Novel Baswedan Percaya Jokowi Akan Seriusi Temuan Ombudsman soal TWK

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik KPK Novel Baswedan (tengah) dan sejumlah perwakilan pegawai  yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. Novel bersama sejumlah perwakilan pegawai KPK yang tak lolos TWK kembali mendatangi Komnas HAM untuk menyerahkan tambahan informasi dan dokumen terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Penyidik KPK Novel Baswedan (tengah) dan sejumlah perwakilan pegawai yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. Novel bersama sejumlah perwakilan pegawai KPK yang tak lolos TWK kembali mendatangi Komnas HAM untuk menyerahkan tambahan informasi dan dokumen terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mengatakan hasil investigasi Ombudsman RI menunjukkan ada kesalahan prosedur dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia mengatakan bila pimpinan KPK tak mempedulikan hasil itu, maka dirinya percaya Presiden Jokowi akan menganggap itu sebagai hal yang serius.

    “Seandainya pimpinan KPK tidak peduli dengan hasil ini, saya percaya dan yakin Presiden akan melihat ini sebagai hal yang serius dan semoga akan direspon dengan baik,” kata Novel lewat akun Instagramnya, Sabtu, 24 Juli 2021.

    Novel mengapresiasi hasil investigasi Ombudsman terhadap pelaksanaan TWK pegawai KPK. Dia menilai Ombudsman telah melakukan pekerjaan dengan penuh integritas. Dia mengatakan pegawai KPK telah menyampaikan fakta dan informasi secara jujur saat melaporkan kasus TWK ke Ombudsman.

    “Kawan-kawan telah menyampaikan informasi yang jujur tidak ada kebohongan, sebaliknya beberapa pimpinan KPK telah menyampaikan tidak sesuai dengan fakta, ini berbahaya, karena kejujuran nilai dasar antikorupsi,” kata Novel.

    Novel Baswedan mengatakan pegawai juga telah menyampaikan laporan serupa mengenai kejanggalan TWK ke Dewan Pengawas KPK. Namun, Dewas justru menganggap tak ada pelanggaran etik dalam pelaksanaan tes tersebut. “Belum ada respon dari Dewas yang berkaitan dengan kinerjanya dalam pengawasan,” kata dia.

    Baca juga: Ombudsman Beberkan Lakon 5 Pejabat Negara saat Rapat Bahas TWK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.