TEMPO.CO, Jakarta - Deputi V bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan keputusan pemerintah memberi label teroris kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, sudah dipertimbangkan dengan matang.
"Penyebutan KKB sebagai organisasi/individu teroris diambil dengan pertimbangan yang matang, dengan memperhatikan masukan dan analisis dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintah," kata Jaleswari dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 30 April 2021.
Selain itu, ia mengatakan hal ini juga berdasarkan fakta-fakta tindakan kekerasan secara brutal dan masif di Provinsi Papua selama beberapa waktu terakhir. Kekerasan oleh KKB itu, kata dia, menyasar masyarakat sipil, termasuk pelajar, guru, tokoh adat, dan juga aparat.
Jaleswari kemudian mengutip laporan Bupati Kabupaten Puncak Willem Wandik, yang menyebut adanya serangkaian kekerasan di wilayah Kabupaten Puncak sejak awal tahun ini yang dilakukan oleh KKB. Setidaknya, ada 10 kekerasan, termasuk di antaranya yang terakhir, penembakan terhadap Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.
"Selain itu, data dari Gugus Tugas Papua PPKK Fisipol UGM juga menyebutkan bahwa selama 10 tahun terakhir sejak 2010 sampai 2020, pelaku kekerasan di Papua adalah KKB (118 kasus), dibandingkan oleh TNI (15 kasus) dan Polri (13 kasus)," kata Jaleswari.
Ia mengatakan berdasarkan hasil riset yang sama, mereka yang menjadi korban meninggal dari tindak kekerasan yang terjadi adalah masyarakat sipil serta TNI dan Polri. Secara total ada 356 korban, yang 93 persen di antaranya adalah masyarakat sipil dan TNI-Polri. Sedangkan korban dari KKB, kata dia, sebanyak 7 persen.
