Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PAN Masuk Koalisi Jokowi, Pengamat Prediksi Reshuffle dalam Waktu Dekat

image-gnews
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kedua kiri) bersama Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa (tengah), Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir (kiri), Ketua Dewan Pakar PAN Drajad H Wibowo (kedua kanan) dan Sekjen PAN Eddy Soeparno (kanan) memberikan santunan untuk anak yatim saat acara HUT ke-22 PAN, di DPP PAN, Jakarta, Ahad, 23 Agustus 2020. ANTARA/Galih Pradipta
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kedua kiri) bersama Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa (tengah), Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir (kiri), Ketua Dewan Pakar PAN Drajad H Wibowo (kedua kanan) dan Sekjen PAN Eddy Soeparno (kanan) memberikan santunan untuk anak yatim saat acara HUT ke-22 PAN, di DPP PAN, Jakarta, Ahad, 23 Agustus 2020. ANTARA/Galih Pradipta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional terang-terangan menyatakan bergabung ke koalisi pemerintah dengan hadir dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan pimpinan partai pendukungnya pada Rabu kemarin, 25 Agustus 2021. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memprediksi, bergabungnya PAN ke koalisi pemerintahan Jokowi ini menandai akan terjadinya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"Ini sinyal kuat dalam waktu dekat akan terjadi reshuffle dan PAN mendapat kursi menteri," kata Adi kepada Tempo, Kamis, 26 Agustus 2021.

Adi menilai masuknya PAN ke koalisi dan kabinet Jokowi sebenarnya bukan hal mengagetkan. Ia mengatakan, partai berlambang matahari terbit ini memang sejak awal disebut-sebut akan merapat ke koalisi pemerintah.

Adi mengemukakan dua alasan dari prediksi yang ia sampaikan. Pertama, kata dia, Jokowi di periode kedua ini cenderung merangkul kelompok-kelompok yang berseberangan secara politik. Masuknya Partai Gerindra dan Prabowo Subianto ke koalisi pemerintah disebutnya menjadi bukti paling utama.

Kedua, Adi melanjutkan, mazhab politik Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sejak awal sudah condong mendukung pemerintah. Hanya saja, sebelumnya masih ada Amien Rais di internal PAN yang membuat posisi PAN terkesan anti terhadap Jokowi.

Dengan keluarnya Amien Rais dan pendukungnya dari partai, kata Adi, kini menjadi momentum yang pas bagi PAN masuk ke koalisi Jokowi. "Setelah Amien Rais tidak di PAN lagi, ini waktu yang pas mewujudkan chemistry Zulhas dan Jokowi," ucapnya.

Adi pun menduga PAN akan ditawari posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) atau Menteri Perhubungan. Menurut dia, secara historis PAN memiliki rekam jejak di dua posisi tersebut.

Mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Sedangkan posisi Menteri Koordinator PMK atau menteri yang mengurusi kesejahteraan rakyat biasa diisi oleh representasi Muhammadiyah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Pak Hatta pernah menjadi Menhub, PMK selalu Muhammadiyah, selain Puan (Maharani). Apakah rekam jejak ini mau dilanjut atau tidak, Presiden Jokowi kadang agak sulit ditebak," kata Adi.

PAN juga pernah menempatkan kadernya, Asman Abnur, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di periode pertama pemerintahan Jokowi. Namun Adi menilai kecil kemungkinan PAN mengisi pos yang kini diisi Tjahjo Kumolo, kader PDI Perjuangan itu.

"Pos PDIP sekarang tidak mungkin diotak-atik. Kalau Menhub dan PMK mungkin, resistensi politiknya tidak akan terlalu besar," ujarnya.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan posisi partainya kini tak lagi abu-abu terhadap pemerintahan. Ia mengakui kehadiran Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi kemarin bermakna partainya bergabung ke koalisi pemerintah.

"Tidak berbicara soal kabinet, karena itu kewenangan dan hak prerogatif Presiden," kata Viva kepada Tempo, Kamis, 26 Agustus 2021 menanggapi pertemuan partai koalisi dengan Presiden Jokowi.

Baca juga: 5 Poin Isi Pertemuan Jokowi dan Partai Koalisi: Otonomi Daerah-Ibu Kota Baru

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 15 Mei 2024 antara lain tentang besaran iuran BPJS Kesehatan setelah diganti sistem KRIS.


Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

8 jam lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.


82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima laporan pertanggung jawaban dari Wapres Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.


Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

10 jam lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.


Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.


4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

13 jam lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.


Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

13 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.


PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

14 jam lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.


Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

14 jam lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.


Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Penugasan untuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro dari Jokowi berlaku per hari ini.