Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kukuhkan 7 Profesor Bidang Ilmu-Ilmu Syariah, UIN Jakarta Jadi PTKIN dengan Guru Besar Terbanyak

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Kampus UIN Jakarta. Dok. UIN Jakarta
Kampus UIN Jakarta. Dok. UIN Jakarta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengukuhkan tujuh guru besar baru di rumpun ilmu-ilmu syariah dalam Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar di Gedung Auditorium Harun Nasution pada Rabu, 8 Mei 2024. Rektor UIN Jakarta, Asep Saepudin Jahar, berharap para guru besar baru yang dikukuhkan turut menjadi bagian penting pengembangan akademik kampus.

Menurut Asep, penambahan guru besar akan menjadi momentum UIN Jakarta untuk meningkatkan produktivitas akademik. "Selain itu, bisa menghasilkan teori baru dan undang-undang yang memiliki spirit hukum Islam sehingga cita-cita membawa Islam dalam berbagai aspek kehidupan akan terasa nyata,” kata Dede dilansir laman UIN Jakarta, Kamis, 9 Mei 2024. 

Pengukuhan ketujuh guru besar kali ini menjadikan UIN Jakarta sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN yang memiliki jumlah guru besar terbanyak. Total guru besar di UIN Jakarta saat ini berjumlah 138 orang. 

Menurut rektor, penambahan guru besar di lingkungan UIN Jakarta menjadi bagian penting dalam pengembangan akademik perguruan tinggi. Sebab, inti reputasi perguruan tinggi ada pada guru besar melalui pelaksanaan tanggung jawab akademik masing-masing. 

Seluruh guru besar yang dikukuhkan merupakan pengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum. Guru besar yang dikukuhkan adalah Rahman Dahlan (Guru Besar Bidang Ilmu Ushul Fikih), Hasanuddin (Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Muamalah), Yayan Sopyan (Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam), dan Mesraini (Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Munakahat). Lalu, Wardah Nuroniyah (Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam), Asmawi (Guru Besar Bidang Ilmu Ushul Fikih), dan Alimin (Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir). 

Prosesi pengukuhan para guru besar ditandai pembacaan surat keputusan menteri tentang pengangkatan masing-masing guru besar, pemasangan selempang guru besar, dan orasi ilmiah para guru besar. Selain itu, prosesi pengukuhan turut menayangkan pidato Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amien, dan ucapan selamat dari berbagai kolega para guru besar yang dikukuhkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengukuhan ketujuh guru besar baru ini diapresiasi pimpinan senat UIN Jakarta, Dede Rosyada. Profesor Dede berharap dengan bertambahnya guru besar bisa meningkatkan karya akademik, penemuan teori serta teknologi baru yang dikembangkan oleh UIN Jakarta. 
 

Pesan Rektor UIN Jakarta untuk Guru Besar 

Rektor Asep Jahar tak lupa mengapresiasi perjuangan para guru besar atas pencapaian akademik di bidang ilmunya masing-masing. Namun, ada tanggung jawab yang besar yang harus diemban.

Rektor menurutkan bahwa guru besar adalah guru sejati yang berarti mengajarkan dan menjadi pembimbing. Bukan berarti setelah menjadi guru besar justru menjauh dari mahasiswanya atau bahkan susah dihubungi. “Ini adalah ironi yang tidak mungkin dan tidak boleh terjadi di dalam perguruan tinggi,” katanya.

Pilihan editor: Mahasiswa UIN Jakarta Sebut Kampus Tarik Ulur Protes Kenaikan UKT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kemendikbudristek Jelaskan Kriteria Asesor dalam Proses Pengajuan Guru Besar

2 hari lalu

Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Lukman. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Kemendikbudristek Jelaskan Kriteria Asesor dalam Proses Pengajuan Guru Besar

Kemendikbudristek mengatakan hasil desk evaluasi mencatat sebanyak 253 orang calon asesor yang akan mengikuti tes asesmen


Agar Skandal Guru Besar Tak Terulang, Kemendikbudristek Cegah dengan Sosialiasi Aturan

3 hari lalu

Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Lukman. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Agar Skandal Guru Besar Tak Terulang, Kemendikbudristek Cegah dengan Sosialiasi Aturan

Kemendikbudristek mengimbau kepada masyarakat yang memiliki bukti dugaan pelanggaran pengajuan guru besar dapat melaporkannya


Syarat Pengajuan Guru Besar Tak Berubah, Kemendikbudristek Hanya Gunakan Screening Awal

3 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Syarat Pengajuan Guru Besar Tak Berubah, Kemendikbudristek Hanya Gunakan Screening Awal

Kemendikbudristek menyatakan persyaratan pengajuan guru besar tidak ada perubahan, meski banyak menemukan pelanggaran di tahun sebelumnya.


Deretan Rektor yang Tak Mau Cantumkan Gelar di Dokumen kecuali Urusan Akademik

3 hari lalu

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid. Tempo/Pribadi Wicaksono
Deretan Rektor yang Tak Mau Cantumkan Gelar di Dokumen kecuali Urusan Akademik

Sejumlah rektor menyatakan tidak mencantumkan gelar mereka di surat dan dokumen, kecuali yang berhubungan dengan urusan akademik


Penjelasan Rektor UPNVJ soal Jurnal yang Dinilai Melanggar Kode Etik Berat

3 hari lalu

Rektor di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) periode tahun 2022-2026 Dr. Anter Venus, MA, Comm. ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti
Penjelasan Rektor UPNVJ soal Jurnal yang Dinilai Melanggar Kode Etik Berat

Komisi Etik Penulisan UPNVJ menduga adanya pelanggaran etik kategori berat yang dilakukan oleh enam staf pengajar, termasuk rektor.


Unair Minta Guru Besar Tidak Tulis Gelar di Luar Kepentingan Akademik, Rektor: Bentuk Sakralisasi

5 hari lalu

Rektor Unair M. Nasih sebut guru besar tidak perlu tulis gelar di luar kepentingan akademik, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: Hanaa Septiana/TEMPO
Unair Minta Guru Besar Tidak Tulis Gelar di Luar Kepentingan Akademik, Rektor: Bentuk Sakralisasi

Nasih juga menyarankan penilaian guru besar harus lebih kuat dan disaring lagi.


Skandal Guru Besar, Rektor Unair Sarankan Penilaian dengan Digitalisasi

5 hari lalu

Rektor UNAIR Prof Nasih saat acara Tasyakuran Dies Natalis ke-68 UNAIR. Foto: PKIP UNAIR
Skandal Guru Besar, Rektor Unair Sarankan Penilaian dengan Digitalisasi

Kecurangan yang terjadi diakibatkan karena proses penilaian guru besar masih melibatkan manusia atau orang.


Rektor UII Fathul Wahid: Kami Tak Ingin Politisi dan Pejabat Mengejar Gelar Profesor demi Status

6 hari lalu

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid. Tempo/Pribadi Wicaksono
Rektor UII Fathul Wahid: Kami Tak Ingin Politisi dan Pejabat Mengejar Gelar Profesor demi Status

Rektor UII Yogyakarta membuat surat edaran yang memerintahkan agar gelar profesornya tak perlu dicantumkan dalam sejumlah dokumen.


Rektor UII Ogah Pakai Titel, Minta Gelar Akademik Tak Ditulis di Dokumen Kampus

6 hari lalu

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid. Tempo/Pribadi Wicaksono
Rektor UII Ogah Pakai Titel, Minta Gelar Akademik Tak Ditulis di Dokumen Kampus

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid tak ingin adanya jabatan profesor menambah jarak sosial di lingkungan kampusnya.


Pernyataan Akademik Paguyuban Profesor Jabar-Banten Kritik Aturan Soal Profesor Kehormatan

6 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Pernyataan Akademik Paguyuban Profesor Jabar-Banten Kritik Aturan Soal Profesor Kehormatan

Paguyuban Profesor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Barat dan Banten membuat pernyataan akademik terkait masalah penetapan dosen dalam jabatan akademik guru besar atau profesor. Ketua Umum Paguyuban tersebut, Eddy Jusuf Supardi mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki ketentuan peraturan perundang-undangan dan proses penetapan profesor sesuai hakikatnya.