Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mantan Ketua MK: Revisi UU MK Ancam Posisi Hakim Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih

image-gnews
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva saat keluar dari Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Pada Maret 2018, Habibie dikabarkan mengalami kebocoran klep jantung. TEMPO/Muhammad Hidayat
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva saat keluar dari Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Pada Maret 2018, Habibie dikabarkan mengalami kebocoran klep jantung. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, menyebut, perubahan keempat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau akan mengancam posisi hakim konstitusi Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih. Sebab, dalam revisi UU MK terbaru itu, hakim yang masa jabatannya kurang dari 10 tahun tapi sudah lewat dari lima tahun, harus meminta persetujuan lagi kepada lembaga pengusul. 

"Paling tidak ada dua hakim yang terancam akan berhenti segera setelah Undang-undang ini diberlakukan yakni Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih," kata Hamdan dalam diskusi 'Sembunyi-sembunyi Revisi UU MK Lagi' yang dipantau secara daring pada Kamis, 16 Mei 2024.

Kemudian, kata Hamdan, ada hakim konstitusi yang sudah 10 tahun untuk memperpanjang masa jabatan harus dengan persetujuan lembaga yang mengajukan. Ia merasa, ini ada contrario in terminis karena sudah ada penegasan masa jabatan 10 tahun.

"Tapi, ada yang sudah lewat 10 tahun diberikan masa jabatan yang lebih lama lagi. Artinya, ini melebihi 10 tahun dan tidak ada ketentuan hakim konstitusi yang sudah 10 tahun bisa ikut lagi untuk masa jabatan 10 tahun berikutnya, tidak ada," ujar Hamdan.

Hamdan pun menilai ada masalah-masalah substansi besar yang ditemukan dalam revisi UU MK terbaru ini.

Hamdan juga menyoroti soal pengawasan yang sudah berkali-kali diuji kemudian dibatalkan oleh MK. Dia menyebut, berbagai putusan terdahulu telah memutuskan bahwa MK tidak boleh diawasi lembaga lain.

Namun, kata dia, dalam revisi terbaru, persoalan pengawasan ini kembali diajukan. Nantinya, pengawasan akan dilakukan oleh satu orang usul Presiden, satu orang usul DPR, satu orang usul dari MA. Menurut Hamdan, ketentuan ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan ketentuan yang lebih dulu dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ini maju lagi masalah pengawasan di mana masing-masing lembaga yang mengajukan itu juga akan ikut selanjutnya mengawasi," kata Hamdan.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

“Pemerintah sepakat untuk dapat meneruskan pembicaraan dan pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU Mahkamah Konstitusi di Sidang Paripurna DPR-RI,” ujar Hadi dalam keterangan resminya.

Pembahasan RUU MK digelar diam-diam digelar pada hari terakhir reses atau Senin,13 Mei kemarin. Pengesahan revisi UU MK di tahap I ini menimbulkan polemik. Sebab, dianggap bisa melemahkan independensi MK.

 AMELIA RAHIMA

Pilihan Editor: Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR Fokus Bahas RAPBN, Bagaimana dengan Revisi UU MK?

34 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
DPR Fokus Bahas RAPBN, Bagaimana dengan Revisi UU MK?

Bagaimana fakta di balik revisi UU MK? Alasan DPR tengah fokus pada pembahasan RAPBN.


Besok Putusan Hasil Sengketa Pileg 2024, 9 Hakim MK Harus Menginap di Kantor

37 hari lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Besok Putusan Hasil Sengketa Pileg 2024, 9 Hakim MK Harus Menginap di Kantor

Untuk menyelesaikan penyusunan putusan akhir bagi 106 perkara sengketa Pileg 2024, sembilan orang hakim MK terpaksa menginap di kantor.


Puan Buka Peluang Revisi UU MK Dibahas Ulang Sebelum ke Paripurna DPR

38 hari lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberikan pidato saat penutupan Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024. Hasil dari Rakernas V PDI Perjuangan yang diselenggarakan dari 24-26 Mei ini seluruh kader Partai menyatakan untuk tetap memilih Mega menjadi ketua umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Puan Buka Peluang Revisi UU MK Dibahas Ulang Sebelum ke Paripurna DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan alasan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) belum dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II DPR atau rapat paripurna.


Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang dalam Revisi UU TNI, Kapuspen: Sudah Melalui Kajian

44 hari lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang dalam Revisi UU TNI, Kapuspen: Sudah Melalui Kajian

TNI menyebut revisi UU TNI soal perpanjangan usia pensiun sudah mempertimbangkan umur harapan hidup dan usia produktif penduduk Indonesia.


Ketua Baleg DPR Sebut Revisi 4 UU Bukan Disiapkan untuk Pemerintahan Prabowo

44 hari lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Baleg DPR Sebut Revisi 4 UU Bukan Disiapkan untuk Pemerintahan Prabowo

Baleg DPR sedang mempersiapkan semua draft revisi UU yang disiapkan Badan Keahlian DPR. Salah satunya draft revisi UU TNI.


Saksi Golkar di Sengketa Pileg Hilang dalam Perjalanan ke Jakarta

45 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Saksi Golkar di Sengketa Pileg Hilang dalam Perjalanan ke Jakarta

Saksi dari Partai Golkar disebut hilang dalam sidang sengketa pileg yang digelar Mahkamah Konstitusi atau MK hari ini.


PDIP Bakal Beri Nota Keberatan Jika Revisi UU MK Disahkan ke Paripurna

46 hari lalu

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu, 15 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
PDIP Bakal Beri Nota Keberatan Jika Revisi UU MK Disahkan ke Paripurna

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku terkaget-kaget dengan rencana revisi UU MK.


Hakim MK Tanya ke Mantan Hakim Konstitusi Aswanto: Apakah Pemilu Kali Ini yang Terburuk?

46 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kiri) bersama Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh (kanan) memimpin jalannya sidang putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 14 September 2023. MK menolak permohonan uji materi yang diajukan Arifin Purwanto terkait permintaan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi seumur hidup. ANTARA/Galih Pradipta
Hakim MK Tanya ke Mantan Hakim Konstitusi Aswanto: Apakah Pemilu Kali Ini yang Terburuk?

Hakim MK Daniel Yusmic P. Foekh menanyakan penyelenggaraan pemilu kepada mantan hakim konstitusi Aswanto.


Megawati Kritisi RUU MK dan RUU Penyiaran di Rakernas PDIP: Sepertinya Menyembunyikan Sesuatu

47 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Sukarnoputri menyampaikan sambutan dalam Rakernas V yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat, 24 Mei 2024. Cr: Tim Media PDIP
Megawati Kritisi RUU MK dan RUU Penyiaran di Rakernas PDIP: Sepertinya Menyembunyikan Sesuatu

Ketua Umum PDIP Megawati mengkritisi RUU MK dan RUU Penyiaran yang tengah digarap oleh DPR di Rakernas PDIP ke-5. Apa katanya?


Megawati Heran Revisi UU MK Dikebut: Seperti Sembunyikan Kepentingan Politik Besar

49 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Sukarnoputri menyampaikan sambutan dalam Rakernas V yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat, 24 Mei 2024. Cr: Tim Media PDIP
Megawati Heran Revisi UU MK Dikebut: Seperti Sembunyikan Kepentingan Politik Besar

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kesepakatan untuk membahas pengubahan aturan MK ini dilaksanakan melalui proses yang tidak benar.