2. Transparansi Akuntabilitas
Anggota Komisi II DPR itu menjelaskan bahwa ia tidak menolak investasi. Namun saat ini investasi itu jika melihat dari negara-negara di Eropa, ada eco labeling, eco deforestasi, tidak merusak, climate change dan sebagainya. Artinya persyaratan-persyaratan investasinya harusnya sesuai dengan standar Green development, standar yang eco friendly, eco society dan eco society friendly.
"Nah di sini, transparansi akuntabilitas sangat dibutuhkan, tidak ada proses yang terburu-buru yang menghasilkan kebaikan, kalau kata baginda nabi, terburu-buru itu datangnya dari setan dan karena itu pasti membawa keburukan, dan karena itu musyawarah mendengar kemudian mencari solusi terbaik mestinya dilakukan," terang Mardani.
Menurutnya, kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya harus dibongkar dan harus diusut untuk mengetahui siapa dalangnya dan pelakunya, agar jangan sampai membiarkan hukum tajam kemana dan tumpul kemana.
3. Kontrak Politik untuk Capres dan Cawapres
Mardani mengajak masyarakat untuk menilai seluruh capres dan cawapres soal tawaran masing-masing pihak untuk kasus yang menimbulkan dilema pembangunan dengan suara rakyat. Menurutnya, calon presiden dan wakilnya harus jelas dan tegas.
"Seperti apakah calon presiden, calon wakil presiden kita ke depannya menyelesaikan masalah ini, tidak bisa masalah ini dibiarkan karena satu nyawa itu mahal, ada masa depan yang dihilangkan, ada hak yang dihilangkan dan juga ada kesempatan yang dihilangkan karena itu, ini harus dijadikan kontrak politik yang jelas," ujarnya.
Ia meminta masyarakat untuk menanyakan ke semua capres dan cawapres apa perspektif dan kebijakan mereka soal PSN ke depannya, seperti apa desainnya. Dia menilai ini sangat diperlukan, sehingga nanti dapat mengikat siapa pun pemimpin masa depan agar memiliki perspektif yang sesuai dengan konstitusi.
NUR KHASANAH APRILIANI
Pilihan Editor: Awal Mula Penyebab Konflik Proyek Rempang dan Janji Pemerintah
