PDIP sudah lama prediksi
Adapun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan soal sikap Presiden Jokowi yang menyatakan bisa memihak itu sudah lama diprediksi internal partainya.
"(Keberpihakan Presiden Jokowi dalam Pemilu itu) itu hal yang sudah diprediksi lama," kata Hasto.
PDIP mengaku tak kaget dengan pernyataan Jokowi yang akhirnya diungkap secara terang-terangan itu.
"Tidak (kaget), hanya sebelumnya kami di PDIP berdoa, berharap, beliau (presiden) masih dapat menjalankan legacy-nya sebagai pemimpin," kata dia.
PDIP pun telah mengamati di tataran masyarakat umum, muncul banyak sentimen negatif atas pernyataan Jokowi tersebut.
"Kami melihat reaksi dari kelompok-kelompok pro demokrasi dari kalangan akademisi, kalangan mahasiswa, dari kalangan yang mendambakan agar pemilu bisa berjalan dengan fair ternyata menimbulkan suatu sentimen yang kurang positif di dalam tradisi kepemimpinan untuk demokrasi kita," kata Hasto.
Sebab, kata Hasto, sesuai dengan konstitusi, Jokowi selaku kepala negara seharusnya bisa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
"Harusnya memastikan kedaulatan rakyat betul-betul dikedepankan, dengan memilih pemimpin yang memiliki gagasan komitmen kerakyatan dan mampu bertanggungjawab pada lebih 270 juta rakyat Indonesia," kata dia. "Bukan kekuasaan yang dikedepankan, tetapi ide gagasan dan track record dari pemimpin yang seharusnya dapat diangkat oleh pemimpin nasional kita."
Hasto menuturkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilih mendengarkan suara masyarakat.
"Ibu Mega tetap memilih berkontemplasi, mendengarkan suara rakyat dan memberikan direction (arahan) kepada seluruh tim pemenangan Pak Ganjar Pak Mahfud," ujarnya.
Mega, kata Hasto, tetap menginstruksikan kepada para kader untuk tetap berada di dalam koridor kerakyatan bergerak turun ke bawah mendekati masyarakat. "Suara itu kan dari rakyat bukan dari elite," kata dia.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu. Yang paling penting menurut Jokowi adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.
"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," kata Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.
Jokowi tidak pernah terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024, yang diikuti oleh putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, pasangan capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo. Netralitas presiden dalam pemilu sudah berulangkali disuarakan kubu rival.
Ketika ditanya apakah dirinya berpihak dalam pemilu 2024, Jokowi di Halim bertanya balik kepada wartawan. "Saya tanya, memihak nggak?" katanya disusul senyuman. Ia kemudian mengingatkan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara.
SULTAN ABDURRAHMAN | PRIBADI WICAKSONO
Pilihan Editor: Alasan Ganjar Minta Mahfud Md Mundur dari Kabinet, Singgung Akun Kemhan Bertagar Prabowo-Gibran 2024
