Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

image-gnews
Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Fahri Hamzah (kiri) saat Rapat Pleno penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Halaman KPU, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022. ANTARA/Galih Pradipta
Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Fahri Hamzah (kiri) saat Rapat Pleno penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Halaman KPU, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022. ANTARA/Galih Pradipta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar Partai Kesejahteraan Sosial atau PKS ingin gabung koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah uring-uringan. Jika isu itu benar dan menjadi kenyataan, Fahri bakal satu wadah dengan eks partainya itu. Hal ini tentu akan membuka luka lama bagi politisi asal Nusa Tenggara Barat tersebut.

Fahri Hamzah mengaku tak mempunyai masalah apa pun dengan PKS. Namun, ia meminta PKS mempertimbangkan keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. “Itu tidak ada masalah dengan partai lain, apalagi Gelora yang belum mendapatkan posisi di legislatif pusat,” ujar Fahri saat dihubungi Tempo pada Senin, 29 April 2024.

Fahri menyebut, masalah yang dialami PKS sebenarnya bukan berkaitan dengan partai lain. Namun, permasalahannya justru terletak pada ideologi dan gagasan PKS yang seolah-olah sulit dikompromikan dengan siapa pun. Karena itu, dia meminta PKS untuk mempertimbangkan lebih mendalam sebelum memutuskan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Lalu menemukan argumen yang tepat untuk berada di luar pemerintahan karena kalah di Pilpres yang lalu,” ujar Fahri.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik berujar PKS selama masa kampanye Pilpres 2024 selalu melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran. "Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," ujar Mahfuz dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin, 29 April 2024.

Seteru Fahri Hamzah dengan PKS

Perseteruan Fahri Hamzah dengan PKS berawal dari pemecatan dirinya dari keanggotaan partai. Dia dipecat oleh Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 silam. Hal itu dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Keputusan pada 1 April 2016 oleh Presiden PKS Sohibul Iman terkait keputusan Majelis Tahkim itu.

Pemecatan itu buntut dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Fahri Hamzah. Bahkan, kala itu anggota dewan asal NTB ini dilaporkan partainya sendiri ke Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO). Dia dianggap membela mati-matian Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus ‘Papa Minta Saham’. Sikap Fahri menurut beberapa koleganya telah membuat kegaduhan di internal PKS.

Tidak terima atas keputusan PKS memecat dirinya, Fahri Hamzah kemudian menggugat partai politik tersebut ke pengadilan. Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dia menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Pihak-pihak yang digugat Fahri adalah Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis dan Abi Sumaid. Gugatan Fahri lalu dikabulkan PN Jakarta Selatan pada 14 November 2016. Pengadilan mewajibkan PKS untuk membayar kerugian Rp 30 miliar kepada Fahri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keputusan PN Jakarta Selatan membuat PKS berang, elite partai kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Tetapi banding yang diajukan tersebut juga ditolak di pengadilan tingkat tinggi itu. Masih tak menerima, PKS kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Tapi lagi-lagi upaya terakhir itu ditolak oleh pengadilan.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait persoalan ganti rugi sebesar Rp 30 miliar dengan Fahri Hamzah. Ganti rugi itu terkait kalahnya kasasi petinggi PKS atas kasus pemecatan Fahri Hamzah. “Sudah dibilangin sama lawyer saya, kita akan PK,” kata Sohibul saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Januari 2019.

Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief, meminta PKS segera membayar ganti rugi Rp 30 Miliar. Langkah PKS melakukan PK tak lantas menunda putusan yang sudah diambil Mahkamah Agung. “UU telah mengatur secara jelas bahwa permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan,” kata Mujahid dalam keterangan tertulisnya.

Kasus berlanjut, meski dinyatakan kalah oleh pengadilan, PKS tak mengindahkan keputusan hukum tersebut. Lima orang pengurus PKS, selaku tergugat dalam kasus melawan Fahri, tak hadir saat dipanggil oleh Juru Sita PN Jakarta Selatan. Akibat ulah elite PKS itu, Fahri Hamzah lalu melayangkan permohonan Sita Aset dan Daftar Objek Sita kepada PN Jakarta Selatan.

“Jadi Juru Sita tinggal melakukan verifikasi aset sebelum mengeluarkan Penetapan Sita kemudian aset tersebut akan dilelang dan dibayarkan kepada klien kami,” kata Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid Latief di PN Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2019.

Dalam berkas suratnya, Mujahid melampirkan daftar aset milik pribadi dari kelima orang tergugat. Seperti aset bergerak dan aset tetap, dengan total sekitar Rp30 miliar. Terkait pihak Fahri Hamzah yang terus menagih ganti rugi Rp 30 miliar ke PKS, Presiden PKS Sohibul Iman angkat suara. Ia menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut pada kuasa hukum.

Seteru Fahri Hamzah dengan PKS ini melahirkan partai baru, yakni Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora. Karena konflik internal, sejumlah kader dan elite PKS memutuskan hengkang. Selain Fahri Hamzah yang sudah didepak sejak awal, politis lainnya yakni Anis Matta, Mahfudz Siddiq, Rofi Munawar, dan Achmad Rilyadi. Partai Gelora dideklarasikan di Jakarta pada 10 November 2019.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | JOHANES MAHARSO JOHARSOYO |  KUKUH S. WIBOWO 

Pilihan Editor: Respons Penolakan Partai Gelora, Mardani Ali Sera Ingin PKS Tetap Jadi Oposisi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu, Apindo: Prabowo Ingin Mitigasi Risiko Fiskal Sejak Dini

15 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Thomas merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra. ANTARA/ Aditya Pradana Putra
Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu, Apindo: Prabowo Ingin Mitigasi Risiko Fiskal Sejak Dini

Ajib Hamdani menilai pemilihan Thomas Djiwandono sebagai wakil Sri Mulyani menunjukkan Prabowo ingin memitigasi risiko keuangan negara sejak dini.


Makan Bergizi Gratis: Menko Muhadjir Sebut Rp7.500 Cukup, Gibran Nilai Rp15 Ribu Ideal

45 menit lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Makan Bergizi Gratis: Menko Muhadjir Sebut Rp7.500 Cukup, Gibran Nilai Rp15 Ribu Ideal

Dengan harga per porsi Rp9 ribu, program makan bergizi gratis bisa dinikmati 29,8 juta murid, dan bisa menjangkau 36 juta siswa jika Rp7.500


Prabowo Sebut Sedang Dilatih Jokowi, dari Baca Sambutan hingga Duduk di Sebelah Presiden Saat Rapat Kabinet

1 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Sebut Sedang Dilatih Jokowi, dari Baca Sambutan hingga Duduk di Sebelah Presiden Saat Rapat Kabinet

Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pemimpin yang legowo. Ia menilai cara Jokowi patut dicontoh.


Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

1 jam lalu

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Presiden Jokowi melantik anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamenkeu I Suahasil Nazara dalam Kabinet Indonesia Maju pada sisa masa jabatan periode 2019-2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan II.


Menanti Langkah Politik PDIP Usai Khofifah-Emil Didukung PKS untuk Pilgub Jatim

1 jam lalu

Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (kanan) seusai menerima surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menanti Langkah Politik PDIP Usai Khofifah-Emil Didukung PKS untuk Pilgub Jatim

Khofifah-Emil Dardak resmi didukung PKS untuk maju di Pilgub Jatim. Lantas, bagaimana langkah politik PDIP untuk Pilgub Jatim 2024?


Respons PDIP atas Keputusan PKS Usung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024

2 jam lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah), Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri), dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (kanan) berpose dalam acara penyerahan surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons PDIP atas Keputusan PKS Usung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024

DPP PDIP menilai PKS bermain aman dengan mengusung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024.


PKS Ungkap Alasan Dukung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilgub Jatim 2024

2 jam lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyerahkan surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur kepada Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Ungkap Alasan Dukung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilgub Jatim 2024

Khofifah menegaskan bahwa dirinya dan Emil Dardak siap bekerja keras untuk menjalankan mandat yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya.


Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution memberikan keterangan saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu pagi, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

Edy Rahmayadi bisa jadi lawan terkuat Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024. Bagaimana peluang Ahok? Begini kata pengamat politik Unpad.


Respons PKS dan PDIP Soal Jokowi Lantik Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu

2 jam lalu

Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Thomas Djiwandono merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Tommy mengisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad menjelang pergantian Pemerintah Jokowi. TEMPO/Subekti.
Respons PKS dan PDIP Soal Jokowi Lantik Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu

Presiden Jokowi melantik Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo, menjadi Wamenkeu. Begini respons PKS dan PDIP.


Prabowo Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Dulu Jokowi Janjikan 7 Persen

3 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum bertemu dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan.  TEMPO/Subekti.
Prabowo Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Dulu Jokowi Janjikan 7 Persen

Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menyatakan optimismenya bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen.