Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam deklarasi capres Nasdem di NasDem Tower Senin 3 Oktober 2022. Sumber: youtube NasDem TV

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membantah percepatan deklarasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi capres NasDem ada kaitan dengan proses hukum di KPK. Mantan politikus Golkar ini menyebut tidak mengetahui adanya isu dugaan upaya kriminalisasi Anies dalam kasus Formula E yang ditangani KPK. Sebelumnya NasDem mengagendakan deklarasi capres pada November namun dipercepat menjadi 3 Oktober.

"Mana kita tahu, sungguh-sungguh saya tidak tahu kaitan dengan KPK. Semua berjalan masing-masing," katanya menjawab pertanyaan wartawan di NasDem Tower Senin 3 Oktober 2022.

Ia menjelaskan percepatan deklarasi Anies karena hari ini adalah hari baik. Selain itu proses pengambilan keputusan di NasDem tidak rumit sehingga cepat ada putusan. "Saya lihat hari ini jauh sebagai hari baik, sederhana. Saya lihat cahaya bintang, bulan pikirkan hari baik. Sesungguhnya itu yang saya pikirkan. NasDem tidak banyak birokrasi dalam ambil keputusan. Saya bilang bagaimana kalau Senin hari baik. oke cocok. Kemudian ada yang bilang jam satu (siang) dan ada yang bilang jam 10. Ya sudah jam 10. Itu jawaban yang sebenarnya," ucap Surya.

KPK bantah soal isu upaya kriminalisasi terhadap Anies

Adapun Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membantah isu upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Ia menyebut saat ini kasus tersebut masih tahap penyelidikan. Ia juga menyayangkan penanganan kasus korupsi Formula E diseret-seret dalam kepentingan politik pihak tertentu. Menurut KPK, lembaganya telah menangani kasus itu sesuai prosedur hukum.

“KPK sangat menyayangkan, proses penanganan perkara Formula E yang telah taat azas dan prosedur hukum ini justru kemudian diseret-seret dalam kepentingan politik oleh pihak-pihak tertentu,” kata Ali Fikri, Senin, 3 Oktober 2022.

Ali mengatakan lembaganya menangani kasus Formula E karena adanya laporan dari masyarakat. Laporan itu kemudian ditelaah untuk mengetahui apakah kasus itu bisa ditangani oleh KPK atau tidak.

KPK, kata dia, masih mengumpulkan informasi yang diperlukan. Salah satunya dengan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai keterangan. “Dalam proses internal KPK, pada setiap penanganan perkara adalah dengan melakukan ekspose atau gelar perkara,” kata dia.

Ali mengatakan dalam gelar perkara itu tim penyelidik memaparkan hasil pengumpulan informasi. Informasi itu dipaparkan untuk mendapat masukan dari seluruh pihak yang mengikuti forum tersebut. Menurut dia, semua peserta ekspose punya kesempatan sama untuk menyampaikan analisis dan pandangannya. “Pembahasan dilakukan secara konstruktif dan terbuka dalam forum tersebut,” kata dia.

Dengan sistem dan proses yang terbuka, kata dia, penanganan perkara di KPK dipastikan tidak bisa diatur atas keinginan pihak tertentu saja. “Namun setiap penanganan perkara di KPK adalah berdasarkan kecukupan alat bukti,” kata dia.

Meski demikian, Ali mengatakan KPK berkomitmen untuk menangani setiap perkara dugaan korupsi sesuai dengan tugas, kewenangan dan Undang-Undang yang berlaku. Dia mengajak masyarakat untuk mengawasi setiap proses penanganan perkara di KPK. Dia juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang sengaja dihembuskan untuk kepentingan agenda di luar penegakan hukum.

Sebelumnya, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menduga ada upaya untuk mengkriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kasus Formula E. Mantan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan di DKI Jakarta itu menuding upaya itu dilakukan oleh sebagian pimpinan KPK. “Ada indikasi sangat kuat sekali keinginan sebagian pimpinan KPK untuk melakukan upaya politik kriminalisasi untuk menjegal dan menjagal ABW,” kata Bambang lewat pesan teks, Sabtu, 1 Oktober 2022.

Sementara itu, Koran Tempo menulis bahwa KPK telah menggelar ekspose kasus Formula E beberapa kali, termasuk pada Rabu, 28 September 2022. Tiga penegak hukum yang mengetahui gelar perkara itu mengatakan satuan tugas membeberkan hasil penyelidikan timnya dalam gelar perkara.

Hasilnya, kasus Formula E dinilai belum cukup bukti untuk dilanjutkan ke penyidikan. Namun, Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai berkukuh agar kasus itu naik penyidikan. Firli bersama pimpinan KPK lainnya belum bisa dimintai konfirmasi sejak tiga hari lalu.

Baca: NasDem Serahkan Pemilihan Cawapres kepada Anies Baswedan






Dirut Jakpro Dicopot, Politikus PKS: Sukses Gelar Formula E

2 jam lalu

Dirut Jakpro Dicopot, Politikus PKS: Sukses Gelar Formula E

Jakpro di bawah kepemimpinan Widi Amanasto sukses menggelar Fomula E Jakarta di tengah berbagai tekanan.


Anies Baswedan Tidak Diundang ke Reuni 212 di Masjid At-Tin

7 jam lalu

Anies Baswedan Tidak Diundang ke Reuni 212 di Masjid At-Tin

Ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan beberapa kali menghadiri kegiatan Reuni 212 di Monas.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

10 jam lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

11 jam lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


Dirut Jakpro Dicopot, Ketua Komisi DPRD DKI: Ada Faktor X

12 jam lalu

Dirut Jakpro Dicopot, Ketua Komisi DPRD DKI: Ada Faktor X

Politikus PKS itu berharap tidak ada unsur politis dalam pergantian direksi dan komisaris Jakpro.


NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

15 jam lalu

NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

Ali menerangkan ada hambatan yang dihadapi kala partainya bersama Anies Baswedan hendak bersafari, salah satunya ke Aceh.


Pengusaha Diminta Bayar Karyawan sesuai UMP, Jakbar: Sila Warga Mengadu

15 jam lalu

Pengusaha Diminta Bayar Karyawan sesuai UMP, Jakbar: Sila Warga Mengadu

Jakarta Barat mengingatkan seluruh pengusaha di wilayah tersebut untuk menggaji karyawan sesuai batas Upah Minimum Provinsi (UMP).


Warga Kampung Susun Bayam Ingin Seperti Kampung Susun Akuarium: Masuk Dulu, Tarif Belakangan

16 jam lalu

Warga Kampung Susun Bayam Ingin Seperti Kampung Susun Akuarium: Masuk Dulu, Tarif Belakangan

Warga Kampung Susun Bayam minta mereka diperbolehkan menempati hunian. Warga tenang peroleh kepastian baru bahas tarif dan adminnistrasi.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

22 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

1 hari lalu

Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

Hasil survei terbaru Charta Politika menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo unggul sisi elektabilitas calon presiden dengan angka 32,6 persen.