Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, yang juga hadir dalam diskusi tersebut menyatakan pemerintah Indonesia menjamin perlindungan terhadap para penyandang disabilitas sejak lahir.
Menurut dia, hal itu merupakan bentuk keseriusan pemerintah yang ingin menyetarakan para penyandang disabilitas dalam pembangunan manusia.
"Pemerintah menempatkan dalam siklus besar pembangunan manusia itu disabilitas menjadi salah satu core," kata Nunung.
Bentuk konkret dari perlindungan tersebut, menurut Nunung adalah dengan penyediaan penanganan medis sejak dini dan juga sekolah-sekolah khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas.
"Pendidikan khusus menempatkan dan memberikan sistem kurikulum, yang tentunya berbeda pada saudara kita yang mengalami, disabilitas mental," ujarnya.
Selain itu, Nunung juga menyatakan pemerintah memberikan akses permodalan kepada para penyandang disabilitas melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kementerian Sosial.
"Itu ternyata mereka mampu bangkit. Mereka mampu menjadi produktif, bahkan ada yang bisa menciptakan tenaga kerja sehingga yang bersangkutan juga menampung tenaga-tenaga kerja-kerja ini," kata dia.
Bagi penyandang disabilitas yang tak bisa beraktivitas sama sekali, Nunung menyatakan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan bantuan sosial secara permanen. Dia mengklaim berbagai program yang dimiliki Indonesia ini masih sangat jarang diadopsi oleh negara-negara lain di kawasan ASEAN.
Dia pun berharap desain besar pembangunan manusia yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari inti seperti yang dimiliki oleh Indonesia bisa diadopsi oleh negara-negara peserta AHLF 2023 ini.
"Setidaknya framework itu bisa diadopsi untuk menempatkan pusat tadi. Disabilitas sebagai pusat (pembangunan manusia) merupakan bagian penting. Ini salah satu bentuk kontribusi indonesia untuk bisa bersama-sama dengan negara ASEAN lainnya menempatkan disabilitas sebagai pusat pembangunan," kata dia.
Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 yang dibuka Menteri Sosial Tri Rismaharini ini akan digelar hingga Kamis, 12 Oktober 2023. Forum ini diikuti oleh Menteri dan Pejabat Senior ASEAN yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial dan pembangunan di badan sektoral terkait, entitas terafiliasi ASEAN dan mitra. Selain itu ada juga delegasi dari beberapa negara selain negara ASEAN seperti Timor Leste, Amerika Serikat, Australia dan Inggris.
