Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi penolakan pengesahan RKUHP di depan Gedung DPR hari ini, Senin, 5 Desember 2022. Foto: Ima Dini Shafira

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, meminta pemerintah mendengarkan masukan masyarakat soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Ia mengatakan hal tersebut ditujukan agar RKUHP yang disahkan nanti akan berkualitas baik.

Atnike mengatakan, suara-suara tersebut dilontarkan agar menjadikan RKUHP nantinya dapat menjamin hak-hak partisipasi dari publik.

 "Hal tersebut untuk memastikan bahwa perubahan dan perbaikan sistem hukum pidana tersebut tetap berada dalam koridor penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia," kata dia dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Senin, 5 Desember 2022.

 Atnike menyebut saat ini masih banyak suara-suara penolakan dari masyarakat dalam pengesahan RKUHP. Ia berkata bisa jadi hal tersebut menunjukkan ada aspirasi masyarakat yang belum didengarkan oleh pemerintah.

"Memang pemerintahan tidak bisa mengakomodir semua kepentingan dan aspirasi. Mungkin bisa jadi ini tanda RKUHP harus ada perbaikan," ujar Atnike.

Selain itu, Atnike menyebut Komnas HAM secara aktif memberikan masukan-masukan kepada pemerintah soal RKUHP. Terbaru, kata dia, Komnas HAM juga telah menyampaikan masukan kepada DPR.

"Dari Komisioner Komnas HAM periode lalu sudah aktif terlibat, yang sekarang juga kami masukkan saran ke Komisi III. Saat ini mungkin hal tersebut langkah yang dapat memperkuat perhatian kami terhadap RKUHP," kata dia.

Baca juga: Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi






Komnas HAM Cabut Perjanjian Jeda Kemanusiaan di Papua

14 jam lalu

Komnas HAM Cabut Perjanjian Jeda Kemanusiaan di Papua

Inisiatif perjanjian Jeda Kemanusiaan dianggap menyalahi prosedur pengambilan keputusan di Komnas HAM.


Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

19 jam lalu

Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3 persen dari pagu dana di desa


Jeda Kemanusiaan Papua Berakhir Pekan Ini, ULWMP Kritik Komitmen Pemerintah RI

23 jam lalu

Jeda Kemanusiaan Papua Berakhir Pekan Ini, ULWMP Kritik Komitmen Pemerintah RI

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menilai Komnas HAM dan pemerintah RI belum menunjukkan komitmen pada kesepakatan ini


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

1 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

1 hari lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

1 hari lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

1 hari lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

1 hari lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

2 hari lalu

Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

Dengan adanya perjuangan dari kader PKB di DPR, Michael berharap larangan penggunaan plastik sekali pakai ini bakal semakin masif.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

2 hari lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.