama
Bawaslu Sebut Sudah Berkoordinasi dengan Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin

Bawaslu dan KPU akan berkoordinasi perihal tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024.


Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

6 hari lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

MKMK memutuskan Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap bersalah dan telah dijatuhi teguran tertulis atas gugatannya terhadap Ketua MK terpilih Suhartoyo ke PTUN.


Bawaslu Beberkan Potensi Masalah Persyaratan Calon Menjelang Pilkada 2024

9 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengikuti sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan pemohon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin Rabu 3 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh termohon yakni KPU membawa satu ahli dan dua saksi fakta, sedangkan Bawaslu membawa satu ahli dan tujuh saksi. TEMPO/Subekti.
Bawaslu Beberkan Potensi Masalah Persyaratan Calon Menjelang Pilkada 2024

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Totok Hariyono mengungkapkan terdapat sejumlah permasalahan hukum perihal persyaratan calon kepala daerah menjelang Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Salah satu yang disoroti ialah soal minimal batas usia calon kepala daerah yang mengalami perubahan aturan.