Sejumlah Anggota Terpapar Covid-19, DPR Batasi Kehadiran Rapat 20-25 Persen

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Ketua DPP Gerindra Habiburrokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 November 2020. TEMPO/Putri.

    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Ketua DPP Gerindra Habiburrokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 November 2020. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR  Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Kamis sore, 17 Juni 2021, menyepakati membatasi tingkat kehadiran rapat di tiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hanya 20 hingga 25 persen. Kesepakatan ini diberlakukan hingga akhir Juni 2021.

    Kebijakan tersebut diambil karena meningkatnya penyebaran Covid-19 di lingkungan Kompleks Parlemen atau gedung DPR RI, Jakarta. "Tingkat kehadiran di DPR akan dikurangi 20 persen hingga maksimal 25 persen saja, baik itu anggota DPR, Tenaga Ahli (TA), maupun staf pendukung yang lain," kata Dasco.

    Menurutnya rapat Bamus yang dihadiri para Pimpinan DPR dan ketua-ketua fraksi juga menyepakati dalam dua pekan ke depan, akan diberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Selama dua pekan itu, komisi-komisi di DPR tidak diperkenankan mengadakan kunjungan-kunjungan di dalam dan luar negeri.

    "Ketika lonjakan Covid-19 (beberapa waktu lalu) berlaku kebijakan seperti ini, lalu setelah turun, kita longgar. Ini kami berlakukan kembali dengan ketentuan maksimal kehadiran 25 persen," ujarnya.

    ADVERTISEMENT

    Politikus Partai Gerindra itu meyakini dengan pengetatan prokes, maka hanya sedikit tamu yang hadir di DPR. Namun kalau ada pihak penting yang akan hadir di Kompleks Parlemen harus melalui protokol kesehatan yang ketat.

    Baca Juga: 11 Anggota DPR Positif Covid-19, Sekjen: Tidak Ada Lockdown


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...