TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Sukamta, mengatakan diterima atau ditolaknya PKS bergabung di pemerintahan baru merupakan hak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan tidak ada urusan apabila Partai Gelora menolak PKS. Sebab, hal itu merupakan wewenang Prabowo.
“Kalau soal itu (penolakan Partai Gelora), urusan PKS kan dengan Pak Prabowo,” kata Sukamta saat dihubungi Tempo, Kamis, 9 Mei 2024.
Sukamta mengatakan saat ini PKS dan pihak Prabowo masih terus berkomunikasi dua arah untuk membahas proses yang masih berjalan. Ia menegaskan keputusan gabung atau tidak tergantung pada Majelis Syura PKS. Namun ia tidak mengungkap kapan keputusan akan dibuat. “Tergantung proses yang berjalan,” kata dia.
Hingga saat ini, PKS belum membuat keputusan resmi apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi telah memberi sinyal PKS akan bergabung.
Namun wacana PKS merapat mendapat penolakan dari Partai Gelora. Diketahui, Gelora merupakan salah satu partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo-Gibran di pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik tidak ingin PKS bergabung dalam gerbong Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo-Gibran. Ia menganggap PKS selama ini telah menunjukkan sikap politik dan ideologi yang berbeda dengan dua figur itu.
"Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti, lalu mulai dari nol lagi," kata Mahfuz, Senin, 29 April 2024.
Setali tiga uang, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. "Keinginan PKS bergabung dengan presiden dan wapres terpilih Prabowo-Gibran, itu tidak ada masalah dengan partai lain, apalagi Gelora yang belum mendapatkan posisi di legislatif pusat," ucap Fahri saat dihubungi Tempo pada Senin, 29 April 2024.
Kendati demikian, sejumlah partai politik lainnya yang juga berada di dalam KIM, seperti Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Demokrat, justru membuka peluang PKS untuk bergabung di kubunya. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan Partai Gelora tidak menolak kehadiran PKS untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. "Saya tidak melihat Gelora menolak," ujar Muzani di kawasan Pademangan, Jakarta, 4 Mei lalu.
Hingga kini masih ada dua partai di luar koalisi Prabowo-Gibran yang belum menyatakan bergabung, yakni PKS dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan NasDem lebih dulu menyatakan bergabung.
YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | ANTARA
Pilihan Editor Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang
