Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrat Kritik Balik Arteria Dahlan: Mengidap Sindrom Lupa yang Akut

image-gnews
Arteria Dahlan. Facebook/@Arteria Dahlan
Arteria Dahlan. Facebook/@Arteria Dahlan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengkritik balik Arteria Dahlan yang menyebut partainya mengalami sindrom pascakekuasaan karena menyoal pengecatan pesawat kepresidenan. Menurut Herzaky, politikus PDI Perjuangan itu mengidap sindrom lupa.

"Arteria dan teman-temannya mengidap sindrom lupa yang akut," kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis, 6 Agustus 2021.

Herzaky mengatakan, Presiden Joko Widodo yang ketika itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, bersama Fraksi PDIP yang diwakili Tjahjo Kumolo dan Maruarar Sirait selaku tim sukses Jokowi, menolak pembelian pesawat kepresidenan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014.

Mereka, kata Herzaky, ketika itu menganggap pesawat kepresidenan belum saatnya dibeli. Alasannya yakni anggaran yang ada lebih baik untuk pendidikan dan kesehatan atau mengelola bencana. Mereka juga mengusulkan pesawat kepresidenan dijual kembali.

Herzaky pun membandingkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) era SBY dan Jokowi. Menurut dia, publik mengetahui keuangan Indonesia lebih kuat pada era SBY, terlebih ketika itu tak ada pandemi Covid-19 seperti sekarang.

Dia mengatakan di era SBY-lah Indonesia berhasil membeli pesawat kepresidenan setelah 69 tahun merdeka. Herzaky menyebut itu tanda visioner seorang SBY memikirkan kepentingan presiden selanjutnya. SBY, kata Herzaky, hanya menggunakan pesawat kepresidenan itu dalam beberapa bulan dan beberapa kali saja.

Koordinator juru bicara Demokrat ini juga menilai Arteria Dahlan mengidap sindrom lupa terhadap Undang-Undang MD3. Dia mempersoalkan pernyataan Arteria yang menyebut Demokrat sudah membahas dan menyetujui anggaran pengecatan pesawat kepresidenan.

Menurut Herzaky, nomenklatur pengecatan pesawat merupakan satuan tiga. Adapun UU MD3 mengatur bahwa DPR tak bisa mengecek anggaran hingga ke satuan tiga. "Selaku anggota Dewan yang terhormat seharusnya Arteria sangat paham dengan UU MD3 yang layaknya buku panduan dasar anggota Dewan," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berikutnya, Herzaky menyarankan Arteria membaca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Ia mengatakan anggaran cat pesawat bisa dialihkan ke anggaran untuk penanganan pandemi.

"Jadi entah memang tidak paham, atau mau berbohong, ketahuan Arteria dan teman-temannya itu tidak benar kalau berdalih ini sudah dianggarkan sejak 2019, lalu sah-sah saja digunakan anggarannya," ujarnya.

Herzaky mengatakan pengecatan pesawat kepresidenan itu sangat tidak tepat momentum. Ia berujar, pemerintah masih banyak berutang untuk anggaran penanganan Covid-19, belum lagi masih banyak terjadi kekurangan oksigen, obat, vaksin, dan menunggaknya pembayaran insentif tenaga keseahtan.

"Jangan karena gagap dan gagal menangani pandemi ini lalu mencari kambing hitam dan mengalihkan perhatian publik dari kegagalan pemerintah menangani pandemi," kata Herzaky.

Arteria Dahlan sebelumnya menyentil Partai Demokrat yang mengkritik pengecatan pesawat kepresidenan dari biru menjadi merah putih. Dia menilai ada sindrom pascakekuasaan yang dialami oleh partai belambang bintang mercy itu.

"Jangan sampai publik terbawa permainan politik pihak-pihak yang merasakan 'post colour syndrome' yang merupakan pelesetan dari post power syndrome," kata Arteria Dahlan dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Agustus 2021.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

2 hari lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

Menurut Herman, bergabungnya NasDem menandakan koalisi Prabowo-Gibran semakin kuat dan penting untuk membangun kebersamaan.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Reaksi KIM Soal Peluang Parpol Lain Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Reaksi KIM Soal Peluang Parpol Lain Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menyatakan Prabowo selalu berpesan satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung

3 hari lalu

Logo Partai Demokrat
Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung

Partai Demokrat akan mengikuti keputusan presiden terpilih Prabowo Subianto jika ingin menambah partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).


Soal Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Demokrat Utamakan AHY

3 hari lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Soal Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Demokrat Utamakan AHY

Herzaky mengatakan Partai Demokrat akan mengutamakan AHY untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran mendatang.