TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, mengatakan partainya tidak mempunyai masalah apa pun dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Namun, Fahri meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Keinginan PKS bergabung dengan presiden dan wapres terpilih Prabowo-Gibran, itu tidak ada masalah dengan partai lain, apalagi Gelora yang belum mendapatkan posisi di legislatif pusat," ucap Fahri saat dihubungi Tempo pada Senin, 29 April 2024.
Fahri menyebut, masalah yang dialami PKS sebenarnya bukan berkaitan dengan partai lain. Namun, permasalahannya justru terletak pada ideologi dan gagasan PKS yang seolah-olah sulit dikompromikan dengan siapa pun.
Karena itu, dia meminta PKS untuk mempertimbangkan lebih mendalam sebelum memutuskan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia meminta PKS, menimbang mengenai gagasan serta ideologi yang dianut PKS.
"Lalu menemukan argumen yang tepat untuk berada di luar pemerintahan karena kalah di Pilpres yang lalu," ujar Fahri.
Fahri juga menyebut PKS perlu mempertimbangkan mengenai aspirasi kader partai yang mungkin masih memiliki perbedaan pandangan.
"Juga berkaitan dengan sumber daya dari jaringan dan kader yang dimiliki sehingga itu (keputusan bergabung atau tidak) harus diambil sebagai persoalan PKS sendiri bukan persoalan partai lain," ujar dia.
Hingga kini, PKS memang belum membuat keputusan resmi akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Namun, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi, sebelumnya memberi sinyal PKS akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
Aboe menyebut, PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode atau 10 tahun berada di luar pemerintahan. "Ini (Pilpres) kan sudah selesai. Ke depan kami kan ingin berbuat untuk bangsa. Kami kemarin kan sudah berpengalaman dua periode kemarin di luar. Jadi kalau pun bisa ke dalam itu positif," ujar Aboe ditemui usai acara Halalbihalal PKS di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 April 2024.
Pilihan editor: Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
