Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Surya Paloh Sebut Sikap Pemerintah Sudah Jelas Dukung Pemilu Proporsional Terbuka

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menerima kunjungan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu 22 Februari 2023. AHY dan Surya Paloh akan mendiskusikan sejumlah isu. Misalnya, gugatan terhadap sistem Pemilu proporsional terbuka, upaya penundaan Pemilu, hingga upaya perubahan dan perbaikan yang mesti dilakukan di masa mendatang. TEMPO/Subekti.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menerima kunjungan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu 22 Februari 2023. AHY dan Surya Paloh akan mendiskusikan sejumlah isu. Misalnya, gugatan terhadap sistem Pemilu proporsional terbuka, upaya penundaan Pemilu, hingga upaya perubahan dan perbaikan yang mesti dilakukan di masa mendatang. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku sudah mengetahui sikap pemerintah ihwal sistem Pemilihan Umum atau Pemilu yang belakangan ini ramai dibicarakan. Menurut Paloh, pemerintah sudah jelas mendukung Pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka.

Oleh sebab itu, saat bersua dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada akhir Januari lalu, Paloh menyatakan tidak membahas topik soal proporsional terbuka maupun tertutup.

“Saya tidak singgung proporsional terbuka dan tertutup ini karena saya tahu sikap pemerintah sudah jelas. Memberikan apresiasi dukungan supaya terbuka. Saya mensyukuri ini,” kata Paloh di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Februari 2023.

Adapun hari ini, Paloh menyambangi Kantor Demokrat dan bertemu dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Salah satu isu yang mereka bicarakan adalah ihwal sistem proporsional terbuka yang saat ini gugatannya sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.

Senada dengan Paloh, AHY mendukung penuh sistem Pemilu tetap ditunaikan menggunakan proporsional terbuka. Menurut dia, proporsional terbuka adalah sistem yang terbaik dan relevan yang dibutuhkan dalam demokrasi Indonesia.

Jika MK mengabulkan penggunaan sistem coblos gambar partai, AHY menyebut demokrasi Indonesia bakal mundur sekian tahun ke belakang. Ia turut menyoroti hak pilih masyarakat yang direduksi jika Pemilu menggunakan sistem tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Bukankah kita ingin memilih yang terbaik? Oleh karena itu, jangan sampai ada hak rakyat yang dirampas sehingga rakyat dipaksa untuk seperti membeli kucing dalam karung,” kata AHY.

AHY turut menyoroti gugatan terhadap sistem Pemilu di tengah tahapan yang sudah berjalan. Dia menyebut upaya itu sebagai gangguan yang menyebabkan kondisi perpolitikan Indonesia tidak tenang.

Padahal, kata dia, untuk isu yang krusial seperti sistem Pemilu, mestinya semua pihak dilibatkan dan diajak bicara.

“Jangan ada paksaan-paksaan tertentu yang bisa kita sesali sebagai bangsa. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa ini semua harus kita jaga,” kata AHY.

Pilihan Editor: PAN Tegaskan Tetap Ingin Pemilu Sistem Proporsional Terbuka

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

7 menit lalu

Koalisi NasDem-Gerindra Karawang mengusung petahana pada Pilkada serentak 2024. ANTARA/Ali Khumaini
Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.


AHY Harap Penyelenggaraan World Water Forum Bisa Beri Solusi Pengelolaan Air Global

4 jam lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
AHY Harap Penyelenggaraan World Water Forum Bisa Beri Solusi Pengelolaan Air Global

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) AHY penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali bisa menciptakan solusi pengeloaan air global


Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

4 jam lalu

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) dalam Rapat Pleno Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dipantau secara daring melalui YouTube Baleg DPR RI di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024.
Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

Nasdem menyatakan penambahan kementerian melalui revisi UU Kementerian Negara menciptakan partisipasi publik.


Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

19 jam lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan


Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

1 hari lalu

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai menjalani pemeriksaan pada Jumat, 17 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

Syahrul Yasin Limpo enggan berkomentar soal hubungannya dengan CEO PT Mulia Knitting Factory sekaligus Wabendum NasDem Hanan Supangkat.


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

3 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

3 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Profil Indira Chunda Thita, Putri Syahrul Yasin Limpo yang Minta Rp 21 Juta ke Kementan untuk Beli Sound System

3 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tiga dari kanan) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Dalam persidangan, saksi mengungkapkan pernah dimintai uang untuk membayar membiayai pembelian mobil merek Toyota Innova seharga Rp500 jutaan untuk anak SYL yang bernama Indira Chunda Thita. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Profil Indira Chunda Thita, Putri Syahrul Yasin Limpo yang Minta Rp 21 Juta ke Kementan untuk Beli Sound System

Indira Chunda Thita, putri Syahrul Yasin Limpo, memulai karir politik di PAN sebelum melompat ke Partai NasDem.