Bukan hanya soal konflik berkepanjangan, kekhawatiran juga muncul terjadi penambahan aparat militer ke Papua. Perwakilan Petisi Rakyat Papua, Ikha Mulait, menyebut penambahan militer pasti akan dilakukan dengan pembentukan tiga provinsi baru ini.
"Sekarang saja sudah trauma, apalagi sekarang mau ditambah dengan tiga provinsi dan pengerahan aparat," kata dia.
Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Timotius Murib menyebut pemerintah dan DPR tak berpikir untuk kesejahteraan orang Papua dari pemekaran ini.
"Tapi pemerintah saat ini, saya pikir bahwa mereka justru memburu sesuatu, atau mencari sesuatu di tanah Papua," kata dia.
Timotius lalu menceritakan pertemuannya dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md di Jakarta bersama dua deputinya. Salah satu deputi, kata dia, meminta MRP memahami bahwa DOB adalah kebijakan negara untuk memperpendek ruang dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Sehingga, MRP tidak perlu banyak komentar, ini penyampaian dari salah satu deputi, saksinya banyak," kata Timotius menirukan ucapan deputi tersebut.
Maka sejalan dengan pemekaran ini, pemerintah akan membangun tambahan Polda dan Kodam.
"Artinya ini bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi kepentingan bagaimana mendatangkan sebanyak-banyaknya militer di tanah Papua untuk mengurung OPM," kata dia.
Selanjutnya, Tak Sabar Menunggu Putusan MK
