TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan pendekatan diskusi tidak bisa digunakan dalam menyelesaikan konflik di Papua. Ia menyebut negara harus bersikap tegas karena pendekatan damai yang telah diupayakan selama ini selalu ditolak KKB dan kelompok pelaku teror lainnya.
"Apakah diskusi bisa dengan sendirinya menghentikan kebrutalan KKB membunuh dan meneror warga sipil Papua? Lalu, harus berapa lama lagi negara membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror di Papua?" kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Mei 2021.
Ia menilai penerapan sikap tegas negara terhadap KKB di Papua mestinya dipahami sebagai inisiatif negara menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil setempat.
"Komentar dan ratapan para elit serta para pemerhati di Jakarta selama ini terbukti tidak bisa menghentikan kebrutalan KKB," kata dia.
Selama ini, Bamsoet mengatakan pendekatan damai yang diprakarsai pemerintah Indonesia tak pernah berhasil menyelesaikan konflik. Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, telah memulai upaya jalur damai lewat meminta maaf dan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua.
Habibie juga menegaskan masalah Papua diselesaikan lewat jalur diplomasi. Pendekatan damai itu dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999. Bahkan Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora.
Pendekatan damai dengan OPM, kata Bamsoet, juga digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui staf khususnya, SBY menegaskan, tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain pendekatan damai. Bahkan, pada 2011 SBY menunjuk Farid Husain sebagai juru runding pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua, termasuk dengan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua.
Di era Presiden Joko Widodo, pendekatan damai juga tetap dilakukan. Hal ini, kata dia, ditunjukan dengan kunjungan Jokowi ke Papua dan Papua Barat yang mencapai 11 kali.
Jokowi menggembar-gemborkan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) sebagai kerangka besar solusi konflik di Papua. Selain itu, Bamsoet juga menyebut perhatian Jokowi pada Papua juga ditunjukan dengan menerapkan kebijakan BBM satu harga hingga membangun serat optik Palapa Ring.
"Ketika pendekatan damai dan kesejahteraan direspons aksi brutal KKB, negara tidak bisa berdiam diri," kata Bamsoet.
Ia mengatakan Negara tidak boleh kalah oleh para pembunuh dan pelaku teror. Kekerasan itu, telah memakan banyak korban dan harta benda serta meresahkan rakyat kita di Papua. "Karena Papua adalah bagian dari Indonesia, negara harus mampu melindungi dan memberikan rasa aman bagi rakyat di sana," kata Bamsoet.
Baca juga: Penetapan KKB Papua Sebagai Teroris Disebut Bakal Picu Reaksi Internasional
