Pelaksana tugas Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan partainya hingga kini masih mendukung Pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Meski begitu, juga tak menolak apabila sistem proporsional tertutup diberlakukan. Ia meyakini, MK akan memutus dengan arif dan bijaksana soal ini.
"Kami menyadari sepenuhnya bahwa tentu Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan politik, kebutuhan demokrasi di tanah air," kata Mardiono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 29 Mei 2023.
Terkait riuhnya isu MK akan mengembalikan sistem proporsional tertutup, Mardiono berharap keputusan yang keluarkan MK nantinya menciptakan kondisi kondusif, sehingga pemilu 2024 dapat berjalan dan hasilnya bisa dinikmati rakyat.
"Kami prinsipnya, karena pemilu sudah berjalan, pemilu sudah masuk tahapan itu, alangkah arif dan bijaksana kalau kemudian itu bisa diputuskan misalnya pelaksanaan Pemilu 2024 masih menggunakan sistem yang sama," ucapnya.
7. PSI
Secara tegas, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan partainya menolak sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024. Grace berujar sistem coblos partai itu betul-betul mencederai demokrasi di Indonesia dan mendorong penguatan oligarki partai.
Menurutnya sistem proporsional tertutup hanya akan berorientasi pada keluarga dan pemilik modal. Pasalnya sistem tersebut membuka peluang partai untuk melakukan tindakan yang semena-mena.
"Semoga jangan sampai terjadi. Dengan proporsional tertutup, partai itu akan punya kekuatan yang sangat absolut, sehingga rasanya buruk untuk demokrasi kita" kata dia kepada Tempo di Jakarta, Rabu, 1 Januari 2023.
8. Golkar
Golkar turut menjadi partai yang menolak diberlakukannya sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta pelaksanaan pemilu tetap dengan sistem proporsional terbuka. Menurutnya, perubahan menjadi sistem proporsional tertutup seharusnya dilakukan sebelum tahapan Pemilu. Jika MK ingin mengubah sistem Pemilu, menurut Doli hal tersebut hanya akan menguras energi, mengingat separuh tahapan Pemilu sudah berjalan.
"Kan kita sudah memulai tahapan itu pada 14 Juni. Dan sekarang kan tahapan itu semakin maju, semua orang sudah mendaftarkan bakal calegnya. Semua tingkatan. Jadi menurut saya jika ditetapkan berbeda dari yang sekarang, atau yang selama ini sudah berlaku, ini akan menguras energi lagi," katanya.
9. PAN
Wakil Ketua MPR Yandri Susanto yang juga politikus PAN mengatakan MK sudah seharusnya menolak gugatan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Yandri, jika benar menyetujui sistem pemilu proporsional tertutup, itu berarti MK bermain dua kaki.
“Kalau sampai MK memutuskan hal yang berbeda dari yang tahun 2008, itu artinya MK sedang bermain dua kaki,” kata Yandri dalam konferensi pers yang dihadiri 8 ketua fraksi DPR tentang penolakan kembalinya sistem proporsional tertutup, di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno turut merespons kabar soal sistem proporsional tertutup. Eddy menyatakan partainya tetap harus siap terhadap apapun sistem pemilu yang akan digunakan. Menurutnya, para parpol membutuhkan perubahan strategi yang cukup mendasar jika Pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup.
"Yang tadinya mengandalkan kekuatan calon anggota legislatif, sekarang mengandalkan kekuatan identitas partai. Ini strategi yang menurut saya berubah," kata dia.
10. PDIP
Berbeda dari partai-partai lain yang menolak Pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP justru mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 dengan sistem tersebut. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap alasan mendukung sistem proporsional tertutup. Menurutnya, sistem proporsional tertutup membuka peluang partai untuk lebih leluasa memilih kader yang dianggap siap dan matang.
"Proporsional tertutup yang mengedepankan aspek-aspek kualitas sebagai seorang leader dalam menjalankan fungsi legislasi anggaran dan pengawasan," kata Hasto usai pertemuan PDIP dan PPP di kantor DPP PPP, Jakarta, pada Senin, 29 Mei 2023.
11. Penolakan 8 Fraksi di DPR
Isu MK disebut bakal menyetujui sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 mengundang respons dari delapan fraksi di DPR RI yang terdiri dari Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Mereka mendesak Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan uji materi sistem pemilihan umum (Pemilu) yang dalam waktu dekat akan segera diputuskan.
Delapan fraksi di DPR tersebut bahkan sempat mengadakan pertemuan akbar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada 8 Januari 2023 lalu. Dalam pertemuan tersebut, menghasilkan poin kesepakatan yakni menolak penggunaan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan alasan delapan parpol sepakat menolak sistem coblos gambar partai adalah demi mewujudkan komitmen menjaga demokrasi Indonesia yang berasaskan kedaulatan rakyat. Selain itu, penggunaan sistem proporsional terbuka juga dinilai sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 2008 dan Undang-Undang Pemilu.
Tak hanya membahas soal sistem proporsional tertutup, delapan partai politik itu juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tetap netral dan independen dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu 2024. Mereka juga mengapresiasi pemerintah yang telah menganggarkan dana untuk penyelenggaraan pemilu. Terakhir, mereka berkomitmen untuk berkompetisi dengan cara yang sehat dan damai.
