Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Ganjar Minta Mahfud Md Mundur dari Kabinet, Singgung Akun Kemhan Bertagar Prabowo-Gibran 2024

Reporter

image-gnews
Calon Wakil Presiden nomor urut tiga Mahfud Md mengagungkan tiga jari dalam deklarasi Ganjar-Mahfud oleh Slank di Gang Potlot, Kalibata, Jakarta Selatan pada Sabtu, 20 Januari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Calon Wakil Presiden nomor urut tiga Mahfud Md mengagungkan tiga jari dalam deklarasi Ganjar-Mahfud oleh Slank di Gang Potlot, Kalibata, Jakarta Selatan pada Sabtu, 20 Januari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Iklan

TEMPO.CO, Kendal -Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan agar pejabat negara yang maju di Pemilu Presiden 2024 agar mundur guna menghindari konflik kepentingan atau conflict of interest.

"Maka, saya sarankan mundurlah, berubahlah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud Md yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam)," kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Selasa, 23 Januari 2024.

Pernyataan Ganjar menanggapi unggahan akun media sosial 'X' Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral memakai tagar Prabowo-Gibran 2024. Menurut dia, ada potensi terjadinya konflik kepentingan peserta pilpres bila tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, potensi tersebut harus diwaspadai.

"Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest," ujar Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye berkedok kunjungan kerja.

"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," kata Ganjar.

Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundurlah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu ga bisa lagi Semua orang akan merasa fair," kata Ganjar.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menilai Mahfud Md tidak perlu mundur sebagai Menkopolhukam karena kinerjanya baik dan dibutuhkan Presiden Joko Widodo di pemerintahan.

"Buat saya, kalau untuk Prof Mahfud, ya, lebih baik jangan mundur; karena selama ini kinerja beliau sangat baik dan dibutuhkan Pak Presiden (Joko Widodo) sebagai Menkopolhukam," kata Kaesang di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu, 20 Januari 2024.

Pernyataan Kaesang merespons wacana yang beredar bahwa capres dan cawapres pemegang jabatan di pemerintahan sebaiknya mundur supaya bisa fokus kampanye Pilpres 2024. Dengan begitu, kesibukan kampanye para capres-cawapres yang masih menjadi pejabat publik tidak akan mengganggu fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Pilihan Editor: Buntut Tagar PrabowoGibran di Akun X Kemhan, Imparsial Minta Jokowi Copot Prabowo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Trump Gelar Kampanye Pertama setelah Percobaan Pembunuhan

6 jam lalu

Trump Gelar Kampanye Pertama setelah Percobaan Pembunuhan

Ini akan menjadi acara kampanye bersama pertama Donald Trump-JD Vance sebagai calon presiden-wakil presiden resmi AS dari Partai Republik.


Komite Nasional Demokrat Berkukuh Calonkan Biden sebagai Capres AS

8 jam lalu

Presiden AS Joe Biden berbicara di acara NATO untuk memperingati 75 tahun aliansi tersebut, di Washington, AS, 9 Juli 2024. REUTERS/Yves Herman
Komite Nasional Demokrat Berkukuh Calonkan Biden sebagai Capres AS

Komite Nasional Demokrat (DNC) menegaskan tetap mencalonkan Presiden Joe Biden sebagai kandidat untuk pemilihan presiden Amerika Serikat 2024


Telepon Zelensky, Trump Janji Akhiri Perang Ukraina-Rusia

16 jam lalu

Telepon Zelensky, Trump Janji Akhiri Perang Ukraina-Rusia

Kandidat presiden AS dari Partai Republik Donald Trump mengatakan pada Jumat bahwa ia telah menelepon pemimpin Ukraina, Zelensky


Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

2 hari lalu

Suasana sidang gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pelanggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap KPU RI pada Kamis, 18 Juli 2024 di ruang sidang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. TEMPO/Desty Luthfiani
Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

Kendati Gibran sudah terpilih sebagai wapres, namun gugatan PDIP atas keputusan KPU tetap berlanjut di PTUN Jakarta.


Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

4 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

Guspardi Gaus menuturkan Komisi II DPR tetap akan mengawasi anggota KPU.


Donald Trump Gunakan Foto Pascapenembakan untuk Situs Penggalangan Dana Kampanye

4 hari lalu

Penampakan wajah kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump yang berdarah saat dibantu oleh personel Dinas Rahasia AS setelah dia ditembak di telinga kanannya saat kampanye di Butler Farm Show di Butler, Pennsylvania, AS, 13 Juli 2024. Penembakan itu terjadi kurang dari empat bulan sebelum pemilu presiden Amerika Serikat pada 5 November 2024. REUTERS/Brendan McDermi
Donald Trump Gunakan Foto Pascapenembakan untuk Situs Penggalangan Dana Kampanye

Situs web Donald Trump tampak menampilkan foto dirinya dengan wajah terkena percikan darah setelah selamat dari insiden penembakan.


Donald Trump Pilih J.D. Vance sebagai Calon Wakil Presiden

4 hari lalu

Kandidat Partai Republik di Senat AS J.D. Vance berbicara bersama dengan mantan Presiden AS Donald Trump saat rapat umum untuk mendukung kandidat Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu, di Dayton, Ohio, AS, 7 November 2022. REUTERS/Shannon Stapleton
Donald Trump Pilih J.D. Vance sebagai Calon Wakil Presiden

Calon presiden Donald Trump dari Partai Republik resmi memilih J.D. Vance, seorang Senator dari Ohio sebagai calon wakil presidennya.


Mayoritas Anak Polisi Lolos Seleksi Catar Akpol di NTT, Ombudsman Curigai Konflik Kepentingan

5 hari lalu

Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton. Foto: ANTARA/Bernadus Tokan/am
Mayoritas Anak Polisi Lolos Seleksi Catar Akpol di NTT, Ombudsman Curigai Konflik Kepentingan

Delapan dari sebelasa peserta yang lolos calon taruna Akpol di NTT merupakan anak polisi


Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 Miliar yang Belum Dibayar Pemerintah Sejak Krismon: Saya Mencari Keadilan

5 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 Miliar yang Belum Dibayar Pemerintah Sejak Krismon: Saya Mencari Keadilan

Jusuf Hamka berencana menggugat class action pemerintah karena tak kunjung membayar utang Rp 800 miliar sejak masa krisis moneter pada 1998.


Jusuf Hamka Akan Minta Petunjuk Prabowo Subianto jika Utang Negara Rp 800 Miliar Belum Juga Dibayar

5 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Akan Minta Petunjuk Prabowo Subianto jika Utang Negara Rp 800 Miliar Belum Juga Dibayar

Kalau utangnya belum dibayar sampai Presiden Jokowi lengser, Jusuf Hamka akan meminta petunjuk kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.