5 Poin Isi Pertemuan Jokowi dan Partai Koalisi: Otonomi Daerah-Ibu Kota Baru

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan partai  koalisi pendukung pemerintah di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 25 Agustus 2021. Istimewa

    Suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan partai koalisi pendukung pemerintah di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 25 Agustus 2021. Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu pimpinan partai politik koalisi pendukung pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate menyebut, pertemuan dibuka dengan pengantar dari Jokowi dan dilanjutkan respon ketua umum partai. Ada lima poin pembahasan yang dibicarakan dalam pertemuan itu.

    Pertama, update kemajuan, tantangan, dan rencana penanganan Covid-19. Kedua, perkembangan makro ekonomi nasional. Ketiga, strategi ekonomi dan bisnis negara dimana arah kebijakan perekonomian dari berbasis konsumsi menuju produksi baik di sektor pertambangan, pertanian, dan ekonomi hijau. Komoditas Nasional didorong untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar melalui hilirisasi, digitalisasi, dan ekonomi hijau.

    Keempat, ketatanegaraan, otonomi daerah dan sistem pemerintahan sebagai dampak dari pandemi. "Kami mendiskusikan dan membangun perspektif evaluasi atas penyelenggaraan otonomi daerah dan kehidupan ketatanegaraan menghadapi pandemi Covid-19 dan post-pandemi Covid-19. Indonesia membutuhkan tata kelola pemerintahan yang memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tata kelola yang efisien," ujar Johnny dalam keterangannya.

    Kelima, membahas Ibu Kota Negara Baru (IKN). "Tindak lanjut pembangunan ibu kota negara baru akan dilanjutkan melalui persiapan legislasi primer berupa UU IKN yang akan mulai diproses bersama DPR RI. Disadari bahwa pembangunan IKN akan disesuaikan penjadwalannya sebagai dampak dari pandemi Covid-19," tuturnya.

    Setelah Jokowi menyampaikan paparan, para ketua umum partai koalisi memberikan pendapat, pandangan, dan saran kepada presiden dimulai dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan ditutup  Ketum Partai Nasdem Surya Paloh.

    "Pada intinya memberikan dukungan dan apresiasi atas kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dengan capaian-capaian yang terukur. Para Ketum mendukung rencana Presiden melalui proses politik yang demokratis dan tetap berkualitas dalam check and balances," ujar Johnny.

    Rapat ditutup dengan makan malam dengan menu mie, bakso, dan martabak. Hadir dalam pertemuan itu tujuh ketua umum dan sekretaris jenderal partai koalisi, yakni Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto; Ketum Nasdem Surya Paloh didampingi Sekjen Johnny Plate; Ketum Golkar Airlangga Hartarto didampingi Sekjen Lodewijk Paulus; Ketum Gerindra Prabowo Subianto didampingi Sekjen Ahmad Muzani.

    Selanjutnya, Ketum PKBMuhaimin Iskandar didampingi Sekjen Hasanuddin Wahid; Ketum PPP Suharso Monoarfa didampingi Sekjen Arwani Thomafi; Ketum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjen Eddy Soeparno. Hadir pula Bendahara Umum PDIP Olly Dondokombey. Mereka memberi masukan masukan pada  Jokowi.

    DEWI NURITA

    Baca Juga: Ini Isi Pembahasan Para Sekjen Partai Politik Koalisi Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.