Alasan Polri Belum Menetapkan Calon Kapolda dan Jumlah Personel di DOB Papua

Reporter

Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo
Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Polri belum menetapkan calon kapolda dan jumlah personel yang bakal menempati di Daerah Otonomi Baru atau DOB Papua. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya masih merencanakan soal formasi aparat kepolisian di sana.

“Untuk rencana Mapolda (Markas Polda) baru di tiga provinsi, jumlah personel, sarpras (sarana dan prasarana), anggaran, dan lain-lain, sedang dirumuskan oleh Srena (Staf Perencanaan Umum dan Anggaran) untuk rencana tahun anggaran 2023,” katanya saat dihubungi, Senin, 18 Juli 2022.

Dedi menuturkan, dirinya perlu mengonfirmasi kembali soal perkembangan rencana pembentukan Polda baru Daerah Otonomi Baru Papua. Begitu juga dengan rencana pengamanan untuk Pemilu 2024, Polri masih merencanakan sesuai kebutuhan.

“Sedang disiapkan oleh Asrena (Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran) untuk kebutuhan anggarannya dan Asops (Asisten Operasi) mempersiapkan kekuatan personel dan rencana operasinya,” tutur Dedi.

Akhir Juni lalu, DPR RI telah mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Papua. Tiga RUU tersebut adalah RUU Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

“Apakah RUU Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kamis, 30 Juni 2022.

Kemudian peserta rapat paripurna menjawab setuju, walaupun sempat ada seorang peserta sidang yang menginterupsi. Namun kala itu Dasco tidak mempersilakan anggota DPR yang menyela.

Atas keputusan tersebut, ada 10 organisasi sipil yang tergabung dalam Solidaritas Organisasi Sipil (SOP) Untuk Papua menolak rencana pemekaran daerah ini. Mereka menilai, pemekaran ini akan memicu konflik sosial antara kelompok penolak dan pendukung DOB.




Berita Selanjutnya





Polri Akan Berlakukan Sistem One Way Selama Puncak Arus Mudik Lebaran

2 jam lalu

Ilustrasi arus mudik dan balik Lebaran. TEMPO/Hilman Fathurrahman
Polri Akan Berlakukan Sistem One Way Selama Puncak Arus Mudik Lebaran

Polri memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2023 akan terjadi pada 19 April-21 April 2023. Akan diberlakukan sistem satu arah.


Polri Kerahkan 148.211 Personel Gabungan untuk Layani 123,8 Juta Orang yang Akan Mudik

2 jam lalu

Ilustrasi kemacetan arus mudik / balik. TEMPO/Prima Mulia
Polri Kerahkan 148.211 Personel Gabungan untuk Layani 123,8 Juta Orang yang Akan Mudik

Sebanyak 148.211 personel gabungan akan diterjunkan selama Operasi Ketupat Idul Fitri 1444 Hijriah. Personel ini dari TNI, Polri, dan lainnya.


Panglima TNI Yudo Margono Lepas 840 Personel Pasukan Laba-laba Hitam dan Teratai ke Papua

7 jam lalu

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono saat melepas pasukan Laba-Laba dan Teratai ke Papua dan Papua Barat Daya/Dok TNI
Panglima TNI Yudo Margono Lepas 840 Personel Pasukan Laba-laba Hitam dan Teratai ke Papua

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta para personel bisa selalu menjaga keamanan kelompok, regu, maupun perorangan.


Komisioner KPU Khawatir dengan Hasil Survei yang Sebut Anak Muda Tak Percaya Partai Politik

15 jam lalu

Komisioner KPU August Mellaz didampingi Betty Epsilon Idroos memberikan konferensi pers terkait hasil Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Komisioner KPU Khawatir dengan Hasil Survei yang Sebut Anak Muda Tak Percaya Partai Politik

Komisioner KPU August Mellaz menyebut anak muda menilai partai politik tidak mewakili aspirasi masyarakat.


ICW Desak Ketua KPU Hasyim Asy'ari Mengundurkan Diri

16 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat melakukan silaturahmi dengan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) di Klenteng Kong Miao, kawasan TMII, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan Organisasi Kemasyarakatan berbasis Keagamaan menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebelumnya KPU RI telah bersilaturahmi ke NU dan Muhammadiyah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
ICW Desak Ketua KPU Hasyim Asy'ari Mengundurkan Diri

ICW mendesak Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengundurkan diri setelah terbukti melakukan pelanggaran etik.


KPU Lakukan Verifikasi Faktual Partai Prima Mulai Hari Ini

21 jam lalu

KPU menggelar verifikasi faktual kepengurusan Partai Prima tingkat pusat di Kantor DPP Partai Prima, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 April 2023. Sumber: Dokumentasi KPU
KPU Lakukan Verifikasi Faktual Partai Prima Mulai Hari Ini

KPU langsung menggelar verifikasi faktual terhadap Partai Prima setelah menyatakan partai tersebut lolos pada tahap verifikasi administrasi.


Polri Perpanjangan Penugasan Endar Priantoro di KPK

21 jam lalu

Kombes Endar Priantoro. tipidkorpolri.info
Polri Perpanjangan Penugasan Endar Priantoro di KPK

Polri hanya mengabulkan satu dari dua usulan promosi yang diajukan Ketua KPK Firli Bahuri. Endar Priantoro tetap di KPK.


Bansos Beras Tahap I Disalurkan, Kepala Bapanas: Papua Sudah Mulai

21 jam lalu

Aktifitas pekerja di gudang PT Food Statsiun kawasan Pasar Induk Beras Cipinang. Jumat, 3 Februari 2023. Anggaran Bulog untuk membeli beras impor mencapai Rp. 7 Triliun termasuk 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023. Sebelumnya Bulog mendapatkan tugas dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyerap hasil panen petani sebanyak 2,4 juta ton. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bansos Beras Tahap I Disalurkan, Kepala Bapanas: Papua Sudah Mulai

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran bansos beras sudah mulai dilakukan di beberapa wilayah.


KPU Nyatakan Partai Prima Lolos Verifikasi Administrasi Calon Peserta Pemilu 2024

22 jam lalu

Pengadilan Jakarta Pusat mengabulkan seluruh gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos verifikasi administrasi.
KPU Nyatakan Partai Prima Lolos Verifikasi Administrasi Calon Peserta Pemilu 2024

KPU mengumumkan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap Partai Prima sebagai calon peserta Pemilu 2024.


Komnas HAM Tetapkan 9 Kelompok Rentan yang Rawan Tak Bisa Ikut Pemilu

1 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Komnas HAM Tetapkan 9 Kelompok Rentan yang Rawan Tak Bisa Ikut Pemilu

Komnas HAM memetakan sembilan kelompok rentan yang berpotensi tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada Pemilu Serentak 2024.