TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu ramai menuai respons dari berbagai kalangan, termasuk dari calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo.
Dilansir dari Tempo, Anies berujar hal tersebut berbeda dengan yang dia dengar sebelumnya. "Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies saat ditemui di Kepatihan Yogyakarta pada Rabu, 24 Januari 2024.
Anies pun menyampaikan agar masyarakat bisa mencerna dan menimbang sendiri makna pandangan Jokowi itu. Pasalnya, sikap tersebut dia anggap tidak konsisten.
"Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta.
Diketahui, Jokowi bersama tiga calon presiden peserta Pilpres 2024 pernah membahas persoalan netralitas dalam jamuan makan siang di Istana Negara, Jakarta pada 30 Oktober 2023 lalu.
Saat itu Anies bercerita bahwa dia menyampaikan kepada Jokowi agar bisa menjaga netralitas sebagai presiden selama berlangsungnya Pemilu 2024. Jokowi, kata Anies, menyambut pesan tersebut dengan positif ketika itu.
Anies pun berujar bisa berdiskusi dengan lancar bersama Jokowi. "Beliau merespons positif dan baik sehingga diskusi kita tadi lancar," ucapnya.
Menurut Anies, para pakar hukum tata negara bisa memberi penjelasan soal bagaimana hukum yang berlaku sehubungan dengan hal itu.
"Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan, apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak?" kata Anies saat ditemui di Kepatihan Yogyakarta pada Rabu, 24 Januari 2024.
Menurut Anies, para pakar hukum tata negara perlu memberikan penjelasan itu karena proses bernegara tetap terjaga baik. Dia mengatakan setiap orang tidak boleh merujuk kepada selera atau kepentingan yang mungkin menempel pada diri dan kelompoknya dalam bernegara.
Anies lalu menyatakan pihaknya ingin menjaga supaya Indonesia tetap menjadi negara hukum. Menurutnya, dalam negara hukum semua harus menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum.
Reaksi Ganjar
Sementara Ganjar enggan menanggapi pernyataan Jokowi yang menyatakan presiden bisa memihak dan ikut berkampanye dalam Pemilu 2024.
"Halah, nonton (teater) iki wae, kok (tanya soal) presiden, enggak (komentar), nonton ini saja," kata Ganjar usai menonton pementasan teater lakon Musuh Bebuyutan di Taman Budaya Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Rabu, 24 Januari 2024.
Ganjar yang datang bersama cawapres Mahfud Md dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto malam itu justru membicarakan soal pentas teater yang digawangi seniman monolog Butet Kartaradjasa itu.
"Pertunjukkan (teater) ini kan dulu pernah hampir tidak berjalan namun akhirnya bisa, menurut saya inilah ekspresi para seniman memberikan catatan kritik sosial," kata dia. "Jadi kalau ada yang mendengarkan (soal kritik dari teater) ini jangan baper (bawa perasaan)."
"Nikmati saja, kita merasakan rasanya masyarakat," ujar Ganjar lagi.
Selanjutnya: PDIP sudah lama prediksi
