TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan cukup sedih dengan peristiwa konflik agraria di Pulau Rempang, Batam. Dia merasa pemerintah seperti tidak belajar dari Proyek Strategis Nasional era Jokowi yang sudah berjalan seperti pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Wadas, Pulau Rempang, Air Bangis, dan bahkan ada beberapa lokasi lainnya yang sudah terdaftar sebagai PSN.
"Cerita sedih ini terjadi, dan saya ingin ngangkat pembangunan itu bukan tentang pertumbuhan ekonomi, bukan tentang berapa billion US dollar investasi masuk, bukan tentang berapa pendapatan perkapita, tetapi konstitusi menegaskan kita harus melindungi segenap bangsa, itu kewajiban nomor satu, every single of our citizen itu punya hak," kata Mardani dalam diskusi Indonesia Leaders Talk di PKSTV pada Jumat malam, 29 September 2023.
Oleh karena itu, ia menilai pemerintah tidak boleh berpihak kepada satu sisi karena keadilan wajib ditegakkan. Mardani menegaskan bahwa negeri Ini bukan untuk para investor saja, bukan untuk pertumbuhan ekonomi saja, tetapi yang utama haruslah dalam fungsi melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tiga Poin yang Diminta
1. Negara Harus Hadir Untuk Rakyat
Ia menegaskan, negara harus membela rakyat, jika memang ada warga yang tidak memiliki sertifikat tanah, pemerintah harusnya membantu pengurusan serifikat. "Kalau ada cerita mereka enggak ada serifikat, ya disertifikatkan negara yang aktif, kalau tidak ada anggarannya kami di Komisi II (DPR) siap berjuang untuk mewujudkan anggaran itu, jangan hal yang asasi dikalahkan oleh hal yang sifatnya administratif, administratif mah datang belakangan," jelasnya.
Menurutnya, hal yang bersifat administratif harusnya digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk rakyat dan bukan malah sebaliknya, misalnya, menjadi alat untuk menggusur rakyat, apalagi menyengsarakan rakyat. "Tetapi PSN ini banyak yang timbul, apalagi kalau kita melihat Pulau Rempang, persetujuannya baru Agustus seingat saya 2023 dan langsung aksi. Kasihan sekali masyarakat, karena masyarakat itu bukan sekedar pindah, ada sejarah yang dicabut, ada akar yang dicabut, ada budaya yang hilang, ada kenangan yang hilang," kata dia.
Selanjutnya 2. Transparansi Akuntabilitas...
