Bagian 5
Foto yang diabadikan pada 22 Februari 2021 di Brussel, Belgia, ini menunjukkan layar yang menampilkan sesi ke-46 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) yang digelar di Jenewa, Swiss. (Xinhua/Zhang Cheng)
Pada 27 Mei, Dewan Legislatif SAR Hong Kong meloloskan Rancangan Undang-Undang Penyempurnaan Sistem Pemilihan Umum 2021. Pada 28 Mei, Blinken mengkritik RUU tersebut, menyerukan pembebasan semua orang yang didakwa berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong, dan pencabutan tuduhan terhadap mereka.
Di bawah sistem pemilu yang telah disempurnakan di Hong Kong, komposisi Komite Pemilu dan Dewan Legislatif lebih terwakili secara luas yang mencerminkan kepentingan masyarakat Hong Kong, menjaga sistem politik yang dipimpin badan eksekutif, memastikan Dewan Legislatif menjalankan tugasnya, serta meningkatkan efektivitas tata kelola SAR Hong Kong.
Sebelum dan sesudah pengadopsian keputusan NPC tentang penyempurnaan sistem pemilu SAR Hong Kong, pemerintah pusat mengumpulkan pendapat dari seluruh lapisan masyarakat di Hong Kong dengan berbagai cara. Pada 15-17 Maret, Komisi Urusan Legislatif Komite Tetap NPC, bersama Kantor Dewan Negara Urusan Hong Kong dan Makau, serta Kantor Penghubung Pemerintah Rakyat Pusat di SAR Hong Kong, menggelar lebih dari 60 simposium selama tiga hari berturut-turut perihal penyempurnaan sistem pemilu SAR Hong Kong. Pandangan relevan dari 1.000 lebih perwakilan semua lapisan masyarakat di Hong Kong didengarkan secara seksama.
Sekitar 2,38 juta tanda tangan terkumpul di Hong Kong untuk mendukung penyempurnaan sistem pemilu SAR Hong Kong selama kampanye 11 hari yang dimulai pada 11 Maret. Menurut survei yang diselenggarakan oleh Bauhinia Institute, sebanyak lebih dari 70 persen penduduk Hong Kong yakin bahwa penyempurnaan sistem pemilu Hong Kong telah meningkatkan kepercayaan mereka terhadap masa depan Hong Kong. Setelah RUU itu disahkan, berbagai kelompok masyarakat, seperti Serikat Pegawai Negeri Sipil Hong Kong, Kamar Dagang Umum Tionghoa Hong Kong, dan Federasi Organisasi Komunitas Guangdong Hong Kong menyatakan dukungan.
AS memiliki banyak UU pemilu. Dalam dua tahun terakhir saja, anggota Kongres AS telah mengajukan lebih dari 40 RUU untuk menyempurnakan sistem pemilu AS. Pada hari yang sama ketika badan legislatif tertinggi China mengumumkan agenda penyempurnaan sistem pemilu Hong Kong, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengeluarkan “For the People Act" atau Undang-Undang untuk Rakyat guna menyempurnakan sistem dan menjamin keamanan pemilu.
Pada 5 Maret, Belarus menyampaikan pidato bersama atas nama lebih dari 70 negara pada sesi ke-46 UNHRC, menekankan bahwa urusan Hong Kong adalah urusan dalam negeri China dan tidak seharusnya diintervensi oleh kekuatan eksternal. Duta Besar Yury Ambrazevich, kepala misi Belarus untuk PBB di Jenewa, dalam sebuah wawancara usai sesi tersebut mengungkapkan bahwa "kami menegaskan Hong Kong adalah bagian tak terpisahkan dari China dan urusan Hong Kong adalah urusan dalam negeri China." Dia juga menekankan bahwa China memegang otoritas dan tanggung jawab tunggal dalam membuat keputusan apa pun, termasuk menyempurnakan sistem pemilu Hong Kong untuk mendorong kemakmuran dan stabilitas jangka panjang Hong Kong.
Bagian 6
Para pengunjuk rasa yang melakukan aksi kekerasan melempar bom molotov ke arah petugas polisi di Hong Kong, China selatan, pada 31 Agustus 2019. (Xinhua)
Pada 3 Juni lalu, Blinken mengeluarkan pernyataan di situs resmi Departemen Luar Negeri AS yang mengklaim bahwa AS akan "berpihak pada rakyat China yang menuntut agar pemerintah menghormati hak asasi manusia universal." Pada hari berikutnya, Blinken juga mencuit seruan untuk "pembebasan segera" sejumlah orang yang ditangkap di Hong Kong.
Selama peristiwa gangguan keamanan di Hong Kong menyusul usulan amendemen undang-undang pada 2019 lalu, sejumlah kelompok ekstremis dan separatis anti-China yang didukung AS justru menginjak-injak HAM, alih-alih mengupayakan penegakannya, dengan target merebut yurisdiksi di Hong Kong dan menumbangkan kekuasaan negara.
Dari Juni 2019 hingga pertengahan Maret 2020, tercatat ada lebih dari 1.400 demonstrasi dan pertemuan massa di Hong Kong. Banyak di antaranya berakhir dengan insiden kekerasan serius, seperti pelemparan bom molotov, vandalisme, dan pembakaran sejumlah toko. Para perusuh bahkan menyerang kantor polisi dan petugas, mengepung warga yang tidak bersalah, mengintimidasi orang yang menyatakan pendapat berbeda, menghancurkan fasilitas kereta bawah tanah dan fasilitas umum, melumpuhkan bandara, memblokir lalu lintas, dan “menduduki” kampus.
Data menunjukkan jumlah kasus kejahatan di Hong Kong telah mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kerusuhan sosial "Black Terror" yang meletus pada 2019 telah membalik tren tersebut. Pada 2019 jumlah kasus kejahatan di Hong Kong meningkat 9 persen dan 2020 sebesar 7 persen.
Luo Changqing, seorang petugas kebersihan berusia 70 tahun di Hong Kong, menjadi target pemukulan para perusuh dan meninggal akibat luka serius. Seorang warga Hong Kong bermarga Lee disiram dengan cairan mudah terbakar dan dibakar setelah terlibat pertengkaran dengan para perusuh yang sengaja merusak fasilitas umum.
Chan Tze-chin, seorang pengacara Hong Kong, dikepung dan dipukuli oleh para perusuh setelah menegur perusuh yang merusak toko-toko di sebuah kawasan perbelanjaan di Causeway Bay. Dia menderita banyak luka fisik. Lebih dari separuh gerai Best Mart 360, jaringan toko makanan ringan yang berbasis di Hong Kong, juga dirusak dalam kerusuhan sosial tersebut.
Situasi HAM di China saat ini adalah yang terbaik dalam sejarah. Sejak Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong diberlakukan lebih dari setahun yang lalu, HAM dan kebebasan warga Hong Kong tetap terjaga. Jika AS memang benar-benar ingin "berpihak" kepada rakyat China yang "mengupayakan" penegakan HAM, maka seharusnya mereka berpihak pada suara mayoritas, bukan sebaliknya.
