TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan buruh dari berbagai serikat tumpah ruah di Jalan Medan Merdeka Selatan dan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Rabu, 1 Mei 2024. Mereka memperingati Hari Buruh Internasional dengan berunjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wijaya yang berjarak sekitar satu kilometer dari Istana Negara.
Para pekerja itu berasal dari berbagai organisasi seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSMPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMII), hingga Aliansi Perempuan Indonesia. Ada juga Partai Buruh yang turut berdemonstrasi di hari pekerja sedunia itu.
Para demonstran itu mulai berkumpul di sekitar Patung Arjuna Wiwaha sejak pagi. Aksi longmars dan orasi-orasi dimulai pada sekitar pukul 10.00 WIB.
Pantauan Tempo di lokasi, massa peserta aksi Hari Buruh tidak melakukan longmars hingga depan Istana Negara hingga pukul 11.30 WIB. Sebab, akses menuju kantor Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu ditutup.
Terdapat barikade kepolisian yang menutup akses jalan menuju Istana dari Jalan Medan Merdeka Barat. Selain itu, akses Jalan Medan Merdeka Utara di depan Istana juga diblokir.
Menurut Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, massa aksi awalnya berencana berdemonstrasi di depan Istana. "Perayaan May Day ini akan dilakukan di dua titik (di area Patung Arjuna Wijaya dan Istana Negara). Satu aksi di depan istana, tentu akan melihat nanti negosiasi (jika diberi akses)," kata Said di sela-sela demontrasi.
Said mengklaim pihak pemerintah turut berencana menyambut delegasi buruh dalam demonstrasi May Day hari ini. "Kemungkinan, hari ini katanya Mensesneg dan Kepala Staf Kepresidenan akan menerima delegasi," ucap dia.
Namun, kata Said, pertemuan perwakilan buruh dengan pemerintah masih dalam proses negosiasi. "Kemungkinan ya, kita sedang menunggu kabar lebih lanjut," ujar Said.
Adapun demonstrasi Partai Buruh membawa dua tuntutan dalam aksi hari ini. Yaitu agar pemerintah dan DPR mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Selain itu, Partai Buruh juga menolak praktek outsourcing atau alih daya ketenagakerjaan dan upah murah di Indonesia.
Pilihan Editor: Cara Panitia Pengawas UPI hingga Unpad Cegah Upaya Kecurangan UTBK
