TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md., Todung Mulya Lubis, mengungkapkan tema besar yang akan dibawa sebagai permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
"Ya pasti temanya TSM (kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif)," kata Todung saat dihubungi Tempo pada Senin malam, 11 Maret 2024.
Sebab, dia menduga pencoblosan suara, penggelembungan suara maupun hasil rekapitulasi suara asal muasalnya dari TSM. Jadi, kata dia, ketika pemilih datang ke kotak suara itu sudah diatur mindset-nya.
"Akibat intimidasi, akibat bansos, akibat kriminalisasi, akibat segala macam bentuk-bentuk tekanan dan indoktrinasi yang terjadi sebelum pencomblosan," ucap Todung.
Dia menjelaskan, hal tersebut lah yang menggiring para pemilih untuk memilih paslon tertentu. Oleh sebab itu, pihaknya akan menjadikan kecurangan TSM menjadi tema besar dalam permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum alias PHPU ke MK.
Hal senada diungkapkan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangan resminya. Dia mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke MK sebagai upaya gugatan PHPU setelah diumumkan KPU.
"Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM," kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin.
Sebab, dia menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Henry mencontohkan, kekalahan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah juga tidak terlepas dari mobilisasi kekuasaan.
Padahal, Ganjar pernah menjabat gubernur di provinsi itu selama 10 tahun. Selain itu, provinsi tersebut merupakan basis suara PDIP.
“Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot,” lanjut Henry.
Pilihan Editor: Erina Gudono Menantu Jokowi di Bursa Pilkada Sleman 2024, Gerindra DIY Ajukan ke Prabowo Jika Layak
