Disomasi Menko Luhut, Ini Tanggapan Haris Azhar

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Advokat dari Lembaga advokasi hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, saat melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Timika, Papua, Relly D. Behuku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi, 12 Februari 2018. Dewi Nurita/Tempo

    Advokat dari Lembaga advokasi hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, saat melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Timika, Papua, Relly D. Behuku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi, 12 Februari 2018. Dewi Nurita/Tempo

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengatakan mendapat somasi dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. “Iya benar saya disomasi,” kata Haris kepada Tempo, Sabtu, 28 Agustus 2021.

    Haris mengatakan, somasi tersebut diterimanya pada Kamis lalu, 26 Agustus 2021. Dalam beberapa hari ke depan, kata Haris, kuasa hukumnya akan memberikan jawaban atas somasi Luhut.

    Luhut melayangkan somasi atas video yang diunggah Haris Azhar di akun Youtube, pada 20 Agustus 2021. Video tersebut berjudul “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!”.

    Dalam video wawancara bersama koordinator KontraS Fatia Maulida, Haris membahas hasil riset sejumlah organisasi, seperti KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua.

    Fatia menyebutkan bahwa ada sejumlah perusahaan yang bermain tambang di kawasan tersebut. Salah satunya PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut.

    “Tobacom Del Mandiri ini direkturnya purnawirawan TNI namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga Toba Sejahtera Group dimiliki sahamnya salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan,” ujar Fatia. Ia juga mengatakan, bisa dibilang Luhut bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini.

    Tempo sudah berupaya menghubungi Juru Bicara Kemenkomarves Jodi Mahardi serta kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang, namun belum ada tanggapan.

    Baca juga: Luhut Cerita Dikomplain Asing karena RI Terkesan Jauhi Produk Impor


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.