TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemenuhan gizi dari program makan siang gratis yang digagas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum dibicarakan oleh jajaran menteri kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Itu belum dibicarakan ya. Itu belum dibicarakan," kata Menkes Budi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.
Budi mengatakan program makan siang gratis memang dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja pemerintah (RKP) 2025 pada Senin kemarin, 26 Februari 2024.
Dia menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 disiapkan dengan memperhitungkan anggaran untuk transisi pemerintahan selanjutnya. Salah satunya program andalan Prabowo-Gibran, yakni makan siang gratis.
Meski begitu, menurut Budi, program pemenuhan gizi untuk bayi dan ibu hamil, terutama dalam pengentasan kasus stunting masih terus berjalan.
Pada pemerintahan selanjutnya, program pemenuhan gizi itu ditambah bukan hanya balita, tetapi juga anak-anak melalui program makan siang.
"Jadi ini udah ada sekarang ditambah bukan hanya balita, tapi di atas balita juga ingin kita tambah dengan program makan siang," kata Budi.
Ia menambahkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sudah terbiasa dengan budaya makan bersama, contohnya di sekolah atau pesantren.
"Perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia sudah terjadi, sehingga kita formalkan saja," katanya.
Saat ditanya terkait pemenuhan gizi berdasarkan anggaran tersebut, Menkes Budi menilai perhitungan untuk masing-masing daerah bisa saja berbeda. "Kalau di Jogja ya cukup," kata Budi.
Airlangga: Program makan siang merupakan amplop anggaran
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pembahasan program makan siang dalam kabinet Jokowi itu merupakan amplop anggaran.
Secara umum metode amplop dapat dipahami sebagai cara menganggarkan pengeluaran dengan menyisihkan uang sesuai pos-pos kebutuhannya.
“Harus dibaca detailnya lagi,” kata Airlangga, ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024.
Ketika ditanya mengapa program Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak dibahas oleh Pemerintah Jokowi, Airlangga menjawab program mereka, “Nggak pake anggaran.”
Selanjutnya: Ketua Umum Partai Golkar ini enggan...
