Masyarakat Sipil Beberkan Kondisi HAM di Indonesia ke PBB

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti tiba untuk menjalani pemeriksaan perdana usai ditetapkan tersangka oleh Kepolisian di Polda Metro Jaya, Senin, 21 Maret 2022. Dalam video tersebut keduanya mengungkapkan nama-nama penguasa yang diduga bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua, salah satunya adalah Luhut. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil menyampaikan pandangannya mengenai kondisi Hak Asasi Manusia atau HAM di Indonesia kepada Persatuan Bangsa Bangsa. Penyampaian itu dilakukan dalam Pre-Session 4th Cycle of Universal Periodic Review untuk Indonesia pada 31 Agustus 2022 di ruang XII gedung PBB Palais de natisons.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Fatia Maulidiyanti dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Indonesia belum memiliki aturan lengkap tentang perlindungan pembela HAM. Akibatnya, kata dia, pembela HAM justru dianggap sebagai ancaman.

“Dibuktikan dengan data yang diperoleh KontraS selama lima tahun ke belakang, yaitu adanya 687 kasus kekerasan menimpa pembela HAM,” kata dia lewat keterangan tertulis, Kamis, 1 September 2022.

Fatia mengatakan kekerasan kepada pembela HAM yang terjadi kini banyak menjadi impunitas. Menurut dia, hal tersebut terjadi lantaran pelanggaran HAM di masa lalu tidak kunjung diselesaikan seperti Tragedi Paniai yang membunuh 4 orang dan melukai 21 lainnya.

Dia mengatakan tahun ini, tragedi tersebut akan dibawa ke Pengadilan HAM. Namun KontraS menyayangkan beberapa hal, di antaranya hanya terdapat satu tersangka, Kejaksaan  Agung tidak melibatkan keluarga korban dan kelompok masyarakat sipil, dan lokasi pengadilan yang jauh dari lokasi keluarga. “Tentu hal ini akan berdampak pada partisipasi korban dan keluarga dalam mengakses keadilan,” kata dia.

Isu Kebebasan Berekspresi

Perwakilan Amnesty International Indonesia Marguerite Afra menyoroti isu kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Indonesia. Menurut Marguerite, kebebasan berekspresi tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Dia mengatakan 106 orang menjadi korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Begitupun kondisi kebebasan pers, dia mengatakan 43 jurnalis diserang selama 2021. ”Serangan tersebut termasuk penyerangan digital dan fisik, ancaman, dan kriminalisasi,” kata dia. Dia mengatakan akses jurnalis ke Papua dan Papua Barat masih sangat dibatasi.

Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto juga menyampaikan tentang kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia. Dia mengatakan pelanggaran dan kekerasan terhadap kebebasan berekspresi terus bertambah. Pelanggaran dan kekerasan itu, kata dia, terjadi pada penyampaian pendapat mengenai isu orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa pemerintah atau kekuasaan kerap menggunakan hukum seperti KUHP dan UU ITE untuk merepresi kebebasan berekspresi di ruang digital. “Belum lagi dengan keberadaan sejumlah pasal di RKUHP yang berpotensi terus mempersempit ruang kebebasan sipil, seperti pasal defamasi, penodaan agama, dan penghinaan pada presiden dan kekuasaan,” kata dia.

SAFEnet juga menyoroti represi atas akses Internet dalam bentuk pemblokiran aplikasi dan situs, serta Internet Shutdown, secara khusus di Papua dan Papua Barat. Begitu juga dengan serangan digital masif yang menarget ke pembela HAM dan mereka yang berseberangan pendapat dengan pemerintah.

Baca juga: KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP






Sindir Pemerintah, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Luncurkan 'RKUHP: Panduan Mudah #TibaTibaDiPENJARA'

15 jam lalu

Sindir Pemerintah, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Luncurkan 'RKUHP: Panduan Mudah #TibaTibaDiPENJARA'

Aliansi Nasional Reformasi KUHP kecewa terhadap pemerintah dan DPR, mereka menolak 48 pasal di RKUHP yang dinilai bermasalah.


Pengadilan Jepang Melarang Pernikahan Sesama Jenis

1 hari lalu

Pengadilan Jepang Melarang Pernikahan Sesama Jenis

Walau peraturan itu sudah sah secara konstitusional, hukum di Jepang akan tetap melindungi hak asasi keluarga yang melakukan pernikahan sesama jenis.


8 Temuan Investigasi Kerangkeng Manusia di Langkat: Proses Masuk Korban hingga Disiksa

10 hari lalu

8 Temuan Investigasi Kerangkeng Manusia di Langkat: Proses Masuk Korban hingga Disiksa

Tim Advokasi Penegakan HAM menemukan 8 temuan dalam kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Apa saja?


Intimidasi dan Pembubaran Rapat di Kantor LBH Bali, KontraS: Ancaman Demokrasi

15 hari lalu

Intimidasi dan Pembubaran Rapat di Kantor LBH Bali, KontraS: Ancaman Demokrasi

KontraS mengecam adanya ancaman, intimidasi dan pembubaran paksa yang dialami pengurus YLBHI dan pimpinan 18 LBH kantor.


Satu Lagi Demonstran Iran Dihukum Mati

15 hari lalu

Satu Lagi Demonstran Iran Dihukum Mati

Pengadilan Iran menghukum satu lagi demonstran atas dakwaan meneror orang dengan senjata dingin, menyerang dan melukai orang dengan pisau.


Justin Trudeau Hapus Cuitan yang Menyebut Iran Menghukum Mati 15 Ribu Orang

15 hari lalu

Justin Trudeau Hapus Cuitan yang Menyebut Iran Menghukum Mati 15 Ribu Orang

Justin Trudeau mencuit Kanada mengecam "keputusan barbar rezim Iran untuk menjatuhkan hukuman mati pada hampir 15 ribu pengunjuk rasa".


PWI Sebut RKUHP Hidupkan Lagi Situasi Kolonialisme yang Hidupkan Penindasan

16 hari lalu

PWI Sebut RKUHP Hidupkan Lagi Situasi Kolonialisme yang Hidupkan Penindasan

Dewan Pers mengatakan masih ada 22 pasal dari 9 sektor di RKUHP yang berpotensi mengancam kebebasan masyarakat sipil.


Komisioner Komnas HAM yang Baru Resmi Terbentuk, Begini Strukturnya

17 hari lalu

Komisioner Komnas HAM yang Baru Resmi Terbentuk, Begini Strukturnya

Atnike Nova Sigiro berharap dewan komisioner Komnas HAM yang baru terbentuk tersebut bisa bekerja secara maksimal dalam penegakan HAM di Indonesia.


Bahrain Klaim Sukses Selenggarakan Pemilu

19 hari lalu

Bahrain Klaim Sukses Selenggarakan Pemilu

Bahrain mengungkap lebih dari 70 persen pemilih di negara itu berpartisipasi dalam pemilu yang diselenggarakan pada Sabtu, 12 November 2022.


Dirjen HAM Kemenkumham Janjikan Penanganan di Papua Bakal Lebih Humanis

19 hari lalu

Dirjen HAM Kemenkumham Janjikan Penanganan di Papua Bakal Lebih Humanis

Pemerintah mendapatkan beberapa catatan dalam Universal Periodic Review (UPR) dalam masalah penegakan HAM di Papua.