TEMPO.CO, Jakarta - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, rencananya, akan dilakukan di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi pada Senin, 1 Mei 2023 besok. Sekitar 50-100 ribu buruh diperkirakan akan menghadiri acara tersebut.
Partai Buruh mengungkapkan akan mengundang calon presiden (Capres) 2024 dan mendapatkan pesan khusus dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait peringatan Hari Buruh tersebut.
Lantas, apa alasan Partai Buruh mengundang Capres 2024? Kenapa pula buruh mendapatkan pesan khusus dari Bawaslu? Berikut rangkuman fakta yang dihimpun Tempo.
Undang Capres
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya berencana mengundang Capres 2024 yang akan didukung oleh Partai Buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional yang bakal digelar besok, 1 Mei 2023.
"Akan ada satu atau dua Capres yang sudah direkomendasi dalam rakernas (rapat kerja nasional) Parta Buruh," tuturnya seperti dikutip dari Tempo, Sabtu, 29 April 2023.
Namun, ia menegaskan Partai Buruh belum memutuskan secara final siapa Capres yang akan didukungnya. Capres yang nanti hadir dalam aksi May Day, kata dia, adalah Capres yang baru ditetapkan dalam rapat kerja nasional (rakernas).
Sedangkan nantinya, Partai Buruh akan menetapkan Capres dukungannya melalui berbagai tahapan. Di antaranya konvensi Capres dan rapat presidium. "Jadi (keputusannya) masih lama. Nanti calon-calon itu akan diundang yang sepertinya 1-2 orang akan hadir," kata dia.
Dapat pesan dari Bawaslu
Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin mengatakan sejumlah pengurus partainya di daerah menerima pesan khusus dari Bawaslu jelang perayaan Hari Buruh Internasional. Dia menyebut Bawaslu meminta agar Partai buruh tidak membawa atribut dan menyuarakan isu perburuhan yang jadi program partai.
“Pesan berbau ancaman ini memberi indikasi bahwa Bawaslu daerah memiliki tendensi politik. Sebagian dari mereka tampaknya sedang bermain politik dengan topeng sebagai pengawas,” kata Said seperti dikutip dari Tempo, Ahad, 30 April 2023.
Ia mengaku heran dengan kebijakan Bawaslu yang hanya dikhususkan kepada salah satu partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu). Dia menyebut hal itu membahayakan demokrasi.
Selanjutnya: Said menegaskan partainya menentang…
