Pilkada 2024: KPU Minta Beban Petugas KPPS Diperhatikan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner KPU Ilham Saputra (keempat kiri) didampingi Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan (kedua kanan) beserta sejumlah saksi menunjukkan berkas rekapitulasi Provinsi Bali dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Jumat 10 Mei 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Komisioner KPU Ilham Saputra (keempat kiri) didampingi Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan (kedua kanan) beserta sejumlah saksi menunjukkan berkas rekapitulasi Provinsi Bali dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Jumat 10 Mei 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra meminta pemerintah dan DPR memperhatikan beban kerja penyelenggara pemilu (petugas KPPS) jika Pilkada 2024 diadakan serentak.

    "Kalau nanti misalnya saja diselenggarakan sama pada 2024, tentu kami sebagai penyelenggara tetap melaksanakan, tapi beban kerja KPPS perlu diperhatikan," kata Ilham dalam diskusi Strategi dan Antisipasi Pemilu dan Pilkada 2024, Jumat, 12 Februari 2021.

    Ilham mengusulkan agar ada pemisahan antara pelaksanaan pilpres, pileg DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota, dengan pilkada. Hal tersebut dapat memudahkan pemilih dalam menentukan pilihannya. Serta isu-isu yang sifatnya nasional tidak mengaburkan isu lokal, seperti kualitas anggota DPRD atau kepala daerah yang menjadi tidak terekspose.

    Usulan lainnya, Ilham meminta, agar ada payung hukum yang kuat untuk mengatur penggunaan teknologi Sirekap dalam UU Pemilu yang baru. Saat ini, kata dia, KPU sedang mengevaluasi uji coba penggunaan Sirekap pada Pilkada 2020. Rencananya Sirekap juga akan digunakan secara resmi pada Pemilu 2024.

    Menurut Ilham, rekapitulasi elektronik dapat menghemat efisiensi anggaran operasional dan sosialisasi serta menghemat beban kerja petugas KPPS.

    "Ini juga penting agar penyelenggaraan pemilu dan pilkada lebih simpel dan update. Kemudian seluruh teknologi informasi yang digunakan KPU keberadaannya amat berarti bagi penyelenggara, namun perlu diatur dalam UU," ucap Ilham jika Pilkada 2024 jadi digelar.

    Baca juga: Direktur Indikator Ungkap Alasan Pemerintah Ingin Pilkada 2024

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sepak Terjang Artidjo Alkostar Si Algojo Koruptor

    Artidjo Alkostar, bekas hakim agung yang selalu memperberat hukuman para koruptor, meninggal dunia pada Ahad 28 Februari 2021. Bagaimana kiprahnya?