KPK Cecar Ketua DPRD DKI Soal Mekanisme Penganggaran Tanah di Munjul

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat ditemui di kantornya, Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 17 Maret 2020 Tempo/Taufiq Siddiq

    Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat ditemui di kantornya, Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 17 Maret 2020 Tempo/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal penganggaran pembelian tanah di Munjul, Jakarta Timur.

    "Ditanya soal mekanisme saja, penganggaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ke RPKD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)," kata dia seusai diperiksa, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 21 September 2021.

    Prasetio mengatakan ada 6 sampai 7 pertanyaan yang dilayangkan kepadanya. Dia menjelaskan semua anggaran dibahas di komisi. Dia bilang semua penganggaran diputuskan di rapat.

    "Itu pembahasan anggaran selesai, tanya Pak Gubernur aja nanti ya," kata politikus PDIP tersebut.

    KPK memeriksa Prasetio sebagai saksi dalam kasus pembelian tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Di hari yang sama, KPK juga memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kasus yang sama.

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan atau PD Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan; Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT Adonara, Anja Runtuwene; dan Rudy Hartono. KPK menetapkan satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo. KPK memperkirakan kasus korupsi ini merugikan negara hingga ratusan miliar Rupiah.

    Baca: Diperiksa KPK, Anies Baswedan Ditanya Soal Program Rumah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rapor 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Beda Lembaga Beda Pula Hasilnya

    Pada 20 Oktober 2021, masa kerja Jokowi - Ma'ruf Amin tepat 2 tahun. Ada sejumlah lembaga mencatat ketidaksesuaian realisasi dengan janji kampanye.