Puan Maharani Minta Pemda dan Polisi Cegah Kekerasan terhadap Pasien Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberikan arahan kepada tiga pilar partai banteng di Manado, Sulawesi Utara, Senin, 7 Juni 2021. Istimewa.

    Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberikan arahan kepada tiga pilar partai banteng di Manado, Sulawesi Utara, Senin, 7 Juni 2021. Istimewa.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah daerah dan Kepolisian terus memantau kondisi wilayahnya untuk mencegah kekerasan terhadap pasien Covid-19. Apalagi, kata dia, jika wilayah tersebut masuk zona pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4.

    Menurut Puan, aparat harus sedini mungkin mencegah kekerasan antarsesama masyarakat. Dia mengatakan pandemi Covid-19 sudah cukup banyak memakan korban. "Jadi jangan sampai ada warga yang menjadi korban karena kekerasan di tengah pandemi ini," ucap Puan dalam keterangan tertulis, Ahad, 25 Juli 2021.

    Sebelumnya, seorang pria di Toba dianiaya oleh masyarakat. Dari video yang beredar pria yang positif Covid-19 ini diikat dan dipukuli warga. Belakangan, polisi menyebut warga kesal karena pasien yang sedang isolasi mandiri ini kabur kemudian meludahi dan memeluk orang-orang.

    Puan menyayangkan aksi kekerasan di tengah masyarakat menyangkut masalah penanganan pandemi Covid-19. 

    Menurut Puan, kekerasan terhadap sesama warga tak bisa dibenarkan apa pun alasannya. Dia mengimbau masyarakat menggunakan cara-cara persuasif kepada pasien Covid-19 di lingkungan mereka yang dinilai melanggar protokol kesehatan saat isolasi mandiri.

    "Covid-19 ini yang kita musuhi adalah penyakitnya, virusnya, bukan orangnya. Pasien Covid-19 dikucilkan saja tidak boleh, apalagi mendapat kekerasan," kata Puan.

    Puan Maharani meminta pemerintah daerah setempat memfasilitasi pasien Covid-19 dengan tempat-tempat isolasi mandiri. Dia mengingatkan daerah untuk menggunakan anggaran penanggulangan Covid-19 untuk tempat isolasi terpusat, obat, dan vitamin bagi masyarakat yang terpapar Covid-19.

    Baca juga: Puan Maharani Minta Kelanjutan PPKM Darurat Diputuskan Berdasarkan Data

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.