PDIP Ingin Revisi UU Pemilu Tanpa Ubah Jadwal Pilkada 2024

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Steering Comitee Kongres V PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam konferensi pers menjelang Kongres PDIP di Grand Inna Beach, Bali pada Rabu, 7 Agustus 2019. Dewi Nuria/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - PDIP tetap mengusulkan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi tanpa mengubah jadwal Pilkada Serentak pada 2024. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan revisi UU Pemilu diperlukan untuk memperbaiki sistem kepemiluan agar lebih baik.

"Untuk pilkada kami tetap, lakukan di 2024, tapi kami membuka peluang untuk revisi UU Pemilu. Mari kita sempurnakan itu supaya lebih berkualitas pemilu kita," kata Djarot dalam acara rilis hasil sigi Lembaga Survei Indonesia, Senin, 22 Februari 2021.

Djarot mengatakan revisi diperlukan salah satunya menyangkut sistem perhitungan dan rekapitulasi suara secara elektronik. Berkaca dari Pemilu Serentak 2019, kata dia, banyak petugas yang kelelahan karena sistem perhitungan suara dan rekapitulasi masih dilakukan manual.

Selain itu, Djarot mengatakan beberapa hal lainnya juga perlu dievaluasi, misalnya ambang batas parlemen (parliamentary threshold). PDIP diketahui mengusulkan adanya kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen untuk Dewan Perwakilan Rakyat, 4 persen untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi, dan 3 persen untuk DPRD kabupaten/kota.

Menurut Djarot, usulan kenaikan ambang batas parlemen ini demi konsolidasi demokrasi sehingga jumlah partai politik peserta pemilu tak terus-menerus berubah dari satu pemilihan ke pemilihan berikutnya. Meski begitu, ia mengklaim bukan berarti tak boleh ada partai politik baru.

"Apakah orang tidak boleh mendirikan partai politik? Boleh, itu hak setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, tetapi apakah partai politik itu bisa ikut pemilu itu lain persoalan," ujar dia.

Berikutnya, Djarot juga menyebut perlunya evaluasi penentuan besarnya daerah pemilihan atau district magnitude. Saat ini jumlah kursi setiap dapil ialah tiga hingga sepuluh kursi. Kata dia, ada perhitungan tersendiri jika sistem district magnitude ini akan dipersempit.

Baca: Jokowi Tolak Revisi UU Pemilu, PKS Sebut Ada Invisible Hand

PDIP juga mengusulkan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Artinya, pemilih hanya akan mencoblos partai politik, bukan lagi mencoblos calon anggota legislatif. Menurut Djarot, sistem proporsional terbuka menyebabkan banyak calon berlomba-lomba melakukan praktik politik uang sehingga politik menjadi berbiaya mahal.

"Sehingga proses kaderisasi di partai menjadi terhambat karena munculnya orang-orang baru, muncul karena dia punya uang, akhirnya nyaleg," ujar anggota Komisi II DPR ini.

Menurut Djarot, sikap PDIP ini juga secara konsisten disampaikan di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat. Fraksi PDIP menyetujui revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetapi jadwal pilkada tetap digelar pada 2024.

Djarot mengatakan, saat ini PDIP menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR terkait kelanjutan revisi UU Pemilu ini. "Kami buka komunikasi yang baik, baik antara partai-partai pendukung pemerintah maupun teman-teman dari PKS, Demokrat, untuk menyamakan persepsi," kata Djarot.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan fraksi-fraksi sudah berkomunikasi terkait revisi UU Pemilu. Menurut politikus Gerindra ini, kemungkinan besar revisi UU Pemilu akan ditarik dari daftar Program Legislasi Nasional 2021. "Berdasarkan hasil komunikasi kami dengan seluruh pimpinan fraksi-fraksi, RUU Pemilu kemungkinan besar akan didrop dari Prolegnas," kata Supratman dalam forum yang sama.







Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

1 jam lalu

Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Puan Maharani tetap akan berkunjung ke Partai Demokrat terlepas dari kritikan yang sering dilontarkan.


Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

18 jam lalu

Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP mendesak Presiden Jokowi segera menunjuk Penjabat Gubernur DKI. Anies Baswedan masih bikin keputusan strategis jelang akhir jabatan.


PDIP Ungkap Tak Bisa Menolak Keinginan Cak Imin Jadi Wapres Puan Maharani

1 hari lalu

PDIP Ungkap Tak Bisa Menolak Keinginan Cak Imin Jadi Wapres Puan Maharani

Said Abdullah, mengaku menghargai wacana duet Puan Maharani dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Pilpres 2024.


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

1 hari lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

1 hari lalu

Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

Pejuang masjid wakaf Kebon Sirih, Tomy Tampatty, mengirimkan surat ke Jokowi untuk meminta perlindungan.


PDIP Jelaskan Soal Video Viral Puan Maharani Cemberut Saat Bagi-bagi Kaos di Bekasi

2 hari lalu

PDIP Jelaskan Soal Video Viral Puan Maharani Cemberut Saat Bagi-bagi Kaos di Bekasi

Viral video Puan Maharani bagi-bagi kaos di Bekasi dengan wajah cemberut. PDIP memberikan klarifikasi apa yang terjadi saat itu.


Jelang Pemilu 2024, Inilah 3 Parpol yang Saling Mengklaim sebagai Partai Wong Cilik

2 hari lalu

Jelang Pemilu 2024, Inilah 3 Parpol yang Saling Mengklaim sebagai Partai Wong Cilik

Menuju Pemilu 2024, setidaknya ada tiga parpol yang mengklaim sebagai partai wong cilik, Siapa saja mereka?


Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

2 hari lalu

Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

PDIP memiliki elektabilitas tertinggi 22,8 persen disusul dengan Partai Gerindra dengan 16,9 persen. Kemudian Golkar dengan 10,3 persen.


PDIP Kecam Anies Baswedan Gagal Benahi Transportasi Jakarta, Firaun Juga Bisa

2 hari lalu

PDIP Kecam Anies Baswedan Gagal Benahi Transportasi Jakarta, Firaun Juga Bisa

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut Gubernur Anies Baswedan gagal memperbaiki transportasi Jakarta.


PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

3 hari lalu

PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

Menurut Dasco, lumbung suara Ketua Umum Gerindra Prabowo yang digadang-gadang menjadi capres 2024 juga berasal dari petani dan nelayan.