PAN Masuk Koalisi Jokowi, Pengamat Prediksi Reshuffle dalam Waktu Dekat

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kedua kiri) bersama Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa (tengah), Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir (kiri), Ketua Dewan Pakar PAN Drajad H Wibowo (kedua kanan) dan Sekjen PAN Eddy Soeparno (kanan) memberikan santunan untuk anak yatim saat acara HUT ke-22 PAN, di DPP PAN, Jakarta, Ahad, 23 Agustus 2020. ANTARA/Galih Pradipta

    Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kedua kiri) bersama Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa (tengah), Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir (kiri), Ketua Dewan Pakar PAN Drajad H Wibowo (kedua kanan) dan Sekjen PAN Eddy Soeparno (kanan) memberikan santunan untuk anak yatim saat acara HUT ke-22 PAN, di DPP PAN, Jakarta, Ahad, 23 Agustus 2020. ANTARA/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional terang-terangan menyatakan bergabung ke koalisi pemerintah dengan hadir dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan pimpinan partai pendukungnya pada Rabu kemarin, 25 Agustus 2021. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memprediksi, bergabungnya PAN ke koalisi pemerintahan Jokowi ini menandai akan terjadinya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

    "Ini sinyal kuat dalam waktu dekat akan terjadi reshuffle dan PAN mendapat kursi menteri," kata Adi kepada Tempo, Kamis, 26 Agustus 2021.

    Adi menilai masuknya PAN ke koalisi dan kabinet Jokowi sebenarnya bukan hal mengagetkan. Ia mengatakan, partai berlambang matahari terbit ini memang sejak awal disebut-sebut akan merapat ke koalisi pemerintah.

    Adi mengemukakan dua alasan dari prediksi yang ia sampaikan. Pertama, kata dia, Jokowi di periode kedua ini cenderung merangkul kelompok-kelompok yang berseberangan secara politik. Masuknya Partai Gerindra dan Prabowo Subianto ke koalisi pemerintah disebutnya menjadi bukti paling utama.

    Kedua, Adi melanjutkan, mazhab politik Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sejak awal sudah condong mendukung pemerintah. Hanya saja, sebelumnya masih ada Amien Rais di internal PAN yang membuat posisi PAN terkesan anti terhadap Jokowi.

    Dengan keluarnya Amien Rais dan pendukungnya dari partai, kata Adi, kini menjadi momentum yang pas bagi PAN masuk ke koalisi Jokowi. "Setelah Amien Rais tidak di PAN lagi, ini waktu yang pas mewujudkan chemistry Zulhas dan Jokowi," ucapnya.

    Adi pun menduga PAN akan ditawari posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) atau Menteri Perhubungan. Menurut dia, secara historis PAN memiliki rekam jejak di dua posisi tersebut.

    Mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Sedangkan posisi Menteri Koordinator PMK atau menteri yang mengurusi kesejahteraan rakyat biasa diisi oleh representasi Muhammadiyah.

    "Pak Hatta pernah menjadi Menhub, PMK selalu Muhammadiyah, selain Puan (Maharani). Apakah rekam jejak ini mau dilanjut atau tidak, Presiden Jokowi kadang agak sulit ditebak," kata Adi.

    PAN juga pernah menempatkan kadernya, Asman Abnur, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di periode pertama pemerintahan Jokowi. Namun Adi menilai kecil kemungkinan PAN mengisi pos yang kini diisi Tjahjo Kumolo, kader PDI Perjuangan itu.

    "Pos PDIP sekarang tidak mungkin diotak-atik. Kalau Menhub dan PMK mungkin, resistensi politiknya tidak akan terlalu besar," ujarnya.

    Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan posisi partainya kini tak lagi abu-abu terhadap pemerintahan. Ia mengakui kehadiran Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi kemarin bermakna partainya bergabung ke koalisi pemerintah.

    "Tidak berbicara soal kabinet, karena itu kewenangan dan hak prerogatif Presiden," kata Viva kepada Tempo, Kamis, 26 Agustus 2021 menanggapi pertemuan partai koalisi dengan Presiden Jokowi.

    Baca juga: 5 Poin Isi Pertemuan Jokowi dan Partai Koalisi: Otonomi Daerah-Ibu Kota Baru

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.