11 Anggota DPR Positif Covid-19, Sekjen: Tidak Ada Lockdown

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memberikan keterangan saat menunjukkan naskah final Omnibus Law UU Cipta Kerja yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2020. Setelah naskah final UU Cipta Kerja diberikan ke pemerintah, dalam waktu 30 hari Presiden akan mengesahkannya dan otomatis UU akan berlaku. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memberikan keterangan saat menunjukkan naskah final Omnibus Law UU Cipta Kerja yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2020. Setelah naskah final UU Cipta Kerja diberikan ke pemerintah, dalam waktu 30 hari Presiden akan mengesahkannya dan otomatis UU akan berlaku. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menuturkan ada 11 anggota Dewan yang positif Covid-19. “Sampai saat ini pihak Satgas kami masih melakukan tracing,” ujar Indra, Kamis, 17 Juni 2021.

    Indra menjelaskan selain 11 anggota DPR, ada puluhan orang lain yang terpapar Covid-19 di lingkungan DPR. Mereka adalah 11 orang tenaga ahli, 7 orang yang berasal dari pengaman dalam serta pegawai TV Parleman. Terakhir ada 17 orang pegawai aparatur sipil negara.

    Karena banyaknya orang yang positif Covid-19, Indra menjelaskan, Pimpinan DPR dan Kesekjenan membuat sebuah kebijakan. Kebijakan itu ialah penundaan rapat kerja di sejumlah alat kelengkapan DPR, dan penerapan bekerja dari rumah sebanyak 75 persen dari seluruh pegawai aparatur sipil negara.

    “Kami tidak menggunakan istilah lockdown, tapi penundaan rapat,” katanya. Selain itu, menurut Indra, pimpinan DPR sedang meramu cara agar rapat-rapat di DPR tetap bisa berjalan.

    ADVERTISEMENT

    Salah satu hal yang dibahas ialah dalam rapat di tiap komisi hanya akan dihadiri oleh para pimpinan komisi untuk untuk membuka dan memimpin rapat. Sedangkan para anggota DPR hadir secara virtual. Upaya untuk menghindari bertambahnya kasus Covid-19 atau orang yang positif Covid-19 di kompleks DPR.

    Baca juga: Ada Temuan Kasus Covid-19, Pimpinan DPR Sebut Akan Batasi Kehadiran Fisik

    HUSSEIN ABRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...