PDIP Ingin Revisi UU Pemilu Tanpa Ubah Jadwal Pilkada 2024

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Steering Comitee Kongres V PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam konferensi pers menjelang Kongres PDIP di Grand Inna Beach, Bali pada Rabu, 7 Agustus 2019. Dewi Nuria/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - PDIP tetap mengusulkan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi tanpa mengubah jadwal Pilkada Serentak pada 2024. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan revisi UU Pemilu diperlukan untuk memperbaiki sistem kepemiluan agar lebih baik.

"Untuk pilkada kami tetap, lakukan di 2024, tapi kami membuka peluang untuk revisi UU Pemilu. Mari kita sempurnakan itu supaya lebih berkualitas pemilu kita," kata Djarot dalam acara rilis hasil sigi Lembaga Survei Indonesia, Senin, 22 Februari 2021.

Djarot mengatakan revisi diperlukan salah satunya menyangkut sistem perhitungan dan rekapitulasi suara secara elektronik. Berkaca dari Pemilu Serentak 2019, kata dia, banyak petugas yang kelelahan karena sistem perhitungan suara dan rekapitulasi masih dilakukan manual.

Selain itu, Djarot mengatakan beberapa hal lainnya juga perlu dievaluasi, misalnya ambang batas parlemen (parliamentary threshold). PDIP diketahui mengusulkan adanya kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen untuk Dewan Perwakilan Rakyat, 4 persen untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi, dan 3 persen untuk DPRD kabupaten/kota.

Menurut Djarot, usulan kenaikan ambang batas parlemen ini demi konsolidasi demokrasi sehingga jumlah partai politik peserta pemilu tak terus-menerus berubah dari satu pemilihan ke pemilihan berikutnya. Meski begitu, ia mengklaim bukan berarti tak boleh ada partai politik baru.

"Apakah orang tidak boleh mendirikan partai politik? Boleh, itu hak setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, tetapi apakah partai politik itu bisa ikut pemilu itu lain persoalan," ujar dia.

Berikutnya, Djarot juga menyebut perlunya evaluasi penentuan besarnya daerah pemilihan atau district magnitude. Saat ini jumlah kursi setiap dapil ialah tiga hingga sepuluh kursi. Kata dia, ada perhitungan tersendiri jika sistem district magnitude ini akan dipersempit.

Baca: Jokowi Tolak Revisi UU Pemilu, PKS Sebut Ada Invisible Hand

PDIP juga mengusulkan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Artinya, pemilih hanya akan mencoblos partai politik, bukan lagi mencoblos calon anggota legislatif. Menurut Djarot, sistem proporsional terbuka menyebabkan banyak calon berlomba-lomba melakukan praktik politik uang sehingga politik menjadi berbiaya mahal.

"Sehingga proses kaderisasi di partai menjadi terhambat karena munculnya orang-orang baru, muncul karena dia punya uang, akhirnya nyaleg," ujar anggota Komisi II DPR ini.

Menurut Djarot, sikap PDIP ini juga secara konsisten disampaikan di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat. Fraksi PDIP menyetujui revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetapi jadwal pilkada tetap digelar pada 2024.

Djarot mengatakan, saat ini PDIP menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR terkait kelanjutan revisi UU Pemilu ini. "Kami buka komunikasi yang baik, baik antara partai-partai pendukung pemerintah maupun teman-teman dari PKS, Demokrat, untuk menyamakan persepsi," kata Djarot.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan fraksi-fraksi sudah berkomunikasi terkait revisi UU Pemilu. Menurut politikus Gerindra ini, kemungkinan besar revisi UU Pemilu akan ditarik dari daftar Program Legislasi Nasional 2021. "Berdasarkan hasil komunikasi kami dengan seluruh pimpinan fraksi-fraksi, RUU Pemilu kemungkinan besar akan didrop dari Prolegnas," kata Supratman dalam forum yang sama.







Warga Solo Keluhkan Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan, 2 Fraksi DPRD Minta Gibran Beri Respons

8 jam lalu

Warga Solo Keluhkan Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan, 2 Fraksi DPRD Minta Gibran Beri Respons

Keputusan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) 2023 dikeluhkan banyak warga.


Konser Dewa 19 Banjir Kritik, Anggota DPRD DKI Minta Fasilitas JIS Tak Berkelas Abal-abal

12 jam lalu

Konser Dewa 19 Banjir Kritik, Anggota DPRD DKI Minta Fasilitas JIS Tak Berkelas Abal-abal

Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengevaluasi fasilitas pendukung di Jakarta International Stadium (JIS). Hal ini menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat atas penyelenggaraan konser Dewa 19 di JIS pada Sabtu, 4 Februari 2023 lalu.


PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

12 jam lalu

PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan tidak ada urgensi yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024.


Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

14 jam lalu

Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024, telah terbentuk sementara ini 3 poros koalisi partai politik untuk memenuhi presidential threshold 20 persen, Siapa saja?


Buka Peluang Berkoalisi dengan Partai Lain, PDIP: Tapi Bukan Mumpungisme

20 jam lalu

Buka Peluang Berkoalisi dengan Partai Lain, PDIP: Tapi Bukan Mumpungisme

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu tetap bakal aktif mencari kawan berkoalisi, walaupun secara presidential threshold PDIP sudah memenuhi.


Konser Dewa 19 di JIS Disebut Bencana, Lahan Stadion Diurus Jokowi-Ahok & Diresmikan Anies Baswedan, Siapa Pemiliknya?

20 jam lalu

Konser Dewa 19 di JIS Disebut Bencana, Lahan Stadion Diurus Jokowi-Ahok & Diresmikan Anies Baswedan, Siapa Pemiliknya?

Konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium atau JIS menuai banyak kekecewaan dari berbagai pihak. Sebenarnya, siapa pemilik JIS?


Deretan Sindiran PDIP ke NasDem: Tak Punya Kader, Doyan Impor, hingga Capres Jago Poles Diri

21 jam lalu

Deretan Sindiran PDIP ke NasDem: Tak Punya Kader, Doyan Impor, hingga Capres Jago Poles Diri

Hubungan PDIP dan NasDem semakin memanas. Beragam sindiran dilontarkan PDIP ke NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.


Waketum PPP Bilang Koalisi KIB Dinamis, Bisa Ada yang Keluar atau Masuk

1 hari lalu

Waketum PPP Bilang Koalisi KIB Dinamis, Bisa Ada yang Keluar atau Masuk

Arsul membantah isu yang menyebut penyebab KIB belum mengumumkan capres karena PDIP belum juga mengumumkan capresnya.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

1 hari lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

1 hari lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?